PT Suara Dewata Media - Suara dari Pulau Dewata

Jalan Anyelir I, Nomor 4A, Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, Bali

Call:0361-8311174

info@suaradewata.com

Bali Siapkan 6179 Petugas Sensus Ekonomi 2016

Minggu, 03 April 2016

00:00 WITA

Denpasar

3148 Pengunjung

PT Suara Dewata Media - Suara dari Pulau Dewata

suaradewata.com

Denpasar, suaradewata.com- Dalam rangka mensukseskan Sensus Ekonomi 2016, 1 - 31 Mei 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Bali telah menyiapkan kurang lebih 6179 petugas sensus yang akan melakukan survey di 9762 wilayah blok sensus di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Bali.

Kepala BPS Provinsi Bali, Ir Adi Nugroho mengatakan, saat ini pihaknya telah menyiapkan sekitar 6200 petugas sensus ekonomi sejak tanggal 21 Maret 2016 lalu, dan pada tanggal 17 April diperkirakan para petugas tersebut telah memiliki kecakapan.

“Persisnya seluruh kegiatan usaha di wilayah Bali diturunkan ke lapangan, untuk Bali ada 6179 petugas dan pelatihan dilakukan secara bergelombang sejak tanggal 21 Maret mudah-mudahan selesai pada tanggal 17 April pada masa itulah kami meyakini sekitar 6200 petugas memiliki kecakapan yang memadai seperti yang kita harapkan,” jelasnya di Denpasar belum lama ini.

Pihaknya memastikan seluruh kegiatan usaha yang ada di Bali akan disasar, dan 6200 petugas akan diturunkan ke lapangan dan kepada mereka akan diberi tugas wilayah masing-masing sesuai  dasar blok sensus wilayah yang telah ditetapkan.

“Satu petugas akan menangani lebih dari satu blok sensus yang umumnya bukan terkonsentrasi bukan usaha tapi yang renggang-renggang,” ujarnya.

Kendala yang sering dihadapi di lapangan menurut Nugroho biasanya para pelaku usaha sering mengelak untuk dilakukan survey. “Kesediaan pelaku usaha untuk menerima kunjungan petugas itu tidak sedikit mereka menolak untuk dikunjungi petupas sensus,” ungkapnya. Karena itu diharapkan pada waktunya nanti, para pelaku usaha mau terbuka untuk dilakukan pendataan, imbuhnya.

Secara global, Nugroho menjelaskan, petugas sensus ekonomi akan mendata seperti nama dan alamat perusahaan, produk yang dihasilkan, status perusahaan apakah berbadan hukum atau tidak. Hal ini dimaksudkan untuk memisahkan skala usaha data kepemilikan usaha atau harta aset perputaran uang. ids


Komentar

Berita Terbaru

\