Pandangan Umum Fraksi DPRD Bangli Soroti Berbagai Persoalan dan Harapkan Reses Dianggarkan Lagi

Ket Poto : Suasana rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Bangli, Rabu (21/9). / sumber foto : SD/Ist 

Bangli, suaradewata.com - DPRD Bangli kembali menggelar Rapat Paripurna, Rabu (21/09/2022). Kali ini dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bersama Sekretariat DPRD di Kubu Bangli itu, dipimpin Wakil Ketua DPRD I Nyoman Budiada, SE didampingi Wakil Ketua I Komang Carles. Sementara dari eksekutif dihadiri Sekda IB Gede Giri Putra bersama jajaran Staf Ahli Bupati dan pimpinan OPD Pemkab Bangli. 

Pandangan umum Fraksi Restorasi Hati Nurani yang dibacakan I Ketut Guna, SH menyatakan masih ada beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan pembahasan lebih lanjut. "Kami fraksi restorasi hati nurani, kembali kami sampaikan mengharapkan kepada pihak Pemerintah Daerah agar dapat  lebih serius dan berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi-aspirasi yang ada di dalam masyarakat berupa Bansos yang bisa diterima langsung oleh masyarakat. Baik yang di terima dari DPRD pada saat melakukan reses ataupun dari hasil musrembang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang berasaskan keadilan dan pemerataan sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Selanjutnya Fraksi Restorasi Hati Hurani berpendapat bahwa upaya peningkatan PAD sektor pariwisata dan peningkatan perekonomian masyarakat Bangli. "Lebih memperhatikan Pembangunan Insfastruktur di Daerah-Daerah terpencil untuk kelancaran pelayanan khususnya pelayanan pendidikan, kesehatan serta kelancaran perekonomian pariwisata," ujarnya.

Sementara pandangan umum Fraksi Golkar yang dibacakan I Nyoman Basma menyatakan pada prinsipnya APBD tahun 2023 ini merupakan penyesuaian anggaran yang telah dilakukan. Hanya saja, dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, seyogyanya secara ketat menekan tingkat kebocoran dalam mata rantai pemungutan. "Di samping itu, secara periodik melakukan diagnosa komprehensif terhadap kondisi kesehatan BUMD, yang diharapkan dapat mendongkrak kinerjanya. Dengan demikian, harus ada target yang terukur secara kuantitatif sebagai indikator kinerja," jelasnya.

Berikutnya terkait belanja hibah, Fraksi partai Golkar meminta agar daftar penerima hibah betul-betul selektif dan diprioritaskan untuk yang mampu memberikan manfaat berupa penguatan terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Bangli dan pemulihan pandemi serta langkah strategis dalam menyikapi prediksi inflasi global di tahun 2023. "Kami Fraksi Partai Golongan Karya mempertanyakan Kembali dan mohon penjelasan terkait dengan jaring aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran Dewan yang terhimpun melaluireses yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang untuk setiap masa Persidangan. Dengan ini Kami Fraksi Partai Golongan Karya memohonkan agar terdapat anggaran untuk hal ini," tegasnya. 

Selain itu, Golkar juga mempertanyakan kembali terkait penyerahan punia undangan upacara adat oleh Bupati namun secara praktiknya sering ada oknum legislatif dan bahkan orang yang tidak berada di lingkungan pemerintah menyerahkan secara simbolis kemasyarakat. "Maka dengan ini kami Fraksi Partai Golongan Karya mohon penjelasan serta dasar hukumnya," ujarnya. Berikutnya, Golkar juga menyorotan dampak adanya kenaikan BBM dan keseriusan pemerintah mengenai penguatan sektor pariwisata sebagai upaya memperkuat sektor perekonomian agar jangan hanya lip service. 

Disisi lain dalam pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan I Wayan Merta Suteja berharap kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran agar berpihak pada kebijakan pro rakyat, yang dapat meringankan beban masyarakat kecil terutama dalam mendukung seni dan budaya yang adi luhung melaui penguatan ekonomi kerakyatan. Selanjutnya, sebagai konpensasi kepada para Petani, dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang LP2B kami berharap kepada Pemerintah Daerah agar memperhatikan dan mengalokasikan anggaran guna mendukung ketahanan suasembada pangan yang berkelanjutan.

Sedangkan pandangan umum Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan Made Krisnawa secara umum menyampaikan bahwa penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi  dalam Rapat Paripurna ini, mempunyai makna yang sangat penting karena melalui pemandangan umum akan ada ide, gagasan, saran/masukan, analisa pembanding dan kritis, bahkan kritik serta  koreksi yang pada gilirannya melahirkan penyempurnaan dalam pembahasan - pembahasan selanjutnya. ard/sar

• TAGS: