Gubernur Tegaskan Tak Copot Kadis Pertanian

28 April 2015
00:00 WITA
Denpasar
Dibaca: 2237 Pengunjung

Denpasar, suaradewata.com - Sejumlah persoalan ditemukan pada unit penerima program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri). Bahkan karena persoalan tersebut, Gubernur Made Mangku Pastika sempat berkeinginan untuk menghentikan program Simantri.

Bukan hanya itu. Beberapa persoalan dalam program Simantri membuat posisi Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali Ida Bagus Wisnuardhana, terancam. Sebab, sejumlah pihak termasuk kalangan DPRD Provinsi Bali meminta Gubernur Pastika untuk mencopotnya.

Hanya saja, Gubernur Pastika ternyata punya pandangan berbeda tentang hal ini. Mantan Kapolda Bali itu menegaskan, tidak akan mencopot kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali hanya karena beberapa persoalan dalam program Simantri.

"Masak, gara-gara itu dicopot? Yang benar saja! Orang sudah capek Sabtu Minggu keliling ngecekin satu per satu ke seluruh Bali, masak dicopot?" ujarnya, di Denpasar, Selasa (28/4).

Ditegaskan, terkait permasalahan pada sejumlah unit Simantri, penyelesaiannya bukan dengan mencopot kepala dinas terkait. Ia justru balik mempertanyakan program lain di bidang pertanian yang lebih bagus dibandingkan dengan program Simantri.

"Apakah ada program yang lebih baik (dari Simantri)? Menurut saya, tidak ada. Itu persoalannya. Kalau ada, mari kita coba," tegas orang nomor satu di Bali itu.

Gubernur Pastika mengaku, dirinya memang bukan ahli pertanian. Tetapi selama ini yang ditemukan, Simantri yang paling baik sebagai upaya menghidupkan sektor pertanian di Bali. "Kan semua orang ingin pertanian hidup, petani harus dikasi tambahan, kuncinya di situ," jelasnya.

Ia pun mempertanyakan kepada pihak-pihak yang menginginkan kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali diberhentikan, apakah memiliki alternatif selain Simantri. "Kasi tahu saya (alternatifnya), saya akan ikutin," tandas Gubernur Pastika.

Sebelumnya berembus wacana di kalangan DPRD Provinsi Bali yang meminta supaya gubernur Bali memberhentikan kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan. Ini terkait berbagai persoalan yang terjadi pada unit Simantri di berbagai daerah di Bali, yang telah mendapatkan bantuan program Rp225 juta itu. san