Dewan Pertanyakan Anggaran Pilgub Bali 2018

suaradewata.com

Denpasar, suaradewata.com - KPU Provinsi Bali menganggarkan dana sekitar Rp 270 miliar untuk penyelenggaraan Pilgub Bali 2018. Rencana anggaran ini, meningkat drastis dibandingkan alokasi anggaran untuk Pilgub Bali 2013 lalu.

Tingginya rancangan anggaran ini, mendapat catatan dari Komisi I DPRD Bali. Komisi yang membidangi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan ini bahkan meminta KPU Bali agar menjelaskan secara detail proyeksi anggaran untuk suksesi kepemimpinan di Pulau Dewata itu.

"Sampai saat ini, kami di Komisi I DPRD Bali belum pernah mengetahui postingan tafsiran anggaran tersebut, meski KPU Bali sudah berkali-kali melakukan pembahasan dengan instansi terkait," kata Ketua Komisi I DPRD Bali Ketut Tama Tenaya, di Denpasar, Senin (14/3).

Ia mengaku, KPU Bali sama sekali belum pernah berkoordinasi dengan pihaknya soal rencana anggaran Pilgub Bali 2018 ini. "Kami ingin tahu, apakah anggaran yang dirancang tersebut sepenuhnya akan dibebankan pada APBD Bali, atau seperti apa," ujar politisi PDIP asal Tanjung Benoa itu.

Ia melontarkan hal ini, mengingat KPU merupakan lembaga vertikal dari pusat. "Jadi kita pertanyakan, apakah tidak ada sharing dana dari (KPU) Pusat? Sebab, kalau dianggarkan secara keseluruhan dari APBD Bali, setidaknya harus dirancang alokasi anggarannya secara bertahap pada APBD Bali Tahun 2017 dan 2018," urainya.

Apabila diposting sekali dalam tahun anggaran, diakuinya memang bisa saja dilakukan. Hanya saja sebelum alokasi anggaran itu mendapat persetujuan dewan, setidaknya dewan mengetahui peruntukkan dana sebesar Rp 270 miliar tersebut.

"Apakah dana itu termasuk honor KPU, kita ingin tahu. Karena itu, KPU Bali diharapkan bisa memberikan penjelasan secara detail dan terinci dalam rapat koordinasi nanti dengan dewan," tegasnya.

Ia sendiri tak mempersoalkan tingginya anggaran Pilgub Bali 2018. Hanya saja, pihaknya mengharapkan agar dana tersebut digunakan secara efektif. "KPU juga kita harapkan mampu melakukan efesiensi anggaran. Apalagi kalau seluruh dana itu dibebankan dalam APBD Bali," pungkas Tama Tenaya. san

• TAGS:
• Denpasar
• Birokrasi