KJB Gelar Diskusi Politik, Pj. Bupati Lihadnyana Sebut "De Ajum-Ajuman Dadi Bupati"

Diskusi politik di Gedung Laksmi Graha Singaraja Kamis (27/6/2024). sumber foto : sad/SD

Buleleng, suaradewata.com- Komunitas Jurnalis Buleleng (KJB) menjelang pendaftaran para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng di bulan Agustus 2024 mendatang, pada Kamis (27/6/2024) di Gedung Laksmi Graha Singaraja menggelar diskusi politik dengan mengundang Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana, Kapolres Buleleng AKBP IB. Widwan Sutadi, Ketua Partai PDIP, Gerindra, perwakilan Golkar, Nasdem, Demokrat, Hanura, PKB dan para putra daerah Buleleng yang berkeinginan maju sebagai kandidat di helatan Pilkada serentak pada 27 Nopember 2024 serta perguruan tinggi, LSM dan PHDI.

Para calon Pilkada 2024 yang tampak hadir di acara ini, diantaranya Nyoman Sugawa Korry, Gede Supriatna, dokter Nyoman Sutjidra, dokter Ketut Putra Sedana, Dewa Sukrawan, Kadek Doni Riana, AA. Wiranata Kusuma, Sundayana dan Gede Suardana.

Mengawali acara diskusi, Pj. Bupati Lihadnyana dalam kata sambutannya mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan KJB dalam diskusi berjudul 'Siapa Paling Siap Jadi Pilot Den Bukit', mengungkapkan bahwa sejak dirinya dilantik sebagai penjabat bupati pada 27 Agustus 2022 lalu menjabarkan arahan menteri dan arahan presiden terkait dengan para penjabat kepala daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota adalah memfasilitasi Pemilu dan Pemilukada.

Oleh karena itu dalam konteks memfasilitasi pemilu dan pemilukada, Pemda Buleleng senantiasa berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, Kepolisian, TNI, maupun unsur lainnya, agar penyelenggaraan pesta demokrasi bisa lancar dan sukses. 

"Saya ingin memberi gambaran bagaimana sih potensi Buleleng itu. Dari potensi yang kita miliki, prioritas pembangunan adalah inflasi, stunting, pendidikan, pelayanan publik, pengangguran, kemiskinan ekstrem, dan PAD." ujarnya.

Kalau bicara inflasi, kata Lihadnyana, Kabupaten Buleleng dalam posisi deflasi 0,0,3 persen. Kenapa ini penting? Ucapnya tegas karena inflasi kalau tidak bisa dikendalikan yang terjadi adalah daya beli menurun, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar menurun. Dan kalau kebutuhan dasar tidak mampu terpenuhi, artinya stunting. Prevalensi stunting berdasarkan EPPGM: 2019 (19.5), 2020 (7.2), 2021 (3.6), 2022 (4.1), 2023 (3.1). 

"Dalam hal ini, saya hanya ingatkan kepada calon-calon kepala daerah cermati betul UU HKPD, karena di sana itu ada batasan yang harus dilakukan kabupaten. Contoh kalau pendidikan kita mandatory-nya 20 persen, sedangkan kita sudah 34,29 persen." terangnya.

Persoalannya anggaran ini sudahkah mampu mencerminkan indeks pendidikan kita di Buleleng ini? 

Tingkat pengangguran terbuka Buleleng versi BPS : 2019 (3.12), 2020 (5.19), 2021 (5.38), 2022 (5.2), 2023 (3.6).

Sekarang ini musim cengkeh, cari tukang petik cengkeh saja susah. Sampai ongkos 150 ribu plus bir kaleng. Sampai datangkan dari jawa. Belum juga penuh. Yang punya cengkeh pusing semua ini. 

"De ajum-ajuman dadi bupati, anak bedik maan. Men pak agus kan liu ngelah usaha, liu ngelah hotel. Saya mengajak seluruh masyarakat Buleleng, karena kita memilih pemimpin yang membawa Buleleng ke arah yang lebih maju, tolong hati-hati. Lihat track recordnya. Karena saya sedang susun RPJP 2025-20240, saya buat terukur 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, tolong dibuat terukur seperti itu." pungkasnya.sad/adn

• TAGS:
• Diskusi
• Politik
• Pilkada