Perppu Ormas Selamatkan Pancasila

Oleh : Dodik Prasetyo/aga | 21 November 2017 | Dibaca : 2230 Pengunjung

Perppu Ormas Selamatkan Pancasila

sumber foto :google

Opini, suaradewata.com - Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari ribuan pulau yang di dalamnya mengandung keaneragaman suku, agama, ras dan budaya. Dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi dan administrasi di era reformasi ini, kontak antar suku, agama, budaya, dan bahasa juga semakin mudah dirasakan. Perkembangan ini semakin membutuhkan kesadaran setiap manusia terhadap adanya unsur pembeda dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga sila ketiga dari Pancasila yaitu Persatuan Indonesia dapat terwujud dengan baik. Rakyat perlu mengerti bahwa Indonesia yang bersatu dalam satu keyakinan terhadap Pancasila merupakan suatu keharusan. Untuk itu diperlukan suatu aturan yang dapat memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia berasaskan Pancasila dan menjunjung tinggi Pancasila dan dibentuklah Perppu Ormas.

Kemudian apa yang salah dengan diterbitkannya Perppu Ormas yang pada Sidang Paripurna 24 Oktober lalu disahkan menjadi Undang-undang? Banyak kalangan yang menilai bahwa Perppu Ormas merupakan jalan pintas bagi Pemerintah dalam membubarkan HTI. Bahkan beberapa golongan menilai dengan adanya Perppu Ormas, aturan tersebut bukan hanya bertujuan untuk membubarkan HTI melainkan untuk membubarkan ormas-ormas lainnya yangdinilai separatis dan tidak Pancasilais seperti organisasi yang memperjuangkan keadilan bagi daerahnya atau kelompok minoritas. Selain itu, berdasarkan pasal penodaan agama yang dimasukkan dalam Perppu tepatnya di pasal 59A ayat 3 poin a dan b yang pidananya diatur dalam pasal 60 ayat 2 dengan ancaman pembubaran organisasi dan pasal 83A ayat 2 dengan ancaman pidana bagi anggota dengan hukuman seumur hidup atau minimal 5 dan maksimal 20 tahun, memberikan senjata baru bagi kelompok intoleran atau radikal untuk semakin mengkriminalisasi kelompok yang dinilai bersebarangan.

Perlu disadari bahwa apa yang sebenarnya diatur dalam Perppu Ormas merupakan langkah antisipatif pemerintah untuk menjaga Indonesia sebagai negara yang berasaskan Pancasila. Aturan ini mengatur mengenai penerapan asas hukum administrasi contrario actus. Asas tersebut menyatakan, lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan ormas memiliki kewenangan untuk mencabut atau membatalkan izin tersebut.

Pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum dilakukan terhadap ormas yang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Sementara, penjelasan Pasal 59 Ayat (4) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertujuan mengganti atau mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, aturan ini tidak seperti yang masyarakat pikirkan yaitu untuk memojokkan organisasi Islam. Hal ini justru merupakan langkah Pemerintah untuk menertibkan organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Melalui aturan tersebut, Pemerintah memperluas definisi mengenai ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Buya Safii Maarif juga menegaskan bahwa yang diperlukan Indonesia untuk menyelamatkan Pancasila dari gerusan ideologi-ideologi lain yaitu dengan melakukan tindakan berani melalui Perppu Ormas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dianggap sudah tidak memadai lagi untuk menghadapi munculnya kelompok ideologi di luar Pancasila, sehingga penerbitan Perppu Ormas merupakan langkah yang sangat tepat. Menurut pria yang kini dipercaya menjadi Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) tersebut, pemerintah memang harus hadir dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah tidak bisa hanya mengeluarkan imbauan terkait persatuan bangsa, Pemerintah juga perlu memberikan perintah asalkan masih sesuai di dalam koridor hukum.

Sedangkan kekhawatiran akan digunakannya aturan tersebut yang mengarah pada abuse of power merupakan kekhawatiran yang kurang berdasar. Indonesia sebagai negara hukum selalu bertindak berdasarkan payung hukum yang berlaku. Begitu pula bagi kelompok atau ormas yang tidak terima dibubarkan juga dapat mengajukan gugatan hukum ke pengadilan. Merupakan langkah yang tepat bagi kelompok yang mengajukan gugatan uji materi (judicial review) Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi apabila terdapat materi yang dinilai tidak tepat. Menurut Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi, hal tersebut merupakan langkah hukum yang positif dan patut diapresiasi sebagai bentuk kesadaran hukum yang terpuji dan sesuai dengan konstitusi.

Untuk itu, mengingat hiruk pikuk penyebaran paham-paham anti Pancasila yang semakin menyasar seluruh elemen masyarakat, menjadi penyesalan tersendiri bahwa aturan penertiban organisasi kemasyarakat yang lebih spesifik seperti ini tidak disusun sejak bertahun-tahun lalu. Seiring perkembangan zaman, Indonesia yang kaya akan perbedaan justru semakin miskin persatuan. Bukan hanya karena tekanan-tekanan dari asing, gempuran itu justru datang dari Indonesia itu sendiri. Hal ini terjadi akibat aktifnya sebagian masyarakat dalam menyebarkan paham-pahamnya dan memaksakan ambisinya demi mengubah Pancasila bahkan mengecam upaya pemerintah untuk memperbaiki organisasi di Indonesia sehingga tidak semakin salah kaprah. Oleh sebab itu, upaya pelurusan kembali ke ajaran Pancasila perlu untuk mendapat dukungan, karena jika bukan masyarakat Indonesia, lantas siapa lagi?

