BNN Dipersilahkan Tes Urine Anggota DPRD Bali

suaradewata.com

Denpasar, suaradewata.com -Pimpinan DPRD Bali menggelar rapat di Gedung Dewan, Senin (11/4). Rapat tersebut secara khusus membahas sikap Pimpinan DPRD Bali terkait rencana Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali untuk melakukan tes urine bagi seluruh anggota DPRD Bali.

Dalam rapat kali ini, diputuskan untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi BNN untuk melakukan tes urine. "Pimpinan DPRD Bali sudah putuskan mempersilahkan BNN Bali melakukan tes urine kapan saja," kata Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry, usai rapat tersebut.

Bahkan untuk memperkuat keputusan ini, imbuh Sugawa Korry, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama langsung melayangkan surat ke BNN Provinsi Bali. "Pak Ketua sudah kirimkan surat ke BNN Bali terkait keputusan dalam rapat Pimpinan Dewan ini," ujar politisi Partai Golkar asal Buleleng itu.

Tentang kapan tes urine seluruh anggota DPRD Bali dilakukan, Sugawa Korry mengaku, hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan BNN. "Itu sudah ranah BNN. Begitu pula terkait metode tes yang dilakukan, apakah menggunakan sampel atau lainnya, itu kewenangan BNN," tuturnya.

Menurut dia, pada prinsipnya Pimpinan DPRD Bali sangat mendukung adanya tes urine bagi seluruh wakil rakyat di Renon. Sebab, langkah ini sangat tepat dilakukan terutama dalam upaya mengantisipasi meluasnya konsumsi narkoba. Dengan adanya tes urine, diharapkan seluruh anggota dewan steril dari narkotika dan obat-obatan terlarang.

"Kami mendukung rencana BNN melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota dewan. Rencana itu tidaklah berlebihan, sebab anggota dewan juga bagian dari masyarakat Bali," tandas mantan Ketua DPD KNPI Provinsi Bali itu.

Sugawa Korry menambahkan, permasalahan narkoba di Bali ini ibarat gunung es. Permukaannya tampak kecil, namun di bawahnya besar sekali, bahkan menyasar hingga ke kampung-kampung tapi tidak kelihatan. Atas dasar itu, Pimpinan Dewan mendukung setiap gerakan pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang.

"Pengguna narkoba pada awalnya hanya mencoba-coba, kemudian menjadi pelaku. Penyakit masyarakat lain yang perlu mendapat perhatian yakni kasus HIV/ AIDS, yang faktanya juga seperti puncak gunung es. Untuk itu, DPRD Bali memberikan dukungan terhadap program seperti ini, karena ini sebetulnya masalah nyata yang ada di dalam masyarakat," pungkas Sugawa Korry. san

• TAGS:
• Denpasar
• Birokrasi