Gubernur Bali Janji Panggil Manajemen PLN

suaradewata.com

Denpasar, suaradewata.com - Kebijakan PT PLN mengenai pembelian listrik hasil Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Bali yang terkesan diskriminatif, langsung direspon Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Mantan Kapolda Bali itu bahkan berjanji segera memanggil manajemen PT PLN Distribusi Bali, guna membahas masalah ini.

Janji tersebut dilontarkan Gubernur Pastika, saat menerima audiensi Forum Paguyuban Merah Putih Bali (FPMPB), di Kantor Gubernur Bali, Rabu (16/3). "Pak Gubernur berjanji akan segera memanggil manajemen PLN, dan membahas tarif penjualan produk PLTS ini," kata tokoh FPMPB, Njoman Gede Suweta, usai pertemuan tersebut.

Ia menambahkan, Gubernur Pastika berharap agar PLN bisa membeli hasil listrik PLTS di Bali sebagaimana pembelian produk serupa di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni sebesar US 0,25 Sen/ KWh. "Harapan Pak Gubernur seperti itu. Produk PLTS kita dibeli PLN dengan harga seperti di Kupang," ungkapnya.

Dalam pertemuan kali ini, lanjut Suweta, FPMPB juga mendorong pengembangan PLTS di Bali dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal tersebut penting, dalam rangka membangkitkan ekonomi kerakyatan, khususnya di pedesaan.

"Pak Gubernur berpandangan, bahwa pengembangan PLTS itu sebagai ide brilian, cerdas dan realistis. Bahkan menurut Pak Gubernur, BUMDes juga mendapat dukungan dari Program Gerbangsadu Mandara," ujar Suweta, yang juga Ketua Gerakan Pemantapan Pancasila (GPP) Bali.

Selain mendukung gagasan FPMPB, Gubernur Pastika juga membeberkan bahwa PLTS akan dibangun di Besakih, Batur dan Nusa Penida. "PLTS juga akan dibangun di kawasan Kantor Gubernur Bali dengan bantuan dari Kementerian ESDM," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, FPMPB mengecam kebijakan PLN yang ogah membeli hasil listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Bali. Ini sangat berbeda dengan listrik sebesar 5 MWp yang dihasilkan PLTS Desa Oelpuah, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Proyek PLTS yang dibangun PT Len Industri dan pengoperasiannya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo itu, bahkan dibeli PT PLN dengan harga US 0,25 sen per KWh.

FPMPB bahkan sangat kecewa, karena harga jual yang disodorkan di Bali justru hanya US 20 sen per KWh. Karena itu, forum ini mendesak Gubernur Bali Made Mangku Pastika, untuk segera berkomunikasi dengan PT PLN terkait kebijakan yang diskriminatif ini. san
 

• TAGS:
• Denpasar
• Birokrasi