 

Oleh : Dodik Prasetyo (Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis, LSISI)


Oleh : Dodik Prasetyo/aga | 21 November 2017 | Dibaca : 2230 Pengunjung


TAGS : Nusantara




Berita Terkait :

Nusantara, 05 Desember 2017 18:31
Mewaspadai Isu SARA Menjelang Pilkada Serentak 2018
Opini, suaradewata.com - Sejak berlangsungnya pemilihan kepala daerah serentak di berba ...
Nusantara, 04 Desember 2017 23:02
Menyikapi Ajakan Reuni 212 Secara Bijak
Opini, suaradewata.com - Apakah anda masih ingat ketika aksi 212 dilakukan di Monas? bagaimana ta ...
Nusantara, 04 Desember 2017 23:00
Ketika Perubahan Dan Pembangunan Di Papua Tertutupi Oleh Isu Negatif
Opini, suaradewata.com - Gejolak permasalahan Papua semakin hari semakin mendapat atensi dari dun ...
Nusantara, 01 Desember 2017 19:33
Reuni Aksi 212, Perlukah?
Opini, suaradewata.com - Aksi 212 tahun lalu berhasil menarik ratusan ribu masyarakat turun ke ja ...
Nusantara, 01 Desember 2017 19:31
Damailah Reuni Akbar 212
Opini, suaradewata.com - Sebentar lagi reuni akbar 212 akan segera diselenggarakan. Tak pelak aks ...
Nusantara, 30 November 2017 18:19
Mengapa Harga BBM Naik
Opini, suaradewata.com - Diakhir bulan November di penghujung tahun 2017, masyarakat Indonesia ke ...
Nusantara, 30 November 2017 18:18
Memaknai Pergeseran Istilah Separatis Ke Kelompok Kriminal Bersenjata
Opini, suaradewata.com - Organisasi Papua Merdeka atau yang disingkat dengan OPM adalah ...
Nusantara, 24 November 2017 18:58
Pentingnya Pendidikan Pancasila
Opini, suaradewata.com - Dewasa ini permasalahan yang pelik melanda Bangsa Indonesia ta ...
Nusantara, 24 November 2017 18:57
Waspada Model Serangan ISIS
Opini, suaradewata.com - Meskipun tidak seintens tahun-tahun sebelumnya, pergerakan kel ...
Nusantara, 21 November 2017 20:01
Registrasi Sim Card Untuk Cegah Kejahatan Siber
Opini, suaradewata.com -Seperti yang sudah diketahui, pemerintah telah mewajibkan seluruh penggun ...


Berita Lainnya :

Gianyar, 12 Desember 2017 19:51
Kodim 1616/Gianyar Berikan Bantuan Kepada Veteran dan Warakauri
Gianyar, suaradewata.com - Anggota Veteran dan Warakauri Sukawati mendapat kunjungan dari Anggota ...
Tabanan, 12 Desember 2017 18:51
KPU Tabanan Terima Berkas Perbaikan Verifikasi Parpol
Tabanan, suaradewata.com – Setelah sebelumnya sempat mengalami kekurangan berkas, ...
Tabanan, 12 Desember 2017 18:50
Pengaruhi Akurasi, Meteran Listrik Tua Akan Diganti
Tabanan, suaradewata.com – Sebanyak 23.000 meteran listrik se Provinsi Bali yang ...
Nusantara, 12 Desember 2017 16:16
Islam Indonesia, Islam Yang Mengayomi
Oleh: Sulistiyo Wardoyo Opini, Suaradewata.com - Sudah merupakan hal yang waj ...
Tabanan, 12 Desember 2017 16:01
Diterjang Angin Kencang dan Hujan Deras Rumah Winarta Ambruk
Tabanan, suaradewata.com– Karena diguyur hujan deras disertai angin kencang, sebuah banguna ...
Tabanan, 12 Desember 2017 14:28
Peringati Hari Juang Kartika, Kodim 1619/Tabanan Berikan Bantuan Bedah Rumah
Tabanan, suaradewata.com – Guna meringankan beban masyarakat yang kurang mampu, K ...
Nusantara, 12 Desember 2017 13:53
Stop Retorika HAM, Saatnya Fokus Pada Pembangunan Papua
Oleh: Muhammad Aji Pangestu Opini, Suaradewata.com - Menjelang peringatan Hari Kebesaran Kel ...
Badung, 12 Desember 2017 11:59
Berantas Preman, "Crime Hunter" Polres Badung Sisir Wilayah Abiansemal
Badung, suaradewata.com- Tim Satgas Pembrangus Preman Polres Badung yang kini disebut "Crime ...
Badung, 12 Desember 2017 11:29
Kabag Humas Badung Harapkan Media Online Anti Hoax
Badung, suaradewata.com– Banyaknya muncul media online di Bali diharapkan mampu memberikan ...
Bangli, 11 Desember 2017 20:58
Wabub Ingatkan Rekanan Mesti Tertib Administrasi
Bangli, suaradewata.com- Selain kualitas yang baik dan ketepatan waktu pengerjaan, Wakil Bupati ( ...

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 

Facebook

Twitter