Dirjen PSKL : Kita Harap Buleleng Jadi Percontohan Nasional Integreated Area Development

*Dirjen PSKL, Bambang Suprianto saat berdiskusi dengan prebekel di kantor prebekel Desa Baktisegara Buleleng, pada Senin, (21/3/2022) foto : sad*

Buleleng, suaradewata.com - Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Suprianto pada Senin, (21/3/2022) berkunjung dan berdiskusi dengan para Perbekel, LPHD, para BUMDesa di 8 desa kawasan Den Bukit, dan tampak hadir pula Team Kehutanan Provinsi Bali, Kepala BPSKL Jawa Bali Nusra serta para pihak lainnya, bertempat di aula balai pertemuan Kantor Perbekel Desa Baktiseraga, Kecamatan/Kabupaten Buleleng.

Perbekel Desa Baktiseraga, I Gusti Armada usai diskusi mengatakan materi atau diskusi lebih dominan saran-saran dan arahan dari Dirjen, Bambang Suprianto terkait dengan Integreated Area Development atau pengembangan kawasan terintegrasi yang kebetulan tepat berada dikawasan di delapan desa, diantaranya Desa Wanagiri, Desa Gobleg, Desa Selat, Desa Panji Anom, Desa Panji, Desa Ambengan, Desa Sambangan dan Desa Baktiseraga.

“Yang menjadi tujuan dasar kerjasamanya, kita memulainya dengan melakukan konservasi hutan lindung yang kita miliki di atas Desa Baktiseraga, yaitu Desa Wanagiri, Ambengan, Sambangan, Panji, Panji Anom dan Desa Selat. Dimana luasan ijin yang dikelolakan sekitar 1.500 hektare sampai dengan keutaranya kekawasan pesisir, yaitu konservasi terumbu karang. Jadi dalam hal ini konservasinya Nyegara Gunung. Kemudian baru dikembangkan dengan model potensi atau pengelolaan potensi ekonomi melalui konsep terintegrasi tadi.” jelasnya.

Menurut Armada, apabila nantinya bisa melakukan terintegrasi, maka dilakukannya secara bersama-sama antar desa di delapan desa tersebut.

“Jadi tentang potensi ekonomi, misalkan kita bisa handling pariwisata, dimana yang dijual mulai dari pemanfaatan rumah-rumah penduduk sebagai home vilas, kemudian mungkin kita bisa mengatur penjemputan ke bandara sampai dengan menjual potensi yang dimiliki, entah itu dolphin, snokling, tracking, air terjun dan lain-lain menjadi satu model bersama, marketing bersama, dan kemudian management bersama antar kawasan tersebut.” ujarnya.

Selanjutnya terhadap pemanfaatan jasa lingkungan, menurutnya menyasar hal-hal bagus yang ada diatas yakni kawasan hutan, tentang jalur-jalur, pemandangan yang indah. Kemudian juga yang dimungkinkan dilakukan adalah pengelolaan potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Karena apa, karena kawasan diatas itu hutan lindung, maka kita tidak bisa memanfaatkan kayunya atau pohonnya. Akan tetapi lebih kepada apa-apa yang bisa dimaksimalkan didalamnya. Misalkan penanaman jahe, tanaman yang bisa ditanam dibawah tegakan kayu, dan mungkin juga tanaman buah, madu, beberapa tanaman yang tidak menebang kayu-kayu yang sudah ada dan dijaga.

“Nah, kemudian juga tentang potensi pengelolaannya. Supaya tidak ada konflik untuk bisa mendapatkan air lebih banyak kepada masyarakat dan juga menjaga lingkungan, bagaimana agar lingkungan terjaga, sampah-sampah daerah aliran sungai dan lain-lain. Sehingga kalau itu terjaga, mungkin secara tidak langsung juga bisa menjaga dimusim hujan tidak ada longsor ataupun banjir, seperti hari-hari yang kita lalui ini dan banyak lagi yang lain.” urainya.

Dalam diskusi, ucap Armada dari beberapa teman-teman kepala desa, seperti Perbekel Desa Panji, juga menyampaikan bisa nggak disuport tentang akses jalan infrastruktur, sehingga bisa dihubungkan antara atas dengan bawah yakni Wanagiri dengan Panji Anom, Wanagiri dengan Gobleg karena mereka itu melalui jalur atau kawasan tersebut.

“Kemudian juga dari BUMDesa yaitu Edy mewakiki BUMDesa berharap digarap secara integrasi. Ada perbekel diluar delapan desa yaitu Perbekel Pegadungan juga angkat bicara dalam diskusi.” ungkap Armada.

Iapun mengapresiasi, dimana Dirjen bisa hadir dan ikut berdiskusi. Hal ini merupakan sebuah penghormatan bagi kita didelapan desa ini.

“Yang dari dulu kita tahu, kita terus berproses dan Dirjen hari ini bisa hadir dan mendengarkan langaung pemaparan kita. Bahwa konsep ini, satu-satunya yang berpola terintegrasi yang membutuhkan daya dukung pihak lain. Dan kemudian para pihak yang ada sudah nyambung semua. Tinggal seperti apa sinerginya yang kita akan bangun.” tegas Armada.

“Kita memiliki potensi hutan luas, potensi pariwisata juga bagus, malahan potensi konflik juga ada. Jadi dengan duduk bareng, kita bisa meminimalisir konflik, memaksimalkan potensi pariwisata, jasa lingkungan, maupun hasil hutan bukan kayu. Jadi dalam hal ini, kita rancang bareng.” tandasnya.

Lantas seperti apa tanggapan Dirjen PSKL, Bambang Suprianto terkait diskusi ini. Menurutnya Perhutanan Sosial itu bisa mensejahterakan, tetapi dengan tata cara yang alami tidak rusak. Pendekatannya ada pendampingan dari Dinas KPH, dan juga pemerintah daerah melalui desa (bentuknya hutan desa).

Konsepnya, disepakati ruang-ruang, mana yang menjadi ruang perlindungannya untuk air, untuk areal pemanfaatannya dengan klaster komoditi di delapan desa wisata. Jenis produk lain yang dikembangkan oleh BUMDesa.

“Dengan demikian harapannya Buleleng itu, menjadi percontohan nasional yang namanya Pengembangan perhutanan sosial terintegrasi (Integreated Area Development). Yang intinya adalah 8 desa jadi satu, kemudian klaster komoditinya hanya dua atau tiga yang mempunyai skala ekonomi dan nilai tambah, sehingga manfaat untuk masyarakatnya besar.” pungkasnya. sad/red