Revisi UU Otsus Papua Wujudkan Kesejahteraan Bersama

Oleh : Sabby Kosay | 19 September 2019 | Dibaca : 1507 Pengunjung

Revisi UU Otsus Papua Wujudkan Kesejahteraan Bersama

sumber foto :google

Oleh : Sabby Kosay

Opini, suaradewata.com - Revisi Otonomi Khusus (Otsus) Papua kembali mengemuka pasca pertemuan Presiden Jokowi dangan 61 Tokoh Papua, 10 September 2019. Hal tersebut merupakan salah satu poin tuntan dari 9 poin yang diajukan perwakilan masyarakat Papua.UU Otsus perlu di kaji kembali seiring guna mempercepat pemerataan kesejahtraan masyarakat Papua.

Ditilik dari sejarah panjang pemberlakuan Otsus ini ialah sudah sejak tahun 2001. Yang mana dalam pelaksanaannya telah memberikan banyak perubahan di tanah Papua. Seperti yang dinyatakan oleh Tjahjo Kumolo selaku Mendagri telah membuat kajian evaluasi terhadap Otsus ini.

Sebelumnya, Otsus ini berjalan berdasar UU Nomor 21 tahun 2001 berkenaan dengan Otonomi Khusus bagi Wilayah Provinsi Papua. Namun, kemudian UU tersebut mengalami perubahan, yakni diganti dalam Perpu pengganti UU nomor 1 tahun 2008. Serta menjadikannya sebagai payung hukum bagi Otsus di Papua Barat.

Tjahjo menyatakan jika evaluasi yang akan dilakukan ini adalah kepada program yang hampir 20 tahun berjalan. Sehingga belum ada besaran anggaran Otsus antara wilayah Papua dan Papua Barat tiap tahunnya. Pihaknya juga menyatakan meski sebelumnya telah mengatur teknis penggunaan dana di beberapa provinsi. Seperti, Aceh, Papua serta Papua Barat, namun ia hanya mengajukannya ke kemenkeu.

Lebih lanjut dana Otsus ini penggunaanya juga telah melalui pemeriksaan BPK. Sementara detail alokasinya telah diatur dalam Perda Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013. Yakni, berkenaan dengan pembagian penerimaan serta pengelolaan keuangan dana Otsus. Sehingga bukan hanya kemedagri saja yang memeriksa, juga BPK.

Terlepas dari sistemisasi dana Otsus ini ialah sebagian pihak menilai perlu adanya audit dana otsus Papua. Hal ini dikarenakan tak berdampak nyata pada kesejahteraan Papua meski jumlah dananya begitu besar.

Disisi lain, Mozes Kilangin selaku putra tokoh pejuang Papua mengatakan jika UU Otsus Papua ini memberikan kewenangan kepada Papua untuk mengurus beberapa hal secara utuh. Sehingga jangan ada kecurigaan dalam menjalankannya.

Namun, beberapa pihak tetap menyanggah karena sudah hampir dua dekade kewenangan ini tidak dijalankan secara penuh di Bumi Cendrawasih. Maka, terdapat aneka indikasi serta pertanyaan "kemanakah dana Otsus ini bergerak?"

Poin pentimg yang dipermasalahkan Papua ini sebetulnya ialah perihal kesejahteraan. Yang dianalogikan penggelontoran dana sebesar itu, namun tak dibarengi dengan peningkatan kualitas kesejahteraan warganya. Kabar baiknya ialah, pemerintah Provinsi Papua serta Papua Barat akan melakukan penandatanganan MoU. Yakni nota kesepahaman dalam waktu dekat, terkait perubahan total akan UU Nomor 21 tahun 2001 mengenai Otsus ini.

Dari Kerja sama tersebut diharapkan akan melahirkan draft perundang-undangan yang baru. Serta mampu menyempurnakan UU Otsus sebelumnya, yang akan habis masa berlakunya 2021 mendatang.

Menyoal revisi tentang UU Otsus ini muncul akibat keinginan masyarakat agar semua berjalan sesuai dengan adat yang berlaku. Perbaikan ini diharapkan akan membuat segala hal yang berkaitan dengan UU ini terlihat lebih transparan. Sehingga seluruh rakyat Papua mengetahui bagaimana alokasi penggunaan dana tersebut. Pun dengan peraturan lain yang diberlakukan dalam Otsus tersebut. Sehingga tak ada pertanyaan terkait hal ini.

Berkenaan dengan perbaikan pelaksanaan Otsus ini juga perlu dibuat Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana dari turunan UU Otsus sendiri. Misal saja Peraturan Daerah Khusus atau Perdasus juga Perdasi (Peraturan daerah Provinsi). Serta tak ketinggalan Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR.

Dengan adanya dukungan pemerintah untuk mengevaluasi UU Otsus, maka perlu adanya sikap saling percaya antara pemerintah serta masyarakat Papua. Yang mana Otsus beserta dana di dalamnya harus mampu disambut dengan rasa solidaritas yang tinggi.

Lebih lanjut kolaborasi antara KPK dengan kementerian lembaga terkait mampu melahirkan satu produk perundang-undangan. Dengan adanya peraturan tersebut, maka diharapkan  mampu mensejahterakan masyarakat Papua di tanahnya sendiri.

