APBD Terkuras, Kualitas Pilkada Malah Melorot

suaradewata.com

Denpasar, suaradewata.com -  Pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah di Indonesia selama ini, cukup menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sayangnya, tingginya anggaran yang digelontor dari APBD, justru tak diimbangi dengan kualitas Pilkada, baik proses maupun hasilnya.

Kondisi ini mendapat catatan dari Ketua Komisi I DPRD Bali Ketut Tama Tanaya. Ia bahkan menengarai, meski dari biaya yang dikeluarkan oleh kandidat relatif kecil, namun dari sisi alokasi anggaran yang dibebankan ke APBD justru dinilai sangat besar.

"Dana APBD banyak tersedot, uang rakyat semakin boros," ujar politisi PDIP asal Tanjung Benoa itu, saat dikonfirmasi di Denpasar, Rabu (16/3).

Meski dana APBD yang dikeluarkan lebih besar, kata dia, namun dalam praktiknya, justru kualitas Pilkada jauh melorot. Ia menyontohkan penurunan kualitas pada Pilkada serentak gelombang pertama 9 Desember 2015, dimana partisipasi pemilih sangat rendah. Padahal, seluruh biaya sosialisasi seperti pembuatan alat peraga kampanye pasangan calon, justru dibebankan pada APBD.

"Calon tidak terbebani, dan APBD yang terkuras. Akan tetapi makin ke sini, kualitas pemilu makin menurun. Ini yang harus dievaluasi," tegas Tama Tenaya, yang juga anggota Fraksi PDIP DPRD Bali.

Dengan adanya penurunan kualitas itu, Tama Tenaya berharap agar ke depan perlu dievaluasi dan dikaji, khususnya soal korelasi antara anggaran dan partisipasi pemilih yang menurun. "Partisipasi pemilih menurun ini terjadi karena banyak faktor. Di antaranya, bukan hanya anggaran, tetapi juga mungkin tidak tertarik pada calon atau karena kejenuhan pemilih karena seringnya pemilu," tuturnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Komisioner Bawaslu Provinsi Bali Ketut Sunadra, mengatakan, rendahnya partisipasi pemilih salah satunya disebabkan daftar pemilih tetap (DPT) yang belum akurat. Pasalnya, masih banyak pemilih yang terdaftar ganda, sudah meninggal dan bahkan ada pemilih di bawah umur yang masih terdaftar.

"Data pemilih yang tidak tepat dan akurat, menyumbang paling banyak rendahnya partisipasi pemilih,” ucapnya. Untuk itu, ia mengusulkan agar pada pemilihan berikutnya, KPU mampu memaksimalkan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk akurasi data pemilih. san

• TAGS:
• Denpasar
• Birokrasi