Anggaran Pokir Dewan Dinolkan, Wakil Ketua DPRD Bangli Harapkan Keseimbangan Anggaran APBD...

Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Carles saat dihubungi Minggu (10/4/2022), di konfirmasi masalah Anggaran Pokir Dewan Dinolkan . Foto: Ari Wardana/SD/Ist

Bangli, suaradewata.com - Ditengah berbagai program pembangunan megaproyek yang dilaksanakan di Kabupaten Bangli, belakangan ini justru muncul penilaian dari kalangan DPRD Bangli terkait belum adanya keseimbangan antara realisasi anggaran pembangunan fisik dengan anggaran kebutuhan masyarakat. Hal itu, terjadi akibat anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) Dewan dinolkan selama tiga kali berturut-turut. Dampaknya, terkesan di masyarakat, kalangan DPRD Bangli tidak bisa berbuat banyak untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Bahkan , dicap sebagai Pemberi Harapan Palsu (PHP). "Pokir dalam bentuk kegiatan ini, sejatinya sudah diatur dalam Undang-Undang. Harusnya, bisa masuk dalam APBD. Tapi nyatanya kita di Bangli sudah tiga kali Pokir Dewan dinolkan," ungkap Wakil Ketua DPRD Bangli, Komang Carles saat dihubungi Minggu (10/4/2022).  

Carles pun mengaku tidak habis pikir dengan kondisi tersebut. Sebab, disatu sisi sudah diatur juga oleh  Undang-Undang bahwa kegiatan  reses dewan mesti tetap jalan. "Hanya saja, ketika reses banyak usulan masyarakat yang masuk, tapi tidak bisa dianggarkan. Jadinya, kita hanya bisa menampung aspirasi masyarakat saja. Kasarnya, seolah-olah usulan DPRD dianggap tidak ada berkualitas," sesalnya.  

Karena itu, Ketua DPC Partai Demokrat Bangli ini juga mengakui, belakangan ini  ada kesan dari para masyarakat bawa wakil rakyat Bangli hanya sebagai pemberi harapan palsu (PHP) saat turun ke masyarakat. "Seolah-olah kita PHP sama masyarakat. Padahal, pokir itu wajib. Tidak ada daerah lain, kayak di Bangli. Pokir dinolkan. Sementara reses  tetap jalan, karena amanat undang undang," ujarnya. 

Terkait alasan Pokir dinolkan, lanjut dia, karena semua anggaran diprioritaskan untuk pembangunan. Karena itu, lanjut Carles, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, aspirasi masyarakat yang masuk ke DPRD hanya bisa diperjuangkan melalui usulan Dewan ke OPD terkait. Hanya saja, peluangnya juga tipis karena program OPD merupakan implementasi dari hasil Musrenbang yang dijalankan oleh eksekutif atau Pemkab Bangli.  "Selama ini, dengan kondisi Pokir yang tidak ada anggarannya, aspirasi masyarakat hanya bisa sebatas ditampung saja. Karena memang, sudah diputuskan semua anggaran difokuskan untuk pembangunan," jelasnya. 

 Oleh karena itu, pihaknya tetap berharap dan akan berupaya terus berjuang agar aspirasi masyarakat yang masuk melalui DPRD bisa tetap diwujudkan juga. "Harapan kami, supaya ada keseimbangan anggaran antara pembangunan dengan kebutuhan masyarakat agar juga bisa jalan," pungkas Komang Carles.ard/nop

• TAGS: