Kinerja BP3A Bali Diberi "Rapor Merah"

18 Januari 2016
00:00 WITA
Denpasar
Dibaca: 2201 Pengunjung

Denpasar, suaradewata.com - Dari tahun ke tahun, kasus kekerasan anak di Bali, semakin meningkat. Sayangnya, hanya beberapa di antaranya yang menjadi perhatian publik. Sebut saja di antaranya adalah kasus terbunuhnya Angeline, hingga yang terbaru adanya belasan korban pedofilia yang melibatkan pelaku asal Australia, Robert Andrew.

Kondisi ini memantik reaksi keras dari banyak kalangan, tak terkecuali DPRD Bali. Bahkan dewan memberikan "rapor merah' terkait kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Bali. Dewan bahkan menilai, BP3A telah gagal dalam memainkan perannya selama ini.

Rapor atas kinerja BP3A Bali ini, sebagaimana terungkap dalam rapat koordinasi Komisi IV DPRD Bali dengan eksekutif, BP3A Bali, LSM dan aktivis perlindungan anak di Gedung DPRD Bali, Senin (18/1). "BP3A Bali tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya untuk menggerakkan berbagai stakeholder untuk melakukan kerja kolektif memberikan perlindungan terhadap anak di Bali," kata Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Parta.

Menurut dia, seluruh stakeholder yang bergerak dan menangani perlindungan anak, selama ini sinergisitasnnya lemah. "Semua jalan sendiri-sendiri. BP3A yang seharusnnya memfasilitas dan mengkoordinasikan, sepertinya kurang gereget," cecarnya.

Politisi PDIP asal Gianyar itu pun meminta BP3A Bali untuk mengintensifkan koordinasi, agar setiap SKPD membuat pogram yang memiliki respon terhadap perlindungan anak. PB3A sebagai instrumen negara dalam upaya memberi perlindungan kepada anak, kata dia, harus tampil menjadi lokomotif untuk menggalang gerakan kolektif berbagai komponen masyarakat agar bersama-sama berjuang melindungi anak dari kekerasan.

"Kita tidak ingin kasus kekerasan terhadap anak terus terjadi di Bali. Kita harus bahu-membahu mengatasinya," kata Parta, yang juga anggota Fraksi PDIP DPRD Bali ini.san