Mengartikan Pemisahkan Agama dan Politik

Oleh : Ardian Wiwaha/aga | 02 April 2017 | Dibaca : 3251 Pengunjung

Mengartikan Pemisahkan Agama dan Politik

sumber foto :google

Opini, suaradewata.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo menanggapi dinamika politik Pilkada serentak sebagai kontestasi demokrasi lima tahunan terkait penekanan pemisahan agama dan politik yang disampaikan pada acara peresmian Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Kec. Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Uara (Jumat, 24/3), menuai kontroversi dikalangan masyarakat.

Terdapat beberapa tokoh Ormas dan agama masyarakat merespon pernyataan tersebut dengan bijaksanaan dan penerimaan, namun tak sedikit juga beberapa tokoh agama merepon hal tersebut dengan nada tinggi lantaran adanya perbedaan persepsi dan pengertian terkait pernyataan Mantan Walikota Solo tersebut yang diartikan sebagai pemikiran sekuler.

 

Konsep Pemikiran Cak Nur

Menelaah dari sisi sejarah, pada dasarnya konsep pemikran Presiden Jokowi dalam memaknai perlu adanya pemisahan antara agama dan politik dalam menanggapi dinamika perpolitikan pemilukada serentak putaran kedua tepatnya, pernah disampaikan terlebih dahulu oleh salah satu tokoh agama Indonesia yakni Nurcholis Madjid atau yang akrab dengan sapaan Cak Nur.

Pendiri Universitas Paramadhina ini sempat menggagas konsep “Islam Yes Partai Politik No” pada sekitaran tahun 1960-an dimana gagasan tersebut diartikan dengan maksud untuk membawa corak kehidupan beragama menjadi lebih toleransi dan berpengertian.

Meskipun ide tersebut juga sempat direspon negatif oleh beberapa kalangan politisi dan agama yang diartikan sebagai konsep atau pemikiran sekuler, namun ide tersebut justru terbukti menjadi salah satu panutan Presiden Kedua Indonesia Soeharto dalam mengambil kebijakan untuk melakukan fusi terhadap beberapa partai di negeri ini, guna mengontrol jumlah partai dan mengkondusifkan situasi politik yang kala itu kurang menentu.

 

Agama dan Politik Menurut Rais Syuriah PBNU

Dalam acara diskusi “Mencari Pemimpin Berintegritas Kegembiraan vs Kepalsuan di Jakarta”, KH Masdar Mas’udi, salah satu Rais PBNU mengatakan bahwa kehidupan bernegara harus bebas dari kepentingan agama tertentu, hal ini dikarenakan kehidupan bernegara merupakan milik bersama.

Begitupun dalam hal kepemimpinan di Indonesia yang piilih melalui proses demokrasi dan politik,  Masdar berpendapat bahwa tidak boleh ada sebuah kepemimpinan negara yang berafiliasi kepada agama tertentu, hal ini dikarena pimpinan dalam kehidupan bernegara adalah tokoh yang wajib memberikan keadilan yang sama rata bagi semua rakyat.

Selain itu, Masdar menilai bahwa terdapat beberapa kelompok dan golongan masyarakat saat ini mengartikan salah bahwa Islam harus merebut kekuasaan dan menjalankan kekuasaan dengan syariat Islam secara penuh. Oleh karenanya, perlu adanya pemahaman bijak terkait pengertian dan hubungan antara agama dan politik tersebut ditengah ekskalasi politik dalam negeri yang penuh kepentingan dan rawan untuk disulut.

Namun demikian, di era dan zaman keterbukaan yang mengedepankan asas demokrasi dalam aplikasinya, semua kelompok masyarakat baik ormas maupun tokoh agama bebas untuk mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut baik dengan nada rendah maupun tinggi.

Akan tetapi poin terpenting yang perlu diperhatikan oleh publik adalah agar tidak memperalat politik untuk menjauhkan agama ataupun sebaliknya, serta menjadikan agama sebagai isu politik yang berpotensi menimbulkan benturan horisontal maupun vertikal terkait keberagaman dan heterogenitas bangsa dan negara Indonesia.

Karena pada intinya, penyampaian Presiden Jokowi terkait adanya pemisahan agama dan politik cenderung bertendensi terhadap dinamika politik saat ini, yang acap kali menggunakan agama sebagai senjata kampanye dan rawan menimbulkan perpecahan.

