Deklarasi Bali Clean Energy Forum Diteken 17 Negara

suaradewata.com

Badung, suaradewata.com - Bali Clean Energy Forum (BCEF) digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, 11-12 Februari 2016. Forum yang digelar hasil kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan International Energy Agency (IEA) ini, membahas kerja sama untuk pengembangan energi terbarukan.

Kegiatan kali ini dihadiri oleh pejabat dari 26 negara dan dibuka langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam Ministerial Meeting yang dihadiri oleh pejabat dari 26 negara pada forum ini, menghasilkan 'Bali Clean Energy Forum Ministerial Declaration'.

Deklarasi ini intinya berisi komitmen untuk memperkuat pembangunan energi baru dan terbarukan (EBT). Deklarasi tersebut ditandatangani 17 negara.

"Intinya, memperkuat pembangunan EBT. Apapun tingkat teknologinya, berapa pun energy mix yang sudah mereka capai, nadanya sama, EBT mesti dibangun. Sekaya apapun mereka punya energi fosil, ketergantungan pada fosil akan berisiko," papar Menteri ESDM Sudirman Said, dalam konferensi pers di Nusa Dua Convention Center, Bali, Kamis (11/2).

Sudirman menjelaskan, deklarasi ini sangat bernilai. Pasalnya, deklarasi ini merupakan bagian dari upaya Indonesia memimpin 'revolusi energi' dari energi fosil ke EBT di seluruh dunia ketika harga minyak dunia justru sedang dalam tren rendah.

"Ini adalah dokumen yang sangat penting. Melalui forum ini, Indonesia ingin memproklamirkan diri menjadi pemimpin dari revolusi energi dari fosil ke EBT. Revolusioner karena sekarang harga minyak sedang rendah," tandasnya.

Hanya saja, dari 26 negara yang hadir, hanya 17 negara yang menyepakati hal ini. Adapun 9 negara lainnya, menolak untuk ikut menandatangani kesepakatan deklarasi tersebut.

Sudirman berargumen, negara-negara yang tidak ikut meneken deklarasi mungkin tak nyaman dengan teks deklarasi. Kemungkinan pula belum mempelajari deklarasi dengan seksama, atau masih ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan pemerintahan di negaranya.

9 negara yang tidak ikut menandatangani deklarasi, meski aktif dalam forum, di antaranya adalah Arab Saudi. "Mungkin belum nyaman dengan teks, belum punya waktu untuk mempelajari, dan sebagainya. Sebagian masih mau konsultasi dengan pemerintahnya dulu," paparnya.

Meski tak ikut menandatangani deklarasi, 9 negara tersebut tidak memperdebatkan pendapat umum saat forum berlangsung, bahwa pembangunan EBT harus terus digenjot. Sudirman mengaku tak ambil pusing mengenai adanya 9 negara yang tidak sepakat tersebut, karena penandatanganan deklarasi bersifat sukarela, tidak ada paksaan.

"Kita undang mereka secara volunteer, begitu juga dengan pengambilan sikap. Kita memang tidak harapkan semua ikut serta. Mereka tentu punya pertimbangan-pertimbangan. Kita tidak melihat ada sesuatu yang serius," tegas Sudirman.san

• TAGS:
• Badung