Gugatan Prabowo ke MK, Sia – Siakah?

Oleh : Maulana Rahman | 13 Juni 2019 | Dibaca : 1423 Pengunjung

Gugatan Prabowo ke MK, Sia – Siakah?

sumber foto :google

Oleh : Maulana Rahman

Opini, suaradewata.com - Tentu kita masih ingat bahwa Capres nomor urut 02 kerap kali melakukan klaim kemenangan sebelum pengumuman resmi, bahkan klaim tersebut dideklarasikan hampir setiap hari. Namun setelah realcounttidak menunjukkan kemenangan bagi dirinya, Ia dan tim suksesnya malah membuat narasi pemilu penuh kecurangan dan menolak hasil pilpres.

            Melalui tim suksesnya Fadli Zon, dirinya juga sudah menyatakan tidak akan membawa bukti kecurangan yang mereka miliki ke MK, namun yang terjadi gugatan pun mereka ajukan, dengan melampirkan salinan link berita daring, sungguh sebuah kelucuan politik.

            Lantas apakah gugatan ini hanya akan mengembalikan memori pada 2014 silam? Dimana upaya gugatan tidak akan mengubah kemenangan Jokowi sebagai capres petahana.

            Pada waktu itu, kubu Prabowo sempat sesumbar bahwa pihaknya akan membawa bukti berkas sebanyak 10 truk yang dikoreksi menjadi 15 mobil lapis baja, namun kenyataannya tim sukses Prabowo hanya membawa 3 bundel berkas.

            Kelucuanpun masih berlanjut, dimana tim sukses Prabowo yang saat itu berpasangan dengan Hatta Rajasa mengatakan bahwa pihaknya akan membawa 5.200 orang saksi, namun yang dihadirkan ternyata hanya beberapa orang saja.

            Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Habiburokhman meyakini, bahwa bukti – bukti gugatan Pilpres 2019 Prabowo – Sandiaga tidak ditolak Hakim MK, Meskipun bukti – bukti yang diajukan hanya berupa pemberitaan di media daring.

            Pihaknya menjelaskan bahwa tim gugatan Prabowo – Sandiaga di bawah Bambang Widjojanto bisa menangkan gugatan, yaitu MK membatalkan kemenangan Jokowi – Ma’ruf.

            Tentu akan sangat disayangkan jika hal yang berkaitan dengan pilpres namun gugatan yang dilayangkan hanya berupa salinan link media daring, padahal urusan penelitian di level skripsi saja belum tentu diperbolehkan menggunakan berita daring sebagai sumbernya, lha ini urusannya terkait Pilpres di MK, masa kalah sama Skripsi Mahasiswa?

            Jika kita melihat upaya gugatan yang dilakukan oleh Kubu Prabowo – Sandiaga, kemungkinan ditolak tentu cukup besar, hal ini karena kubu Prabowo lebih banyak menguraikan dalil kecurangan Paslon Jokowi – Ma’ruf Amin.

            Pengamat hukum dari Indonesian Institute, M Aulia, menilai bahwa gugatan yang dilayangkan kubu 02 tersebut berpotensi untuk ditolak MK apabila menitikberatkan pada dalil dugaan kecurangan pasangan lawan.

            “jika gugatan yang diajukan memang dikehendaki untuk lebih menitikberatkan dalil – dalil kecurangan paslon 01, maka dapat dikatakan bahwa gugatan tersebut telah salah dialamatkan dan oelh karenanya berpotensi untuk tidak dapat diterima oleh MK,” tutur Aulia.

            Menurutnya, gugatan kecurangan pemilu seharusnya diajukan kepada Bawaslu bukan kepada MK yang telah digariskan hanya memiliki kewenangan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

            Seperti dalam pasal 75 huruf a Undang – undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), khususnya untuk sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), gugatan yang diajukan seharusnya lebih banyak mendalilkan dengan jelas letak kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU.

            Tentu akan menjadi sesuatu yang cukup menggelitik, apabila gugatan yang diajukan oleh kubu Prabowo ke MK lebih banyak menitikberatkan pada kecurangan yang dilakukan oleh paslon 01, dengan alat – alat bukti berupa pemberitaan media daring semata.

            Meski demikian MK telah resmimeregistrasi permohonan sengketa hasil perolehan suara dalam pemilihan umum presiden (pilpres) 2019.

            Juru Bicara MK, Fajar Laksono mengatakan dimulainya tahap registrasi, maka berkas permohonan sengketa Pilpres 2019 dinilai telah lengkap dan siap dibawa ke tahap sidang panel yang akan digelar pada 14 Juni 2019.

            Sebelumnya, MK juga mengumumkan bahwa penanganan perkara pemilu di MK terdiri dari sebelas tahap, mulai dari pengajuan permohonan hingga penyerahan salinan putusan. Hal tersebut berdasarkan peraturan MK No 5/2018 tentang tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilu.

            Selain lampiran bukti yang tidak kuat, gugatan Prabowo juga akan mustahil untuk dapat mendiskualifikasi kemenangan Jokowi, hal ini disebabkan karena jumlah selisih suara mencapai 16,9 juta suara. Hal tersebut tentu bukan perkara mudah bagi Prabowo untuk membalik keadaan.