 

Oleh : Ardian Wiwaha (Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia)


Oleh : Ardian Wiwaha/aga | 02 April 2017 | Dibaca : 3251 Pengunjung


TAGS : Nusantara




Berita Terkait :

Nusantara, 21 November 2017 20:01
Registrasi Sim Card Untuk Cegah Kejahatan Siber
Opini, suaradewata.com -Seperti yang sudah diketahui, pemerintah telah mewajibkan seluruh penggun ...
Nusantara, 21 November 2017 20:00
Perppu Ormas Selamatkan Pancasila
Opini, suaradewata.com - Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari ribuan pulau yang di dalamn ...
Nusantara, 20 November 2017 23:27
Papua Adalah Bagaian Teritori Indonesia
Opini, suaradewata.com - Semenjak era pemerintahan Suharto, provinsi Papua yang waktu itu bernama ...
Nusantara, 20 November 2017 23:25
Pembangunan di Papua Sebagai Realisasi Nyata Nawacita
Opini, suaradewata.com - Papua sebagai provinsi paling timur di Indonesia memiliki banyak keunika ...
Nusantara, 19 November 2017 18:16
Mengukir Harapan Baru: Upaya Serius Pemerintah Dalam Membangun Papua
Opini, suaradewata.com - Harapan masyarakat Papua untuk menjadi lebih baik, lebih bermartabat, da ...
Nusantara, 19 November 2017 18:15
Membangun Tanah Papua Ala Jokowi
Opini, suaradewata.com - Tanah Papua selama ini kurang mendapat perhatian lebih dari pe ...
Nusantara, 18 November 2017 08:49
Dukung Undang-Undang Ormas Sebagai Alat Pelindung Pancasila
Opini, suaradewata.com - Sejak disahkannya Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi M ...
Nusantara, 18 November 2017 08:47
Bijak Menyikapi Pembangunan di Era Presiden Jokowi
Opini, suaradewata.com - Negara kurang ini, negara kurang itu. Banyak hal yang menjadi tuntutan k ...
Nusantara, 16 November 2017 20:47
Indonesia Negeri Toleran
Opini, suaradewata.com - Toleransi berdasarkan kajian kata berasal dari bahasa latin “toler ...
Nusantara, 16 November 2017 20:45
Pemerintah Terbuka Dalam Revisi UU Ormas
Opini, suaradewata.com - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang ...


Berita Lainnya :

Gianyar, 24 November 2017 08:23
Anggaran Pakaian Setengah Miliar Jadi Perhatian Dewan
Gianyar, suaradewata.com – Tahun 2018 mendatang pemerintah kabupaten Gianyar akan meng ...
Gianyar, 24 November 2017 08:02
Jalan Alternatif Dua Kecamatan di Gianyar Jebol
Gianyar, suaradewata.com - Jalan pintas menghubungkan dua kecamatan, Tampaksiring dan Tegallalang ...
Bangli, 24 November 2017 08:00
Launching Buku “Merdeka Seratus Persen”, Bupati Dukung Kapten Mudita Jadi Pahlawan Nasional
Bangli, suaradewata.com - Perjuangan sosok Pahlawan Kapten TNI. Anak Agung Gde Anom Mud ...
Karangasem, 24 November 2017 07:55
Korpri Karangasem dan Polda Bali Gelar Baksos dan Bersih-bersih Pantai
Karangasem, suaradewata.com - Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegaw ...
Denpasar, 23 November 2017 21:58
Semangat IWO Membangun Peradaban dan Menjaga Netralitas
Denpasar, suaradewata.com– Dengan perkembangan teknologi informasi (TI) yang semakin cepat ...
Tabanan, 23 November 2017 10:30
Penyenderan Sawah di Jatiluwih, Subak Harapkan Tidak Ada Alih Fungsi Lahan
Tabanan, suaradewata.com - Penyenderan yang terjadi di persawahan tepatnya di Dusun Gunung Sari D ...
Denpasar, 23 November 2017 00:18
Jaga Katahanan Nasional, Ras Amanda Tekankan Jurnalisme Damai
Denpasar, suaradewata.com – Dr. Ni Made Ras Amanda G. Kaprodi Ilmu Komunikasi Universitas U ...
Denpasar, 22 November 2017 12:17
Jaga Netralitas Media Ditahun Politik, IWO Gelar Diskusi Kebangsaan
Denpasar, suaradewata.com– Pesatnya perkembangan media online dewasa ini tentu saja berdamp ...
Karangasem, 21 November 2017 23:30
Gunung Agung Meletus, KRB III dan II Dilanda Hujan Abu
Karangasem, suaradewata.com - Letusan Freatik terjadi di Gunung Agung, Selasa (21/11/2017) sekita ...
Denpasar, 21 November 2017 23:20
Seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi Bali Lakukan Tes Urine
Denpasar, suaradewata.com - Pengadilan Tinggi Bali bekerja sama dengan BNNK Gianyar dan Pemd ...

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 

Facebook

Twitter