Ini Alasan Ketua Komisi I DPRD Bangli Dukung Keputusan Bupati Tunda Rekrutmen PPPK

Oleh : ard/sar | 12 Februari 2019 | Dibaca : 1387 Pengunjung

Ini Alasan Ketua Komisi I DPRD Bangli Dukung Keputusan Bupati Tunda Rekrutmen PPPK

sumber foto :suaradewata

Bangli, Suaradewata.com – Setelah sempat mendapat angin segar, nasib tenaga honorer khususnya yang masuk K-2 di Bangli kini justru merana. Pasalnya, Bupati Bangli telah memutuskan menunda rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini. Imbasnya, penundaan tersebut menutup peluang mereka bisa direkrut menjadi PPPK yang setara PNS tersebut tahun 2019 ini.

Meski demikian, Ketua Komisi I DPRD Bangli Satria Yudha tetap mendukung langkah Bupati Bangli, I Made Gianyar untuk menunda rekrutmen PPPK tahun ini. Alasannya, dari awal telah disampaikan, jadi tidaknya rekrutmen PPPK semua bermuara ke Bupati. “Prinsip awal kita sama, ingin sama-sama membantu para tenaga pengabdi dan tenaga kontrak. Namun jika memang kouta Pusat tidak mengakomodir semua, saya sependapat dengan bapak Bupati,” tegas Satria Yudha saat dikonfirmasi Selasa (12/02/2019).

Menurutnya, jika rekrutmen PPPK dipaksakan dilakukan sekarang, ujung-ujungnya karena gajinya juga dibebankan daerah sehingga dikhawatirkan akan memicu persoalan lain kedepan. “Kan lebih  baik, jika tenaga honorer kita tingkatkan gajinya oleh daerah. Ini, nantinya akan kita bahas dalam  pembahasan APBD tahun 2020 untuk bisa meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer dan pengabdi. Walaupun namanya bukan PPPK. Walaupun tetap namanya, tenaga honorer dan kontrak dan sebagainya, tapi nafkahnya ditingkatkan sesuai kemampuan daerah,” tegas Politisi PDIP asal Dusun Tanggahan Peken, Susut ini.

Tindak lanjut dari itu, pihaknya mengaku akan segera menggelar rapat kembali dengan BKD. “Saya juga nanti akan berbicara langsung dengan Bupati. Bagaimana sebaiknya agar bisa membantu. Karena pada prinsipnya, kita sama-sama ingin membantu rekan-rekan yang sudah mengabdi lama. Kalau memang tidak bisa mengakomodir semua sesuai keingian daerah, akan lebih baik memang ditunda,” jelasnya.

Lantas bagaimana peluang rekrutmen PPPK tahun 2020 apa akan bisa mendapatkan kouta lebih banyak sesuai keinginan Bupati? “Kalau memang pusat tidak memberikan sesuai dengan keinginan di daerah, lebih baik tidak dilakukan rekrutmen PPPK. Kita tinggal, naikkan nafkahnya yang sudah ada. Tidak lagi, kita harus mengikutkan proses PPPK. Tapi nafkahnya kita naikknya, sesuai yang didapat PPPK. Dari pada ikut testing lagi, malah kacau jadi situasinya,” ungkapnya. Prinsipnya di awal, lanjut Satria Yudha, pihaknya tidak ingin ada masalah soal ini.

Lebih lanjut, pihaknya menampik, tidak berarti penundaan ini akan menutup peluang K-2 sebanyak 43 orang untuk menjadi PPPK. “Belum tentu. Yang pasti, semangat kita sama ingin membantu semua.  Kita ikuti juklak-juknisnya. Ketika juklak-juknisnya belum datang, kita tidak berani. Kita ingin itu jelas dulu supaya tidak menjadi masalah kedepannya. Nantinya saya akan rapat kembali dengan BKD dan Bupati agar lebih tahu detailnya dulu. Pokoknya janganlah risau. Kami ingin memperjuangkan semuanya,” pungkas Satria Yudha.

Sebelumnya, keputusan Bupati menunda rekrutmen PPPK hingga tahun 2020, lantaran kuota seleksi yang diberikan pusat sangat sedikit. Selain itu, petunjuk  pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak Juknis) soal penganggaran gaji PPPK juga belum jelas sehingga menyebabkan Pemkab Bangli terpaksa menunda proses rekrutmen PPPK tersebut.Padahal sesuai jadwal pusat, seleksi rekrutmen PPPK tahap I sudah mulai dibuka pada Februari ini. Yang mana, kuota yang diberikan sesuai jumlah tenaga harian eks K-2 di Bangli sebanyak 43 orang yang terdiri dari 6 orang guru dan 37 orang tenaga penyuluh pertanian. Sementara keinginan Bupati Bangli, sesuai pendataan terakhir jumlah pegawai yang diharapkan bisa ikut seleksi PPPK yakni sebanyak 718 orang. Rinciannya, 43 tenaga harian eks K-2, 670 GTT dan 5 tenaga kesehatan. Karena itu, Bupati asal desa Bunutin, Kintamani ini, mengaku akan bersurat secara khusus kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) agar ke 718 tersebut bisa ikut seleksi PPPK. ard/sar


