Ketua DPRD Bangli Sesalkan Pemangkasan DAK Rp 27 Miliar Untuk Keirigasian

Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika. SD/Ist

Bangli,  suaradewata.com- Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika menyesalkan pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK)  untuk kegiatan fisik perbaikan saluran irigasi dan perbaikan bendungan di Kabupaten Bangli.  Pasalnya,  ditengah pelaksanaan program Ketahanan Pangan yang diwacanakan Presiden Prabowo,  justru usulan dana DAK Pemkab Bangli sebesar Rp 27 miliar untuk kegiatan keirigasian dicoret alias di-nol-kan oleh pemerintah pusat. Atas kondisi tersebut, pihaknya meminta kembali solusi dari pemerintah pusat untuk menyukseskan program ketahanan pangan di Bangli. 

Menurut Suastika,  dari 9 kabupaten/kota di Bali, Kabupaten Bangli Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) paling rendah. “PAD kita hanya Rp 300 miliar, jadi sangat jauh bila dibandingkan kebutuhan anggaran untuk perbaikan saluran irigasi,” ujar Suastika belum lama ini.  Lanjut Politisi PDIP asal desa Peninjuan,  Tembuku ini, dengan minimnya PAD, maka  Pemkab Bangli tentunya tidak akan bisa melakukan pembangunan secara optimal khususnya untuk perbaikan saluran rigasi dalam  upaya menjaga ketahanan pengan di daerah ini. “Kami tentunya minta solusi ke pemerintah pusat. Mudah-mudahan pusat memberikan solusi untuk kami yang sangat membutuhkan  biaya untuk perbaikan saluran irigasi serta bendungan yang banyak rusak,  serta upaya penambahan debit air,”harap Suastika.

Sejatinya pihaknya juga mengaku telah melakukan efisiensi anggaran sebelum intruksi presiden (Inpres). Bahkan,  pasca inpres terbit, pihaknya juga kembali lakukan efisiensi anggaran. “Jadi kami tentunya tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi kalau lagi DAK  dan dana transperan pusat dikurangi,”akunya.

Dari informasi yang masuk ke dirinya , banyak saluran irigasi yang perlu perbaikan, peningkatan  debit air dengan penerapan teknologi, serta perbaikan dam serta bendungan yang banyak rusak akibat termakan usia.  “Kita harap ada pemerataan secara proposianal oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat bisa mengatur secara semesta berencana,”akunya.

Dia  juga sangat berharap nanti ada subsidi silang antar daerah berpendapatan besar di Bali. Artinya, daerah yang PAD-nya tinggi bisa menyokong daerah yang PAD-nya rendah. “Dinas nanti bisa kembali menerapkan system gotong royong kemanunggalan masyarakat dengan pemerintah. Apa yang bisa kita lakukan agar dilakukan dulu sembari menunggu adanya transperan dari pusat,” pungkas Suastika.ard/adn

• TAGS:
• DPRD
• Bangli
• DAK