Rai Yusa: Ketua Gerindra Wajib Maju Pilkada Buleleng 2017

suaradewata.com

Buleleng, suaradewata.com – Isu pencalonan Ketua Partai Gerindra Buleleng, Jro Nyoman Rai Yusa, bukan sebatas isapan jempol. Pasalnya, partai berlambang kepala burung Garuda ini sudah melakukan konsolidasi internal untuk persiapan majunya Rai Yusa dalam percaturan pemilihan kepala daeah Kabupaten Buleleng tahun 2017.

“Sebagai ketua partai di Kabupaten Buleleng, wajib hukumnya harus mencalonkan diri dalam Pilkada 2017. Sudah barang tentu, mengusung program yang bertujuan untuk membangun daerah saya sendiri yakni Kabupaten Buleleng,” ujarnya usai konsolidasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Buleleng di aula khusus Partai Gerindra Buleleng, Sabtu (13/2).

Walaupun dalam perjalanan politik banyak hal yang harus dilalui, lanjutnya, pengurus dan kader Gerindra sudah bertekad bulat untuk membangun daerah. Menurut Rai Yusa yang akrab di sapa Jro Rai ini, kekalahannya dalam perhelatan pemilihan kepala daerah tahun 2007 lalu bukan berarti menjadi sebuah trauma untuk berusaha memimpin kabupaten di Utara Pulau Bali.

Dikonfirmasi terkait dengan motifasinya untuk maju kembali, ia mengaku hal tersebut merupakan desakan partai dan seluruh pengurus yang ada di tingkat cabang hingga ranting milik DPC Gerindra Buleleng. Selain itu, ia mengaku dilandasi oleh sejumlah permasalahan di Kabupaten Buleleng yang sangat kompleks dan tidak pernah tuntas dengan baik.

“Salah satunya adalah ketersediaan lapangan pekerjaan dan perlindungan bagi tenaga kerja khususnya masyarakat lokal Buleleng. Banyak warga kita harus bekerja ke luar daerah karena tidak ada lapangan pekerjaan di daerahnya sendiri. Adapun, tapi tidak terlindungi dengan baik sehingga muncul konflik yang akhirnya mempengaruhi suhu investasi di Kabupaten Buleleng,” ujar Rai Yusa.

Salah satu contoh adalah isu batalnya pembangunan bandara bertaraf Internasional yang awalnya akan dibangun di Kabupaten Buleleng. Ketidak-mampuan pemerintah daerah dalam menyelesaikan sejumlah permasalahan di tingkat bawah menjadi suatu paradigma buruk bagi investasi yang berlangsung.

Adapun penyelesaian yang dilakukan, lanjutnya, tidak mampu memberikan dampak yang efeknya berimbang serta tidak menguntungkan kedua belah pihak baik itu investor maupun masyarakat disekitar lokasi investasi.

Rai Yusa selaku ketua partai yang secara nasional telah jelas menentukan posisi sebagai partai oposisi pemerintah ini mengatakan, batalnya sejumlah investor masuk sebetulnya merupakan masalah besar bagi pemerintahan saat ini. Hal tersebut dilandasi beberapa faktor yang salah satunya adalah kualitas sumber daya manusia yang tidak mampu dibangun secara maksimal sehingga muncul pemahaman yang skala prioritasnya hanya pada sisi kuantitas.

“Lihat angka kemiskinan di data statistik milik BPS (Badan Pusat Statistik) yang mengalami peningkatan setiap tahunnya terhitung dari 2008 dengan angka 170.448 perkapita sampai 2013 diangka 295.912 perkapita. Tahun 2015 baru lewat 2 tahun dan terlalu singkat waktunya untuk memperbaiki angka kemiskinan yang dalam periode kepemimpinan sebelumnya mengalami peningkatan terus menerus,” ujar Rai Yusa.

Artinya, ada angka nyata yang bisa dievaluasi dibalik kepemimpinan Buleleng sejak tahun 2008 dengan terdapat angka riil 125.464 perkapita yang harus diturunkan. Dikatakan, angka dari survey nasional ditahun 2014 sampai 2015 belum dibuka, dan dirinya mengaku gerah dengan sejumlah program yang mampu menunjukan pengurangan signifikan. Dimana, untuk mengembalikan ke angka 170.448 perkapita pun tidak mungkin dilakukan jika lapangan pekerjaan tidak dibuka oleh pemerintah.

“Apalagi akan menuju pengentasan kemiskinan dibalik sejumlah investasi yang batal masuk dan investasi yang tidak mampu membantu menurunkan angka kemiskinan. Jangan juga berpatokan pada angka kemiskinan di tahun 2014 tapi harus dikembalikan ke tahun 2008 bahkan bila perlu dibawah angka 170.448 perkapita,” tegas Rai Yusa yang mengaku sangat kecewa dengan kondisi pembangunan sektor tenaga kerja di Buleleng.

Dikatakan, perbaikan kondisi fisik yang ada akibat peran alokasi anggaran baik pusat maupun daerah tentu bukan menjadi sebuah barometer untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di Buleleng. Sebab dibalik itu, inflasi atau naiknya kebutuhan pokok masyarakat setiap tahun akibat sejumlah kebutuhan pendukung yang mengalami kendala pengiriman tentu menjadi bukti tidak memadainya program dengan realisasi di bawah.

Yang jelas, lanjut Rai Yusa, ada yang salah selama ini dan tidak mendapat perhatian khusus untuk penanganannya. Dan fakta lain adalah banyak sarjana yang akhirnya harus menjadi tenaga kerja honorer karena sebuah pilihan untuk tidak menjadi sarjana pengangguran.

“Anda tahu berapa gaji seorang pegawai honorer dibanding dengan angka kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Seorang pegawai honorer penyuluh agama hanya Rp300 ribu dan guru kontrak hanya Rp.600 ribu. Itu faktanya dan lebih besar honor seorang pemetik cengkeh atau tukang galian dari pada para sarjana itu sarjana itu. Bagaimana kemudian mereka tidak memilih mengabdikan diri di luar daerah daripada membangun daerahnya sendir,” pungkas Rai.

Dikonfirmasi terkait partai apa yang nantinya akan menjadi koalisi untuk maju ke Pilkada 2017 nanti, Rai menyebut telah ada sejumlah komunikasi dengan beberapa tokoh yang enggan disebutnya.adi

• TAGS:
• Buleleng