Ini Hasil Konsultasi Pansus LKPJ DPRD Bali ke Kemendagri

Oleh : san/ari | 13 April 2017 | Dibaca : 2880 Pengunjung

Ini Hasil Konsultasi Pansus LKPJ DPRD Bali ke Kemendagri

sumber foto :istimewa

Denpasar, suaradewata.com - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2016 DPRD Provinsi Bali, melakukan konsultasi ke Dit Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Jakarta, Rabu (12/4). Konsultasi tersebut berlangsung di Gedung F Lantai 3 Kantor Kemendagri.

Menurut Ketua Pansus LKPJ DPRD Provinsi Bali AA Adhi Ardhana, ST, dalam konsultasi tersebut dirinya bersama anggota Pansus diterima oleh Sunarto, SH, MSi, dari Dit Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri. Adapun poin paling penting dalam konsultasi ini adalah berkaitan dengan Rekomendasi DPRD Provinsi Bali terhadap LKPJ Kepala Daerah.

"Mengingat pembahasan sudah dilaksanakan dari awal antara eksekutif dengan DPRD Provinsi Bali, maka semestinya Rekomendasi Dewan sudah bisa dijelaskan oleh Gubernur," jelasnya, saat dikonfirmasi melalui saluran telepon, di Denpasar, Kamis (13/4).

Mengenai waktu 30 hari Rekomendasi harus dibuat oleh DPRD Provinsi, hal itu tidak mesti dilaksanakan karena di daerah juga banyak kegiatan, apalagi dikaitkan dengan kegiatan adat dan agama. Intinya, soal rekomendasi ini bisa menyesuaikan sesuai dengan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.

"Jadi soal rekomendasi ini, kan produknya bukan berupa Perda. Rekomendasi Dewan sifatnya adalah evaluasi terhadap program/ kegiatan yang telah dilaksanakan. Tetapi jawaban pemerintah atas Rekomendasi Dewan ini wajib untuk dimasukkan dalam LKPJ tahun berikutnya," ujar politisi PDIP asal Kota Denpasar ini.

Dalam konsultasi kali ini, diakuinya juga sempat dibahas terkait keinginan Kabupaten Badung untuk mendistribusikan langsung bagi hasil Pajak Hotel dan Restoran (PHR) kepada enam kabupaten di Bali. Hal ini bahkan juga mendapat catatan dari Kemendagri.

Dikatakan, khusus soal bagi hasil PHR Badung, Kemendagri pada prinsipnya mengingatkan agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antar pemerintah daerah. Kemendagri juga mengingatkan bahwa pemerintah provinsi pada dasarnya adalah wakil pemerintah pusat di daerah.

"Artinya, pemerintah provinsi bersifat koordinator untuk seluruh daerah otonom di provinsi tersebut. Karena sebagai koordinator, maka idealnya urusan seperti bagi hasil PHR, dilakukan melalui provinsi," ujarnya.

"Jadi, jalan terbaik (bagi hasil PHR) melalui provinsi. Apalagi bukan hanya Badung saja yang membagikan PHR, tetapi juga Kota Denpasar. Kan agak aneh, Badung bagikan sendiri, sementara Kota Denpasar masih melalui provinsi," tegas Adhi Ardhana.

Ia mengingatkan, bahwa undang-undang memang tidak mewajibkan hal tersebut. Namun demikian, hal-hal terkait koordinatif, tetap berada di tangan provinsi. "Apalagi ini soal sumber pendanaan. Kalau itu dibagikan langsung (oleh Badung), maka sumber pendanaan itu menjadi terganggu," pungkasnya. san/ari


Oleh : san/ari | 13 April 2017 | Dibaca : 2880 Pengunjung


TAGS : denpasar DPRD Bali LKPJ kepala daerah mendagri




Berita Terkait :

