Hanya Nasdem dan Hanura Senggol LKPJ Bupati
- 05 Maret 2015
- 00:00 WITA
- Tabanan
- Dibaca: 4361 Pengunjung
Tabanan, suaradewata.com – Sehari sebelumnya Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2014 dan mengajukan 6 buah ranperda dalam rapat Paripurna. Dan Kamis, (5/3) giliran lima fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya. Dalam pandangan umum fraksi tersebut baik PDIP, Golkar, Demokrat dan Gerindra tidak menyingung secara detail LKPJ tersebut. Hanya fraksi Gabungan Nasdem dan Hanura yang menyingung LPKJ bupati tersebut.
Dalam pandangan umum gabungan Fraksi Nasdem dan Hanura yang dibacakan Ketua Fraksi Gabungan Ida Ayu Candrawati menegaskan mengingat fraksinya belum memiliki bahan yang cukup terkait LKPJ Bupati maka pihaknya meminta penjelasan lebih rincin terkait LKPJ tersebut. “Sehingga masyarakat bisa mengetahui dan bisa dijadikan tolak ukur sejauh mana keberasilan Bupati Tabanan dalam memimpin Tabanan selama satu tahun terakhir,” ucapnya. Dijelaskan Candrawati usai sidang memang sesuai PP 10, LKPJ Bupati tidak dilakukan pandangan umum, namun sebagai kepala pemerintahan sudah sewajarnya masyarakat mengetahui apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemimpinnya. “Nah tolak ukur itulah yang tertuang dalam LKPJ yang harus kami kritisi,” ucapnya.
Dalam Paripurna tersebut, F PDIP pandanganumunya terkait 6 ranperda yang diajukan bupati dibacakan oleh sekretaris Fraksi I Made Suarta, dari fraksi Golkar dibacakan oleh I Made Sutaya, dari fraksi Demokrat dibacakan oleh Ketua Fraksi I GM Purnayasa, dan dari Gerindra dibacakan oleh I Made Sudiarta.
Pada intinya kelima fraksi di DPRD Tabanan sepakat menerima 6 ranperda yang diajukan eksekutif untuk kemudian dibahas di rapat-rapat kerja sesuai dengan mekanisme di DPRD Tabanan.
Salah satunya yang diungkapkan I Made Suarta dari fraksi PDIP. Kata dia pihaknya dari PDIP sepakat dengan 6 buah ranperda yang diajukan Bupati untuk kemudian dibahas sesuai dengan mekanisme di dewan. Meski demikian pihaknya sedikit menyoroti ranperda tentang Satpol PP. “Untuk ranperda Satpol PP, harapan kami Satpol PP tidak hanya bisa menertibkan PKL dan tempat prostitusi, melainkan lebih meningkatkan peranannya terutama menertibkan penyerobotan lahan,” sindir Suarta. ina
Komentar