Ini Rekomendasi Politik Rakerda PDIP Bali

suaradewata.com

Denpasar, suaradewata.com - DPD PDIP Provinsi Bali menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I di Inna Grand Bali Beach Sanur, Denpasar, 25-26 Maret 2016. Rakerda kali ini sedikit berbeda, karena membahas Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, yang menjadi keputusan Rakerna I PDIP di Jakarta, Januari lalu.

Ini menjadi bahasan khusus, lantaran Bali telah ditunjuk sebagai proyek percontohan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Terkait blueprint implementasi prinsip dan nilai dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana di Provinsi Bali ini, Rakerda I DPD PDIP Provinsi Bali menelorkan sejumlah rekomendasi politik.

Rekomendasi politik Rakerda I tersebut sebagaimana disampaikan Ketua DPD PDIP Provinsi Bali Wayan Koster, sesaat sebelum penutupan Rakerda I DPD PDIP Provinsi Bali oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, di Inna Grand Bali Beach Hotel Sanur, Denpasar, Sabtu (26/3).

Menurut Koster, rekomendasi politik ini difokuskan pada lima (5) sektor prioritas pembangunan. Kelima sektor tersebut, masing-masing Sektor Pangan, Sandang dan Papan; Sektor Kesehatan dan Pendidikan; Sektor Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja; Sektor Agama, Adat dan Kebudayaan; serta Sektor Pariwisata.

Adapun rekomendasi politik terkait kebijakan pangan, berupa pembangunan sistem irigasi untuk pertanian, pembangunan sarana dan prasarana pertanian, subsidi produk pertanian, pembangunan sentra perikanan terpadu, pemberian kredit dengan bunga ringan di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan serta revitalisasi koperasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan.

Di bidang sandang, direkomendasikan penyediaan bahan baku tenun, pemberian bantuan kredit dengan bunga ringan, peningkatan kapasitas pelaku usaha tenun, pembentukan dan penguatan koperasi perajin tenun, serta optimalisasi penyerapan produk kerajinan tenun.

"Di sektor papan, direkomendasikan pemberian bantuan bedah rumah tidak layak huni, penyediaan rumah untuk masyarakat miskin, pembuatan sumur bor untuk penyediaan air bersih, pembangunan instalasi pengolahan sampah serta pembangunan dan normalisasi sanitasi permukiman," beber Koster.

Untuk bidang kesehatan, Rakerda I DPD PDIP Provinsi Bali merekomendasikan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dengan standar dan kualitas yang sama. Selain itu, membangun Puskesmas Rawat Inap yang berkualitas dan murah dengan model bangunan dan standar yang sama di semua kabupaten/ kota seluruh Bali.

Selanjutnya, mengangkat tenaga medis dan paramedis untuk ditugaskan di Puskesmas Rawat Inap, Rumah Sakit Pratama dan RSUD sesuai kebutuhan dan Peningkatan sarana, prasarana dan alat kesehatan Puskesmas Rawat Inap, rumah sakit tanpa kelas dan RSUD.

"Kita juga merekomendasikan pembangunan pusat rehabilitasi penyalahgunaan narkoba serta pengadaan mobil keliling pelayanan kesehatan ke desa-desa," ujar Koster.

Untuk bidang pendididikan, Rakerda I DPD PDIP Provinsi Bali merekomendasikan pembangunan PAUD dan TK di setiap desa di Bali; pengangkatan guru negeri di seluruh SD; penambahan SMK; Wajib Belajar 12 Tahun; pendidikan non formal; pemberian sarana dan prasarana sesuai standar nasional yang sama; serta pendirian lembaga pendidikan keagamaan Hindu.

"Rekomendasi politik terkait jaminan sosial, yakni peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan; memberikan beasiswa untuk dokter spesialis dengan harapan bisa bertugas di daerahnya kembali; memberikan santunan kepada penderita cacat permanen dan lansia; perluasan dan penambahan fasilitas RS Jiwa di Bangli; serta pembangunan RS Rehabilitasi Narkoba di Jembrana dan Buleleng," papar Koster.

Di bidang ketenagakerjaan, direkomendasikan untuk revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK); pembangunan Techo Park di Kota Denpasar dan Jembrana; memperkuat hubungan dengan pengusaha dalam dan luar negeri; melakukan kerjasama dengan negara-negara tetangga; pinjaman lunak pekerja Indonesia yang ke luar negeri untuk menjadi pengusaha muda.

Untuk bidang agama, adat dan kebudayaan, Rakerda I DPD PDIP Provinsi Bali merekomendasikan penuntasan penyusunan UU Kebudayaan Nasional dan UU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat; penyusunan Perda Kebudayaan; pengkajian kodifikasi hukum Hindu; pengakuan Desa Adat Secara Nasional; pendidikan Guru Agama Hindu; dan pendirian Hindu Center.

Untuk pariwisata, direkomendasikan pembangunan Jalan Tol Gilimanuk - Padangbai dan shortcut antara kabupaten se-Bali; pembangunan PLTG 2000MW di Kubu, Karangasem; peningkatan SDM adat-budaya dan bahasa asing di seluruh kabupaten/ kota di Bali; pemenuhan dan pemantauan Standarisasi Destinasi Pariwisata di seluruh kabupaten/ kota di Bali; dan pembangunan bandara di Buleleng.

"Selain itu promosi obyek wisata di Bali secara terpadu; koperasi pelaku pariwisata di setiap destinasi wisata di Bali; revitalisasi BLK yang mendukung jasa pariwisata; pengembangan ekonomi kreatif, kerajinan rakyat dan pasar seni; pembangunan kereta api lingkar Bali; program Desa Wisata; serta pembangunan kawasan wisata berbasis masyarakat dari hulu sampai hilir," pungkas Koster.san

• TAGS:
• Denpasar