Target Pendapatan Tak Tercapai Jadi Sorotan Dewan

suaradewata

Bangli, suaradewata.com – Sidang Paripurna DPRD Bangli terkait penyampaian pertanggungjawaban Bupati terhadap  pelaksanaan APBD Tahun 2015 berlanjut. Kali ini, sidang yang dipimpin Ketua DPRD Bangli Ngakan Made Kutha Parwata, menggagendakan  pemandangan umum fraksi-fraksi, Kamis (23/6/2016). Dari pihak eksekutif dihadiri Sekda IB Giri Putra.

Dalam pemandangan umum tersebut, fraksi-fraksi DPRD Bangli kompak menyoroti opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang disandang Bangli sesuai hasil pemeriksaan BPK. Selain itu, sebagian besar fraksi juga mempertanyakan penyebab tingginya Silpa dan tidak tercapainya target pendapatan.

Melalui pembicara Joko Arnawa, Fraksi Gerindra tetap mengapresiasi Bupati atas perolehan opini WDP. “Kita harus bersyukur bupati  bisa meningkatkan opini dari yang dulunya disclaimer menjadi WDP dan kini bertahan di WDP,” ujar Joko seraya mempertanyakan langkah-langkah eksekutif untuk meningkatkan opini WDP menjadi WTP.

Lebih lanjut, pihaknya juga mempertanyakan tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun 2015. Disamping itu, fraksi ini juga mempertanyakan tidak  teralisasinya target pendapatan  yakni sebesar Rp 880,62 miliar, yang mampu terpenuhi Rp 873,53 miliar. “Kami ingin penjelasan eksekutif apa hambatan sehingga target yang dicanangkan tidak terealisasi serta tingginya silpa,” tanya Joko Arnawa.

Selain itu Fraksi Gerindra juga menyatakan mengapresiasi Bupati dalam hal menegakan disiplin PNS dengan pemberian sanksi pemotongan TPP. “Kami menyarankan bupati agar dalam pemotongan TPP sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku,” pintanya.

Sedangkan Fraksi PKPI melalui pembicaranya  I Wayan Wedana, mempertanyakan langkah – langkah yang diambil eksekutif  untuk penagihan  piutang pajak  sebesar Rp 26,284 Miliar. Disamping itu Fraksi ini juga  mempertanyakan langkah  yang ditempuh eksekutif  dalam rangka menginventarisasi barang milik pemerintah daerah (aset). “Seperti apa langkah yang dilakukan untuk melakukan penagihan piutang pajak Rp 26 miliar lebih itu. Kami mohon pejelasannya,” ujar dia.

Pada bagian lain, Fraksi  Golkar melalui Ketua Fraksinya I Nengah Darsana menyorot masalah  kelebihan belanja pegawai sebesar Rp 75.702.100, kepada pegawai yang telah pensiun. Fraksi berlambang pohon beringin ini juga melontarkan pertanyaan terkait kendala yang dihadapi terkait pengelolan aset tetap milik pemerintah daerah belum tertib.

“Kita juga mempertanyakan mengapa sampai saat ini pemerintah daerah Kabupaten Bangli belum melakukan validasi piutang  pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan,” sebutnya.

Lebih lanjut, menyoal opini Bangli yang hanya bertahan dengan perolehan WDP, pihaknya berharap agar eksekutif melaksanakan sebaik- baiknya saran  yang disampikan oleh BPK. “Kami harapkan tahun  yang akan datang  kita bisa meraih  WTP,” pungkas Darsana. ard

• TAGS:
• SIDANG PARIPURNA
• LAPORAN KETERANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
• LKPJ
• DPRD
• BUPATI
• BANGLI