Denpasar, 21 November 2017 23:20
Seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi Bali Lakukan Tes Urine
Denpasar, suaradewata.com - Pengadilan Tinggi Bali bekerja sama dengan BNNK Gianyar dan Pemd ...
Denpasar, 16 November 2017 18:46
Lomba Kolone Senapan Bertujuan Memupuk Rasa Persaudaraan dan Kebersamaan
Denpasar, suaradewata - Dalam rangka membina dan memupuk rasa persaudaraan serta kebersamaan ...
Denpasar, 14 November 2017 13:21
Sidang Praperadilan Kasus Dugaan Korupsi Tukad Mati Dikabulkan Hakim
Denpasar, suaradewata.com - Sidang lanjutan praperadilan Wayan Seraman, tersangka kasus duga ...
Tabanan, 08 November 2017 18:59
Ini Kata PU Tabanan Soal Trotoar Jebol di Jalan Denpasar - Gilimanuk
Tabanan, suaradewata.com - Jebolnya trotoar di jalan Nasional Denpasar-Gilimanuk, Banja ...
Denpasar, 29 Oktober 2017 14:22
Kecakapan Literasi Keuangan Masyarakat Bali Masih Rendah
Denpasar, suaradewata.com - Pengamat Keuangan Sephy Lavianto SE, MM mengungkapkan bahwa peng ...
Denpasar, 21 Oktober 2017 17:06
Golkar Tabanan Bagikan Sembako Hingga Kursi Roda
Denpasar, suaradewata.com  - DPD II Partai Golkar Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, menggela ...
Buleleng, 18 Oktober 2017 23:01
Petani Cengkeh di Buleleng Berharap Kredit dengan Bunga Murah
Denpasar, suaradewata.com - Anggota DPRD Provinsi Bali memasuki masa reses (menyer ...
Denpasar, 18 Oktober 2017 22:59
Tiga Terdakwa Peretas Website Polda Bali Dituntut Satu Tahun Penjara
Denpasar, suaradewata.com - Tiga terdakwa peretas website Polda Bali dan beberapa Polres se-Bali ...
Denpasar, 18 Oktober 2017 22:55
Bunuh Orang Karena Mabok, Pria Ini Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara
Denpasar, suaradewata.com - Pria bernama I Ketut Adi Sinarya (23) yang menusuk ABD. Halim hi ...
Denpasar, 17 Oktober 2017 21:07
Terdakwa Kasus 19 Ribu Pil Ekstasi Terancam Hukuman Mati
Denpasar, suaradewata.com - Iskandar Halim alias Ko'I bin Muslim Halim satu dari empat t ...


Berita Lainnya :

Denpasar, 21 November 2017 23:20
Seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi Bali Lakukan Tes Urine
Denpasar, suaradewata.com - Pengadilan Tinggi Bali bekerja sama dengan BNNK Gianyar dan Pemd ...
Tabanan, 21 November 2017 20:16
Bawa Pedang, Pria Ini Akhirnya Diciduk Polisi
Tabanan, suaradewata.com - Bawa pedang dan mengancam pedagang di wantilan Pura Dalam Banj ...
Nusantara, 21 November 2017 20:01
Registrasi Sim Card Untuk Cegah Kejahatan Siber
Opini, suaradewata.com -Seperti yang sudah diketahui, pemerintah telah mewajibkan seluruh penggun ...
Nusantara, 21 November 2017 20:00
Perppu Ormas Selamatkan Pancasila
Opini, suaradewata.com - Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari ribuan pulau yang di dalamn ...
Denpasar, 21 November 2017 19:58
Rapat Paripurna ke-11, Terkait Perubahan Retribusi
Denpasar, suaradewata.com - Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta menghadiri Rapat Paripurna ke-11 ...
Tabanan, 21 November 2017 19:42
Pemilik Jati Harum Disidangkan
Tabanan, suaradewata.com- Pemilik usaha luwak coffe Jati Harum yakni I Made Ari Wirajaya disidang ...
Karangasem, 21 November 2017 19:40
Butuh Anggaran Rp. 9.5 Milyar, Ketua Panitia Pembangunan Pura Penataran Agung Nangka Ajak Masyarakat Bali Untuk Ikut Berpartisipasi
Karangasem, suaradewata.com - Setelah sempat mandeg, pembangunan Pura Penataran Agung Nangka, Des ...
Gianyar, 20 November 2017 23:45
Komplotan Penipu dan Pembobol ATM Berhasil Diringkus
Gianyar, suaradewata.com - Polisi meringkus tiga pelaku penipuan dengan modus membobol reken ...
Nusantara, 20 November 2017 23:27
Papua Adalah Bagaian Teritori Indonesia
Opini, suaradewata.com - Semenjak era pemerintahan Suharto, provinsi Papua yang waktu itu bernama ...
Nusantara, 20 November 2017 23:25
Pembangunan di Papua Sebagai Realisasi Nyata Nawacita
Opini, suaradewata.com - Papua sebagai provinsi paling timur di Indonesia memiliki banyak keunika ...

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 

Facebook

Twitter