Fraksi DPRD Bangli Pertanyakan Belum Cairnya Gaji P3k

Suasana rapat paripurna DPRD Bangli, Selasa (23/8). SD/Ist

Bangli, suaradewata.com - Melalui pandangan Fraksi-fraksi DPRD Bangli, berbagai persoalan disoroti kalangan dewan. Hal itu terungkap rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Bangli terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022, Selasa (23/8). 

Rapat yang digelar di  ruang rapat bersama Kantor DPRD Bangli Kubu, dipimpin Wakil Ketua  DPRD Bangli I Nyoman Budiada, dengan didampingi I Komang Carles.  Sementara dari eksekutif hadir Wakil Bupati, Wayan Diar. 

Pada kesempatan itu, Juru Bicara Fraksi Partai Golkar I Nyoman Kartika mempertanyakan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehubungan dengan hal tersebut Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa perlu adanya penggalian potensi baru sebagai sumber pendapatan  Kabupaten Bangli.  “Guna memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah eksekutif bisa menggali potensi yang ada untuk menambah pundi-pundi PAD,”pintanya.

Sementara terkait dengan rekrutmen tenaga kontrak baru yg sumber honornya berasal dari kegiatan OPD, jelaskan, hal tersebut semestinya belum tepat untuk dilaksanakan karena melihat kondisi tenaga honor yang sudah ada selama ini belum mendapatkan tugas tugas yang baik dan nafkah yang lebih layak. “Di tahun 2023 sesuai dengan konstitusi status mereka tidak jelas lagi,  maka dengan ini Fraksi Partai Golongan Karya mendorong agar statusnya lebih jelas dan pasti,”sebutnya.

Lebih lanjut, disampaikan pada APBD Induk 2022 telah dianggarkan 29 miliar untuk gaji P3K, akan tetapi pihaknya mendapatkan informasi bahwa sampai saat ini gaji P3K belum terbayarkan. “Kenapa hal tersebut bisa terjadi,”tanyanya.

Sementara Fraksi Partai Demokrat melalui pembicara  I Made Sudiasa, mengapresiasi kepada pemerintah daerah  khususnya OPD penghasil yang telah mampu meningkatkan PAD secara optimal di tengah pandemi. Disisi lain, pihaknya juga menyorot  turunnya  PAD yang cukup tajam yakni Rp 22 miliar pada BLUD.”Apa penyebab dan kendala penurunan tersebut, mohon penjelasannya,”sebutnya.

Pada bagian lain, Fraksi Demokrat berharap kepada eksekutif agar tetap menganggarkan dan menambah biaya upacara bakti atau banten upasaksi untuk kegiatan atau upacara pitra yadnya, bilamana masih dianggap kurang. “Fraksi Demokrat sangat berharap dan mendorong Eksekutif dengan jajarannya terus dan selalu membuat program program yang inovatif dan kreatif bersama sama dengan berbagai komponen masyarakat Bangli, demi kemajuan Kabupaten Bangli,” pintanya. 

Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan melalui Sang Nyoman Wijaya,  berpendapat kedepan Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah dipersiapkan dapat berguna mendukung operasional aplikasi e-pajak, sehingga peningkatan PAD dapat diraih secara maksimal. “Tingginya biaya belanja pegawai yang dirancang dalam rancangan perubahan APBD Tahun 2022, hendaknya dapat meningkatkan kinerja bagi ASN secara optimal,”pintanya. Sementara  Gede Tindih selaku pembicara Fraksi Restorasi  mengharapkan  kepada pemerintah daerah untuk lebih arif dan bijaksana dalam pembahasan RAPBD yang akan dibahas bersama dan bukan hanya menyetujui lalu menetapkan.ard/nop

• TAGS: