Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda APBD Bangli 2023

Suasana rapat paripurna DPRD Bangli dengan agenda penyampaian Ranperda APBD Bangli tahun 2023. SD/Ist

Bangli, suaradewata.com - DPRD Bangli menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Bangli tahun 2023. Rapat paripurna yang berlangsung di Sekretariat DPRD Bangli di Kelurahan Kubu tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Bangli, I Nyoman Budiada, Senin (19/9/2022). Sementara dari eksekutif dihadiri langsung Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta bersama jajaran Forkompinda dan OPD Pemkab Bangli. Wakil DPRD Bangli memprediksi akan ada tuntutan yang makin besar pada program dan kegiatan 

pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Saat itu, terungkap pula  Pendapatan pada APBD induk kabupaten Bangli tahun 2023 dirancang sebesar Rp 1,71 Triliun. Sumber terbesar dari pendapatan transfer yakni Rp 854 miliar.   

Bupati Sedana Arta dalam pidato pengantarnya mengungkapkan, rancangan pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2023 dirancang sebesar 1 triliun 71 miliar rupiah lebih.  Kata dia, adapun sumber yakni dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dirancang Rp217 miliar lebih. Jumlah tersebut berasal dari penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp 41 miliar, kemudian Retribusi Daerah sebesar Rp 59 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 5 miliar lebih, dan lain-lain PAD yang sah sebesar  Rp 110 miliar lebih.  

Selanjutnya, pendapatan transfer dirancang sebesar Rp 854 miliar lebih. Yang mana  berasal dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp 758 miliar rupiah, dan transfer antar daerah sebesar Rp 95 miliar lebih. "Kedepannya akan terus diupayakan peningkatan pendapatan yang lebih signifikan, yang dibarengi dengan kerja keras dari seluruh aparat yang terkait khususnya Perangkat Daerah penghasil PAD," ungkap Bupati asal Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Bangli ini. 

Lanjut disebutkan, untuk Belanja Daerah pada Rancangan APBD  2023 dirancang mencapai sebesar Rp 1,139 triliun lebih. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dialokasikan belanja pegawai sebesar Rp 553 miliar rupiah lebih Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 247 miliar lebih Belanja Bunga sebesar Rp 4 miliar lebih. Ada pula belanja hibah sebesar Rp 56 miliar lebih dan belanja bantuan sosial sebesar Rp 259 juta lebih.  

Kata Ketua DPC PDIP Bangli ini, untuk belanja modal sebesar Rp 112 miliar lebih, belanja tidak terduga sebesar Rp 5 miliar lebih. Sedangkan belanja transfer sebesar Rp 160 miliar lebih yang terdiri dari belanja bagi hasil sebesar Rp 10 miliar lebih dan belanja bantuan keuangan sebesar Rp 150 miliar. "Belanja Daerah ini sebagian besar diarahkan untuk memberi dukungan yang lebih besar terhadap pelaksanaan pembangunan yang sangat mendesak dan segera untuk mendapatkan penyelesaian sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangli dan RKPD Kabupaten Bangli Tahun 2023," jelas Bupati Sedana Arta.  

Selain itu, pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 juga dialokasikan belanja hibah dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilukada Tahun 2024 dan hibah kepada organisasi serta kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Bangli. Alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa juga dirancang dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.  

Ditambahkan pula, penerimaan pembiayaan daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 dirancang sebesar Rp 74 miliar lebih yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.  

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dirancang sebesar Rp 6 miliar lebih yang dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang Jatuh Tempo. "Berdasarkan komposisi tersebut diatas, kalau kita bandingkan antara jumlah pendapatan dan jumlah belanja, maka posisi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 dirancang Defisit sebesar Rp 68 miliar lebih.  

Disisi lain Wakil Ketua DPRD Bangli, Nyoman Budiada menjelaskan pasca penyampaian Ranperda tentang APBD 2023, sejumlah pembahasan dipastikan akan dilakukan. "Agenda pembahasan telah dijadwalkan oleh Bamus. Pembahasan dilakukan tentunya agar bisa menghasilkan APBD yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat," ujarnya. Sesuai jadwal tersebut, lanjut  Budiada, ranperda APBD Bangli 2023 ditargetkan bisa ketuk palu pada akhir bulan November mendatang.  

Disebutkan, proses penyusunan ini diawali dengan penyampaian Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 yang sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangli Tahun 2023 serta penyampaian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD kepada DPRD, untuk dibahas dan telah disepakati bersama. "Rakyat Bangli pasti sudah menunggu dan berharap terhadap APBD yang akan kita bahas dan akan kita tetapkan. Ekspektasi rakyat pada tahun 2023 nanti tentu akan berbeda dengan tahun ini. Kita bisa memprediksi bahwa akan ada tuntutan yang makin besar pada program dan kegiatan pemerintahan yang berpihak pada rakyat, serta aspirasi masyarakat yang melalui DPRD maupun Pemerintah Daerah terwujud tepat sasaran serta kesejahteraan yang berkeadilan, tentu kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga akan memberi harapan bagi pertumbuhan dan peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat," tandasnya. Oleh karenanya, perlu kebulatan tekad, untuk bersama-sama mengelola Pemerintahan dengan baik, saling bekerjasama, terbuka terhadap aspirasi yang berkembang, saling memberi dan menerima serta tetap korektif terhadap potensi kesalahan dan pelanggaran.ard/nop

• TAGS: