PMPB Desak Bandara Buleleng Segera Direalisasikan

12 Mei 2015
00:00 WITA
Denpasar
Dibaca: 3217 Pengunjung

Denpasar, suaradewata.com - Paguyuban Merah Putih Bali (PMPB), berkesempatan berdialog dengan berbagai instansi di lingkungan Pemprov Bali di Kantor Bappeda Bali, Selasa (12/5). Dalam dialog tersebut, paguyuban yang terdiri dari sejumlah tokoh serta forum tingkat kabupaten dan kota di Bali itu, menyampaikan pokok-pokok pikiran soal pembangunan Bali ke depan.

Beberapa hal penting yang disorot PMPB adalah terkait ketimpangan pembangunan di Bali. Selain itu, PMPB juga menyentil soal lapangan kerja yang tidak tersedia secara merata di semua daerah di Pulau Dewata.

"Karena itu, Pemprov Bali perlu melakukan terobosan untuk membuka lapangan kerja di semua daerah di Bali, sebab selama ini lapangan kerja hanya terpusat di Bali selatan," kata Ketua Dewan Pembina PMPB IGM Putera Astaman, dalam diskusi ini.

Ditegaskan, pemerataan lapangan kerja antardaerah di Bali, akan mampu mewujudkan keseimbangan baru bagi Bali ke depan. "Penumpukan tenaga kerja yang mencapai 53 persen di Bali selatan terjadi karena lapangan kerja dalam segala klasifikasinya ada di Bali selatan," ucapnya.

"Karena itu saya berpandangan, pemerataan kesejahteraan yang diidam-idamkan untuk rakyat Bali mustahil tercapai, tanpa keseimbangan lapangan kerja yang dilakukan 'by design' antar-kabupaten dan kota di Bali," imbuh Astaman.

Untuk mewujudkan keseimbangan lapangan kerja itu, Astawan meminta pemerintah untuk tidak fokus membuka lapangan kerja di sektor pariwisata, yang hanya terpusat di Badung selatan. Ia mendesak, pemerintah agar segera mewujudkan bandara internasional di Buleleng serta beberapa ruas jalan tol yang menghubungkan kawasan selatan dan utara Bali.

"Selain membangun bandara internasional di Buleleng dan jalan tol, proyek infrastruktur lainnya seperti pelabuhan laut, pembangkit listrik dan lainnya, perlu dibuka dengan dengan pola proyek-proyek padat karya di berbagai daerah di Bali. Proyek padat karya, mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar," ujar purnawirawan Polri itu.

Disebutkan, terobosan strategis oleh pemerintah daerah yang mampu menciptakan banyak lapangan kerja berbasis proyek padat karya, tidak bisa hanya diserahkan kepada rakyat apalagi dengan himbauan pemerintah. Juga tidak bisa hanya mengandalkan dana APBN dan atau APBD, tanpa bekerjasama dengan investor.

Bentuk kerjasama dengan investor, dengan membentuk usaha patungan yang khusus untuk suatu proyek (Special Purpose Company/SPC), misalnya SPC untuk industri manufaktur, SPC untuk perikanan, peternakan, bahkan SPC untuk proyek bandara dan pelabuhan.

Untuk itu, pemerintah daerah di Bali didorong agar membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menggarap berbagai proyek tersebut. Seperti rencana pembangunan bandara internasional di Buleleng dan jalan tol serta rencana proyek infrastruktur lainnya di Bali.

"Melalui BUMD, pemerintah daerah ikut mempunyai peran penentu dalam kebijakan manajemen SPC, karena pemerintah daerah mempunyai 10-15 persen saham dan paling sedikit direktur SDM-nya dipegang oleh profesional dari pemerintah daerah," tegas Astaman.

Sementara itu, Asisten I Sekda Pemprov Bali Dewa Putu Eka Wijaya Wardana, mengatakan, pihaknya menyambut baik berbagai masukan PMPB. Pihaknya akan berkoordinasi dengan SKPD terkait, untuk melakukan kajian terhadap usulan pembentukan BMUD tersebut. "Kami akan melakukan kajian terlebih dahulu," tutur Dewa Eka. san