Memang peraturan perihal keuangan juga yang menyertainya dinilai vital. Mengingat bukan hanya satu dua orang maupun lembaga yang berperan, namun banyak tangan. Sehingga cara untuk mengatasinya-pun perlu langkah-langkah khusus. Yang mana akan mampu membawa perubahan pada arah yang lebih baik. Pengkajian ulang UU ini memang dirasa perlu, karena dalam dua dekade perjalanannya belum bisa menyetarakan kesejahteraan rakyat Papua di negeri sendiri. Semoga perbaikan UU Otsus ini akan semakin menguatkan seluruh dasar peraturan bagi rakyat Papua, serta menyebarkan keselarasan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi.

* Penulis adalah mahasiswa Papua, tinggal di Yogyakarta


Oleh : Sabby Kosay | 19 September 2019 | Dibaca : 1507 Pengunjung


TAGS : Papua RUU otsus papua




Berita Terkait :

Nusantara, 19 September 2019 14:39
Revisi UU Otsus Papua Wujudkan Kesejahteraan Bersama
Oleh : Sabby Kosay Opini, suaradewata.com - Revisi Otonomi Khusus (Otsus) Papua kembali ...
Gianyar, 10 September 2019 11:35
Toleransi Tinggi, Kapolres Jamin Keamanan Warga Papua di Gianyar
Gianyar, suaradewata.com – Kapolres Gianyar AKBP Priyanto Priyo Hutomo menjamin keaman ...
Nusantara, 09 September 2019 12:30
Perjanjian New York Mengakui Papua Bagian NKRI
Opini, suaradewata.com - Hasil Pepera telah final dan sah serta diakui oleh masyarakat Internasio ...
Nusantara, 06 Desember 2018 18:14
Dulu Terlupakan, Kini Tanah Papua Jadi Anak Emas Jokowi
Opini, suaradewata.com - Mendengar kata Papua, tentuyang terlintas dibenak kita hanyalah Freeport ...
Nusantara, 14 April 2018 12:08
Ada Cinta Tulus Jokowi di Papua
Opini, suaradewata.com - Pada Natal Nasional perdana 2014, Presiden Jokowi berucap akan seri ...
Nusantara, 28 November 2017 09:23
Keseriusan Pemerintahan Jokowi Membangun Papua Diapresiasi DPR dan Peneliti
Jakarta, suaradewata.com - Apa yang dilakukan Pemerintahan Jokowi di Papua mendapatkan apres ...
, 22 September 2016 10:54
Jangan Percaya Provokasi Oleh KNPB
Opini, suaradewata - Belakangan ini Kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sering melakukan ...
, 20 September 2016 22:14
Mendalami Polemik Mahasiswa Papua Dengan Aparat Kepolisian
Opini, suaradewata.com - Akhir-akhir ini masalah Papua kembali menjadi isu sensitive di Indonesia ...
, 20 September 2016 21:43
Papua Damai Tanpa Organisasi Separatis
Opini, suaradewata.com - 17 Agustus 1945 Bung Karno memroklamasikan kemerdekaan Republik Indonesi ...
Tabanan, 20 September 2016 20:38
Pamsimas Tabanan Jadi Referensi Papua Nugini
Tabanan, suaradewata.com – Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (P ...


Berita Lainnya :

Buleleng, 20 Oktober 2019 20:40
Lahan TPA Bengkala Terbakar, Diduga Akibat Musim Kemarau
Buleleng, suaradewata.com -Warga yang tinggal diseputaran areal Tempat Pembuangan Akhir ...
Tabanan, 20 Oktober 2019 20:35
Raih Penghargaan Sang Pemimpin, Bupati Eka : Ini Adalah Penghargaan Bagi Seluruh Elemen Masyarakat Tabanan
Tabanan, suaradewata.com – Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, kembali mendapat apr ...
Bangli, 20 Oktober 2019 20:07
Pimpinan Dan Anggota Dprd Beserta Seluruh Staf Sekretariat Dprd Kabupaten Bangli Mengucapkan Selamat Atas Dilantiknya Presiden Dan Wakil Presiden Ri Periode 2019-2024
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BESERTA SELURUH STAF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANGLI Mengucapkan ...
Denpasar, 20 Oktober 2019 19:55
Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali Mengucapkan Selamat Atas Dilantiknya Presiden Dan Wakil Presiden Ri Periode 2019-2024
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI Mengucapkan Selamat Atas Dilantiknya Ir. Joko Widodo &am ...
Jembrana, 20 Oktober 2019 19:28
Bupati dan Wakil Bupati Kab. Jembrana Mengucapkan Selamat Atas Dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JEMBRANA Mengucapkan Selamat Atas Dilantiknya Ir. Joko ...
Tabanan, 20 Oktober 2019 19:19
Terinpirasi Wapres, Nuning Usung Keberagaman
Tabanan, suaradewata.com -Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2 ...
Buleleng, 20 Oktober 2019 19:11
Gebyar Peduli PAUD, Diserahkan 69 Bantuan APE
Buleleng, suaradewata.com -Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Buleleng Ny ...
Denpasar, 20 Oktober 2019 18:51
Pemkot Denpasar Gencarkan SiDarling via Pertunjukan Rakyat
Denpasar, suaradewata.com - Sosialisasi salah satu program peduli lingkungan SiDarling gencar dil ...
Denpasar, 20 Oktober 2019 18:26
Kasus Pembukaan Deposit Box Tanpa Ijin Pemiliknya Beralih ke Pidana
Denpasar,suaradewata.com -Agus Wiryono Medianto (38) TKI yang menggugat pihak Bank Mandiri atas k ...
Bangli, 20 Oktober 2019 18:04
Karhutla Kintamani Kian Meluas, Dampak Terjangan Badai Gusty Juga Bertambah
Bangli, suaradewata.com –Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di kawasan Kintaman ...

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 

Facebook

Twitter