Geredeg Mengaku Tak Dilibatkan Dalam Proses Pengusulan Cagub
- 20 Maret 2017
- 00:00 WITA
- Denpasar
- Dibaca: 3284 Pengunjung
Denpasar, suaradewata.com - Koordinator Wilayah (Korwil) Bali DPP Partai Golkar Wayan Geredeg, mengaku belum pernah dilibatkan dalam proses pengusulan calon gubernur (Cagub) Bali oleh DPD Partai Golkar Provinsi Bali. Ia bahkan merasa sangat janggal, ketika tiba-tiba DPP Partai Golkar mengusulkan satu nama ke DPP Partai Golkar untuk ditetapkan sebagai Cagub.
"Selama ini, kami selaku Korwil belum pernah diajak rembug oleh DPD I Partai Golkar Bali, belum pernah dilibatkan terkait pengusulan calon gubernur untuk Pilgub Bali," kata Geredeg, saat dikonfirmasi melalui saluran telepon, di Denpasar, Senin (20/3).
Ia juga menegaskan, sejauh ini belum ada penetapan Cagub Bali oleh DPP Partai Golkar. Termasuk dalam rapat tanggal 16 Maret lalu di Jakarta, juga tidak ada penetapan Cagub Bali. "Pas rapat tanggal 16 Maret, memang saya tidak hadir, karena ada acara di Bali. Tetapi sama seperti rapat-rapat sebelumnya, tidak ada pembahasan secara khusus mengenai penetapan Cagub Bali," tandas mantan Bupati Karangasem dua periode itu.
Menurut dia, di internal Partai Golkar ada mekanisme dan Peraturan Organisasi (PO) yang mengatur tahapan penjaringan, pengusulan, hingga penetapan calon. "Dari pengalaman, penetapan calon itu juga melalui mekanisme. Harus ada seleksi, penjaringan. Lalu ada survei, kemudian penetapan," ujarnya.
Ia menambahkan, agak janggal apabila tiba-tiba ada minta penetapan calon, sementara survei saja belum selesai dilakukan. "Tidak bisa ujug-ujug ditetapkan. Itu harus ada survei dulu. Survei seperti apa, kita hormati. Jangan paksa-paksa, bila ternyata hasil surveinya tidak sesuai harapan," tegas Geredeg.
Lalu bagaimana dengan kabar bahwa DPD I Partai Golkar Provinsi Bali justru sudah mengusulkan nama tunggal, Ketut Sudikerta, untuk ditetapkan sebagai calon gubernur Bali? Ditanya demikian, Geredeg menegaskan, pada prinsipnya DPP Partai Golkar sudah memiliki aturan main yang harus ditaati oleh seluruh kader.
"Soal itu, saya serahkan ke DPP. Yang jelas bahwa partai punya mekanisme, punya aturan. Intinya jangan paksa-paksa. Kita hormati proses dan mekanisme yang ada," pungkasnya. san/ari
Komentar