Petani Kian Resah,  Dewan Harapkan Dinas PKP segera Rancang Program dan Anggaran Penanganan PMK

Ket Poto : I Nengah Darsana (SD/Ist)

Bangli, suaradewata com - Kalangan wakil rakyat Kabupaten Bangli meminta Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) agar segera melakukan perencanaan program dan anggaran, untuk penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Pasalnya, berlarut-larutnya penanganan wabah penyakit menular yang menyerang hewan berkuku belah ini dikhawatirkan akan membuat masyarakat khususnya petani akan menjadi semakin resah. 

Hal itu ditegaskan Anggota DPRD Bangli, I Nengah Darsana saat dihubungi awak media, Senin (18/7/2022). Menurut Politisi Partai Golkar asal Banjar Langkaan, Landih ini, PMK merupakan wabah baru yang menyasar pada hewan ternak. Sehingga mungkin pemerintah belum menyiapkan force majornya, terutama dari sisi anggaran. "Diperlukan upaya penanganan cepat dan sosialisasi lebih lanjut pada masyarakat agar tidak menyebabkan keresahan," ujarnya.

Sebab, tidak dipungkiri wabah ini selain menimbulkan keresahan juga ada kesan justru ditutup-tutupi oleh masyarakat karena khawatir harga ternaknya menjadi kian anjlok.  "Ini sebenarnya berbahaya yang mungkin menimbulkan penyebaran lebih luas. Namun disisi lain masyarakat juga resah kalau seandainya sapinya harus disembelih. Masyarakat pasti berpikir dari sisi ekonomis. Karena selain harganya yang anjlok, distribusi dagingnya juga susah," ucap pria pencinta Anjing Kintamani ini. 

Oleh sebab itu, jelang pembahasan Anggaran Perubahan 2022, pihaknya mendorong Dinas PKP agar sesegera mungkin menyiapkan rancangan program terkait penanganan PMK di Bangli. Yang paling utama, kata dia, melakukan percepatan vaksinasi secara masal terhadap hewan untuk mencegah penyebarannya lebih luas. "Kedua terkait dengan bagaimana posisi hewan-hewan yang sudah positif PMK. Apakah mutlak menjadi kerugian peternak, atau ada peran pemerintah di dalamnya. Ini harus dipikirkan mulai sekarang," ungkap Darsana. 

Lanjut dia, rancangan program sesegera mungkin harus disusun Dinas PKP, termasuk anggarannya. Sehingga eksekutif maupun legislatif dalam anggaran perubahan 2022 ini, bisa menganggarkan pos tersebut. Caranya, kata dia, mungkin bisa memotong anggaran kegiatan lainnya. "Penanganan PMK cukup urgent di Bangli. Sudah tentu teman di Dewan, terutama di komisi II bisa mengawal anggaran itu pada APBD Perubahan agar bisa direalisasikan," pungkasnya. ard/sar

• TAGS: