Desa Adat Bantah Manajemen DTW Jatiluwih Amburadul

Oleh : ayu/aga | 24 Mei 2018 | Dibaca : 2645 Pengunjung

Desa Adat Bantah Manajemen DTW Jatiluwih Amburadul

sumber foto :suaradewata

Tabanan, suaradewata.com – Adanya isu mengenai manajemen pengelolaan situs Warisan Budaya Dunia (WBD) Jatiluwih yang amburadul dibantah tegas oleh dua Desa Adat yang tergabung dalam Badan Pengelola DTW Jatiluwih. Dimana dalam Badan Pengelola DTW Jatiluwih terdiri dari Pemkab Tabanan, satu Desa Dinas, dua Desa Adat yakni Adat Gunung Sari dan Adat Jatiluwih, serta Subak Jatiluwih.

Bendesa Adat Gunung Sari, I Ketut Widadi mengaku justru selama ini keberadaan Badan Pengelola DTW Jatiluwih telah berkontribusi bagi masyarakat. Dimana pah-pahan atau bagi hasil pendapatan yang didapatkan oleh Desa Adat bisa digunakan untuk menunjang segala jenis pembangunan. “Yang dulu kami kena iuran masing-masing warga, sekarang sepeser pun kami tidak kena untuk pembangunan atau upakara di Adat,” tegasnya Kamis (24/5/2018).

Widadi pun menceritakan sebelum dibentuknya Badan Pengelola DTW Jatiluwih, kawasan Desa Tradisional Jatiluwih dikelola oleh Pemerintah Desa yang berkerjasama dengan Pemkab Tabanan, bukan berasal dari Subak. Namun karena ingin peningkatan pendapatan dan dikelola secara professional, baru lah dibentuk Badan Pengelola DTW Jatiluwih yang terdiri dari lima pihak yakni satu Desa Dinas, dua Desa Adat, Subak Jatiluwih dan Pemkab Tabanan. “Kami memang perlu dikritik, tetapi kami sangat menyayangkan pernyataan bahwa manajemen DTW Jatiluwih amburadul, karena kalau dibilang amburadul toh kami tetap menerima pah-pahan setiap bulannya yang sangat membantu,” lanjutnya.

Dan apabila ada pihak yang merasa pembagian hasil pendapatan belum merata, Badan Pengelola DTW Jatiluwih ingin agar bisa duduk bersama dan mencari jalan keluar bersama. Sayangnya pihak tersebut, dalam hal ini Pekaseh bersama 12 anggota Subak tidak mau dan tiba-tiba mengundang salah seorang senator RI ke Jatiluwih beberapa waktu lalu. “Apa yang diinginkan, apa usulan kan bisa diajukan ke Badan Pengelola, kita bahas bersama, tetapi ternyata pihak yang kami rasa belum puas akan manajemen mengundang salah seorang tokoh tanpa mengundang pihak Adat dan pihak-pihak yang bergabung dalam Badan,” paparnya.

Padahal pihak subak mendapatkan pah-pahan sebesa 21 persen, dimana 4 persen diberikan untuk subak abian. Dan saat ada upakara di Subak, Badan Pengelola DTW Jatiluwih senantiasa membantu, untuk upakara besar mulai dari Rp 15 hingga 20 Juta, dan upakara kecil Rp 3 Juta sampai 5 Juta. “Jadi kami rasa ini adalah ulah oknum yang memiliki kepentingan pribadi, yang bahkan ingin membantu Badan Pengelola DTW tandingan, dan ini bergulir karena aka nada pergantian manajemen di tahun 2019 nanti,” imbuhnya.

Bahkan Pekaseh Subak dijadikan Ketua II dalam Badan Pengelola DTW Jatiluwih. Sehingga apabila ada kritik maupun saran dari pihak subak, pihaknya berharap bisa diselesaikan dengan duduk bersama, sedangkan selama ini Pekaseh tidak pernah hadir ketika diundang dalam pertemuan.  “Bahkan terakhir saat Badan diundang rapat oleh Pak Sekda mengenai isu ini, Pekaseh tidak hadir dengan alasan ada rapat dengan Dinas PU,” sambungnya.

Maka dari itu pihaknya sangat menyayangkan adanya isu bahwa manajemen pengelolaan di DTW Jatiluwih amburadul, bahkan diisukan terjadi miss koordinasi antara Pemkab Tabanan, Camat, dan Desa.

Ditambahkan oleh Petajuh Desa Adat Jatiluwih, I Nengah Wirata, pihaknya juga membantah jika dikatakan ada pembangunan atau alih fungsi lahan yang tak terkendali di kawasan WBD Jatiluwih. Menurutnya, pembangunan yang dilakukan sebatas untuk sarana penunjang pariwisata. “Karena disini kita tidak sekedar menjual view saja, tetapi bagaimana membangkitkan perekonomian masyarakat dengan menyerap tenaga kerja dengan fasilitas penunjang pariwisata kita. Bukan merusak, kalau merusak sekalian saja membangun ditengah sawah,”

Dan sebagai wujud pelestarian subak yang masuk kawasan WBD ini, Badan Pengelola DTW Jatiluwih sudah melakukan berbagai upaya. Diantaranya melibatkan petani dalam sejumlah kegiatan, pembuatan aturan Desa hingga Perda oleh Pemkab Tabanan dan Pemerintah Desa Jatiluwih untuk mengendalikan pembangunan, keringanan pajak 50 persen, termasuk membantu biaya ketika ada upakara di wilayah Subak.ayu/aga


Oleh : ayu/aga | 24 Mei 2018 | Dibaca : 2645 Pengunjung


TAGS : Tabanan




Berita Terkait :

Tabanan, 21 Maret 2019 23:40
Lapas Tabanan Ajak Warga Binaan Tertawa
Tabanan, suaradewata.com - Menjalani hari-hari di Rutan, bukan suatu hal yang menyenang ...
Tabanan, 12 Maret 2019 00:17
Lapas Tabanan Hasilkan Tukang Bersertifikasi
Tabanan, suaradewata.com - Menjadi tukang dijaman sekarang ini merupakan suatu profesi ...
Tabanan, 05 Maret 2019 10:18
Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan Mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi
Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan Mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi  Tahun ...
Tabanan, 13 Desember 2018 22:02
Komisi II DPRD Tabanan Sayangkan Pembangunan Gedung PMI yang Gagal Tender
Tabanan, suaradewata.com – Lantaran terjadi gagal tender, maka pembangunan gedung ...
Tabanan, 13 Desember 2018 21:59
Pansus IX DPRD Tabanan Gelar Rapat Kerja
Tabanan, suaradewata.com – Pansus IX DPRD Tabanan menggelar rapat kerja dengan in ...
Tabanan, 05 Desember 2018 19:01
Hari Juang Kartika 2018, Kodim 1619/Tabanan Gelar Karya Bhakti
Tabanan, suaradewata.com - Dalam rangka hari Juang Kartika tahun 2018, Kodim 1619/Taban ...
Tabanan, 29 November 2018 15:46
Upacara Peringatan HUT Kota Tabanan Ke-525, Momentum Peningkatan Peran Dalam Pembangunan
Tabanan, suaradewata.com – Peringatan HUT Kota Tabanan ke-525 tahun ini menjadi sangat ...
Tabanan, 28 November 2018 15:31
Bupati Eka Sampaikan Pidato atas Persetujuan DPRD terhadap 2 Ranperda
Tabanan, suaradewata.com - Bupati Tabanan  Eka Wiryastuti menyampaikan sambutannya atas ...
Tabanan, 28 November 2018 15:30
Eka Wiryastuti Sampaikan Pidato Pengantar 4 Ranperda
Tabanan, suaradewata.com - Menindaklanjuti  keputusan DPRD Tabanan Nomor 30 tahun 2017 ...
Tabanan, 26 November 2018 18:28
Produk Nikosake Siap Diluncurkan
Tabanan, suaradewata.com - Gebrakan demi gebrakan Perusahaan Daerah Dharma Santhika (PDDS) K ...


Berita Lainnya :

Karangasem, 24 Maret 2019 17:40
Bupati Mas Sumatri Hadiri Sosialisasi Kementerian ESDM
Karangasem, suaradewata.com- Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri menghadiri undangan dari K ...
Karangasem, 24 Maret 2019 17:38
Bupati Mas Sumatri Hadiri Rangkaian Upacara Nyegara Gunung
Karangasem, suaradewata.com - Prosesi Nyegara Gunung yang sebelumnya dilaksanakan pada Purnama Ke ...
Tabanan, 24 Maret 2019 17:37
Wagub Tjok Ace Apresiasi Penggalangan Dana Swadaya Untuk Membangun Fisik Desa
Tabanan, suaradewata.com - Pembangunan memiliki peran penting bagi keberlangsungan sebuah wilayah ...
Buleleng, 24 Maret 2019 17:33
Pasarkan Produk Pertanian, Gubernur Koster Rancang Festival Agro Tahunan
Buleleng, suaradewata.com - Setelah menelurkan Pergub 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfa ...
Denpasar, 24 Maret 2019 17:32
Kepada Warga Bali, Jokowi Ingatkan Pemilu Bukan Perang
Denpasar, suaradewata.com- Presiden RI Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo berta ...
Badung, 24 Maret 2019 17:30
Koster Dampingi Presiden Jokowi Resmikan Pasar Badung
Badung, suaradewata.com - Ditandai dengan penandatanganan prasasti, Presiden RI Ir. Joko Widodo d ...
Badung, 24 Maret 2019 17:28
Bawa Bayi Orang Utan, Bule Rusia Diamankan Di Bandara Ngurah Rai
Badung, suaradewata.com- Seorang pria berinisial AZ warga negara Rusia diamankan saat akan mening ...
Nusantara, 24 Maret 2019 17:00
Ribuan Pengunjung CFD Teken Spanduk Pemilu Damai
Jakarta, suaradewata.com- Segenap warga masyarakat bersama para relawan pegiat media sosial berpa ...
Nusantara, 24 Maret 2019 17:00
Warganet akan Hadiri CFD Lawan Hoax dan Tolak Golput
Jakarta, suaradewata.com- Berbagai kalangan Warganet yang tergabung dalam Forum Pegiat Media Sosi ...
Nusantara, 24 Maret 2019 16:58
Posting Doa di Medsos, Warganet Sepakat Lawan Hoax pemilu
Jakarta, suaradewata.com- Berbagai komunitas Warganet bertekad mensukseskan Pemilu 2019. Para war ...

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 

Facebook

Twitter