            Apalagi sebenarnya Prabowo dan beberapa elite politik yang mengusungnya sudah tidak percaya dengan lembaga pemerintah, namun tetap saja mengajukan gugatan dengan alat bukti yang lemah, benar – benar sia – sia.

* Penulis adalah pengamat sosial politik


Oleh : Maulana Rahman | 13 Juni 2019 | Dibaca : 1423 Pengunjung


TAGS :




Berita Terkait :

Badung, 21 September 2019 20:44
Puluhan Personil Polres Badung Ikut Aksi World Cleanup Day 2019
Badung, suaradewata.com - Sejumlah personil Polres Badung mengikuti kegiatan kerja bakt ...
Badung, 21 September 2019 18:50
Wagub Minta Peduli Lingkungan Menjadi Gaya Hidup Terbaru Masyarakat Milenial.
Badung, suaradewata.com  - Alam semesta dianggap sudah banyak memberi penghidupan bagi manus ...
Denpasar, 21 September 2019 18:46
Pergub 79 tahun 2018, Tidak Pernah Melarang Penggunaan Kain tertentu
Denpasar, suaradewata.com - Dalam Peraturan Gubernur Bali nomor 79 tahun 2018, tentang Hari Pengg ...
Denpasar, 21 September 2019 18:42
Gelar Rakernas, Ikatan Alumni ITB Bedah Pemikiran Visioner Gubernur Koster
Denpasar, suaradewata.com  - Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) menggelar ...
Nusantara, 21 September 2019 18:38
Rumah Baru Presiden di Tanah Papua
Opini, suaradewata.com - Beberapa pekan yang lalu, Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan 61 ...
Nusantara, 21 September 2019 18:37
Keterlibatan Asing Makin Terlihat Di Papua
Opini, suaradewata.com - Setalah aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan di beberapa kota di Papu ...
Nusantara, 21 September 2019 18:36
Stop Kontrovesi Pertemuan Presiden Jokowi dan Tokoh Papua
Opini, suaradewata.com - Pertemuan Presiden Jokowi dengan 61 Tokoh Papua dianggap tidak mewakili ...
Denpasar, 21 September 2019 18:34
Hantu UU ITE Cenderung Bungkam Kebebasan Pers, KEPO HUKUM angkat Bicara
Denpasar, suaradewata.com - Kalau dulu ada adagiom "Mulutmu adalah Harimaumu" namun kin ...
Denpasar, 20 September 2019 21:45
Wagub Cok Ace Apresiasi GBX untuk Akselerasi Pariwisata Bali
Denpasar, suaradewta.com - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) meng ...
Buleleng, 20 September 2019 20:36
Gubernur Koster: Generasi Muda Hindu Bali Harus Bernafaskan Kearifan Lokal
Buleleng, suaradewata.com - Gubernur Bali Wayan Koster dengan didampingi Putri Suastini Koster me ...


Berita Lainnya :

Badung, 21 September 2019 20:44
Puluhan Personil Polres Badung Ikut Aksi World Cleanup Day 2019
Badung, suaradewata.com - Sejumlah personil Polres Badung mengikuti kegiatan kerja bakt ...
Badung, 21 September 2019 18:50
Wagub Minta Peduli Lingkungan Menjadi Gaya Hidup Terbaru Masyarakat Milenial.
Badung, suaradewata.com  - Alam semesta dianggap sudah banyak memberi penghidupan bagi manus ...
Denpasar, 21 September 2019 18:46
Pergub 79 tahun 2018, Tidak Pernah Melarang Penggunaan Kain tertentu
Denpasar, suaradewata.com - Dalam Peraturan Gubernur Bali nomor 79 tahun 2018, tentang Hari Pengg ...
Denpasar, 21 September 2019 18:42
Gelar Rakernas, Ikatan Alumni ITB Bedah Pemikiran Visioner Gubernur Koster
Denpasar, suaradewata.com  - Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) menggelar ...
Nusantara, 21 September 2019 18:38
Rumah Baru Presiden di Tanah Papua
Opini, suaradewata.com - Beberapa pekan yang lalu, Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan 61 ...
Nusantara, 21 September 2019 18:37
Keterlibatan Asing Makin Terlihat Di Papua
Opini, suaradewata.com - Setalah aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan di beberapa kota di Papu ...
Nusantara, 21 September 2019 18:36
Stop Kontrovesi Pertemuan Presiden Jokowi dan Tokoh Papua
Opini, suaradewata.com - Pertemuan Presiden Jokowi dengan 61 Tokoh Papua dianggap tidak mewakili ...
Denpasar, 21 September 2019 18:34
Hantu UU ITE Cenderung Bungkam Kebebasan Pers, KEPO HUKUM angkat Bicara
Denpasar, suaradewata.com - Kalau dulu ada adagiom "Mulutmu adalah Harimaumu" namun kin ...
Denpasar, 20 September 2019 21:45
Wagub Cok Ace Apresiasi GBX untuk Akselerasi Pariwisata Bali
Denpasar, suaradewta.com - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) meng ...
Buleleng, 20 September 2019 20:36
Gubernur Koster: Generasi Muda Hindu Bali Harus Bernafaskan Kearifan Lokal
Buleleng, suaradewata.com - Gubernur Bali Wayan Koster dengan didampingi Putri Suastini Koster me ...

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 

Facebook

Twitter