Oleh : ard/sar | 12 Februari 2019 | Dibaca : 1387 Pengunjung


TAGS :




Berita Terkait :

Tabanan, 15 November 2019 21:29
Kunjungi Tabanan, Mensos Juliari P Batubara Tegaskan Jangan Pernah Ragu dengan Program Pemerintah
Tabanan, suaradewata.com  - Menteri Sosial RI Juliari Peter Batubara, mengunjungi Kabup ...
Buleleng, 15 November 2019 20:29
Seorang Warga Diamankan Polisi Terkait Kabar Bohong Air Laut Surut Ketika Gempa di Buleleng
Buleleng, suaradewata.com -Polsek Seririt mengamankan seorang warga yang diduga kuat me ...
Denpasar, 15 November 2019 20:27
Walikota Palangka Raya Sowan ke Wagub Soal Pariwisata
Denpasar, suaradewata.com  - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace ...
Denpasar, 15 November 2019 20:22
Wagub Cok Ace Paparkan Pariwisata Bali Pada Wakil Walikota Palangka Raya
Denpasar, suaradewata.com - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) mene ...
Badung, 15 November 2019 20:17
Sekda Bali Harap Lokakarya Pemanfaatan Ruang 2021
Badung, suaradewata.com - Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keterpaduan program dan penge ...
Denpasar, 15 November 2019 19:58
Low Season, Gubernur Koster Apresiasi Munas KAGAMA Tunjang Pariwisata Bali
Denpasar, suaradewata.com  - Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi dan dukungann ...
Buleleng, 15 November 2019 19:53
Puluhan Bangunan Warga Rusak Akibat Gempa, Wabup Buleleng Turun Meninjau
Buleleng, suaradewata.com -Gempa bumi berkekuatan 5,1 SR yang mengguncang Kabupaten Bul ...
Denpasar, 15 November 2019 19:51
Menhub Apresiasi Rencana Pengembangan Benoa Baru Hasil Arahan Gubernur Bali
Denpasar, suaradewata.com - Menteri Perhubungan  (Menhub) RI Budi Karya Sumadi didampingi Gu ...
Tabanan, 15 November 2019 19:20
Jelang Pilkada 2020, KPU Tabanan Mulai Sosialisasi
Tabanan, suaradewata.com - Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 sudah mul ...
Denpasar, 15 November 2019 18:52
Bunuh Bayi di Toilet Kampus, Simprosa Dituntut 7 Tahun
Denpasar, suaradewata.com - Simprosa Dobe (20) dituntut hukuman tujuh tahun penjara di Pengadilan ...


Berita Lainnya :

Tabanan, 15 November 2019 21:29
Kunjungi Tabanan, Mensos Juliari P Batubara Tegaskan Jangan Pernah Ragu dengan Program Pemerintah
Tabanan, suaradewata.com  - Menteri Sosial RI Juliari Peter Batubara, mengunjungi Kabup ...
Buleleng, 15 November 2019 20:29
Seorang Warga Diamankan Polisi Terkait Kabar Bohong Air Laut Surut Ketika Gempa di Buleleng
Buleleng, suaradewata.com -Polsek Seririt mengamankan seorang warga yang diduga kuat me ...
Denpasar, 15 November 2019 20:27
Walikota Palangka Raya Sowan ke Wagub Soal Pariwisata
Denpasar, suaradewata.com  - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace ...
Denpasar, 15 November 2019 20:22
Wagub Cok Ace Paparkan Pariwisata Bali Pada Wakil Walikota Palangka Raya
Denpasar, suaradewata.com - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) mene ...
Badung, 15 November 2019 20:17
Sekda Bali Harap Lokakarya Pemanfaatan Ruang 2021
Badung, suaradewata.com - Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keterpaduan program dan penge ...
Denpasar, 15 November 2019 19:58
Low Season, Gubernur Koster Apresiasi Munas KAGAMA Tunjang Pariwisata Bali
Denpasar, suaradewata.com  - Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi dan dukungann ...
Buleleng, 15 November 2019 19:53
Puluhan Bangunan Warga Rusak Akibat Gempa, Wabup Buleleng Turun Meninjau
Buleleng, suaradewata.com -Gempa bumi berkekuatan 5,1 SR yang mengguncang Kabupaten Bul ...
Denpasar, 15 November 2019 19:51
Menhub Apresiasi Rencana Pengembangan Benoa Baru Hasil Arahan Gubernur Bali
Denpasar, suaradewata.com - Menteri Perhubungan  (Menhub) RI Budi Karya Sumadi didampingi Gu ...
Tabanan, 15 November 2019 19:20
Jelang Pilkada 2020, KPU Tabanan Mulai Sosialisasi
Tabanan, suaradewata.com - Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 sudah mul ...
Denpasar, 15 November 2019 18:52
Bunuh Bayi di Toilet Kampus, Simprosa Dituntut 7 Tahun
Denpasar, suaradewata.com - Simprosa Dobe (20) dituntut hukuman tujuh tahun penjara di Pengadilan ...

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 

Facebook

Twitter