Diduga Salahgunakan Kewenangan, Sejumlah Pejabat Pemkab Buleleng “Dilaporkan”

Oleh : adi/ari | 20 Maret 2017 | Dibaca : 5267 Pengunjung

Diduga Salahgunakan Kewenangan, Sejumlah Pejabat Pemkab Buleleng “Dilaporkan”

sumber foto :suaradewata.com

Buleleng, suaradewata.com  Sejumlah masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik lahan di Desa Pejarakan mendatangi Kejaksaan Negeri Buleleng, Senin (20/3/2017), setelah sebidang tanah mereka diambil alih oleh PT Prapat Agung. Kedatangan warga Desa Pejarakan itu setelah mengetahui munculnya perpanjangan izin Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang kemudian menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) kepada PT. Prapat Agung dari Pemerintah Kabupaten Buleleng.

“Kami melihat adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan sehingga merugikan masyarakat dan kas daerah. Ada peraturan yang dilanggar oleh oknum pejabat di (Pemerintah Kabupaten) Buleleng sehingga keluar izin itu (Izin HGB dari Pemkab Buleleng). Pantasnya tidak keluar karena melanggar aturan, jadi keluar. Dipaksakan itu (Proses keluarnya izin HGB ke PT. Prapat Agung),” papar Gede Suardana dari LSM Forum Peduli Masyarakat Kecil (FPMK) yang mendampingi warga ke Kejaksaan Negeri SIngaraja.

Menurut Suardana, sejumlah masyarakat di Desa Pejarakan yang mendatangi Kejari Buleleng juga menunjukan bukti kepemilikan tanah mereka. Ada yang berupa Patok D yang dikeluarkan tahun 1959 bahkan penetapan kepemilikan tanah berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 1982 yang disahkan Direktorat Jendral Agraria.

Ironisnya, kegiatan diatas lahan yang di klaim oleh PT Prapat Agung bukan merupakan permasalahan baru. Suardana mengungkapkan, sudah dilakukan pengawasan sejak era Bupati Buleleng Ketut Wirata Sindu. Yang saat itu pemberian izin kepada PT Prapat Agung dalam bentuk HPL. Bahkan, lanjutnya, akibat tidak ada kegiatan signifikan, maka lahan tersebut sempat ditetapkan sebagai lahan terlantar.

Beberapa sumber dari warga pemilik lahan pun bahkan mengaku masih sempat melakukan pengelolaan terhadap lahan tersebut. Hingga akhirnya Bupati Buleleng era Putu Bagiada pada tahun 2008 merekomendasikan izin pembuatan sertifikat hak milik bagi masyarakat yang berpuluh tahun menggarap  lahan terlantar itu.

“Prosesnya sudah sampai di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Singaraja dan sampai sekarang tidak jelas. Bahkan ada PT Coral Park yang sempat masuk dan digugat lalu dimenangkan oleh warga. Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap pun sempat dilampirkan untuk mengurus bukti kepemilikan tanah, tapi tidak belum juga diterbitkan oleh BPN,” papar Suardana.

Suardana pun mengungkapkan, ada bentuk pelepasan hak oleh masyarakat dalam bentuk jual-beli kepada PT Prapat Agung. Tapi di sejumlah lokasi pinggiran yang dekat dengan kawasan pantai tidak ada bentuk pelepasan hak sampai kasus ini dilaporkan ke Kejari Buleleng.

Disinggung terkait siapa oknum pejabat yang dilaporkan dalam dugaan penyalahgunaan wewenang, Suardana enggan menyebutkan sederetan nama. Namun dari penuturan Suardana, sederetan pejabat yang turut merekomendasikan hingga turunnya pepanjangan izin kepada PT Prapat Agung tidak menutup kemungkinan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Pelanggaran terhadap aturan Mendagri itu sudah sangat jelas. Dan kami sudah konfirmasi ke Wakil Rakyat Buleleng (DPRD Kabupaten Buleleng) bahwa MoU (Memorandum of Understending) antara Pemkab Buleleng dengan PT Prapat Agung tidak jelas. Bahkan ditanya berapa PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang masuk juga tidak jelas. Bahkan dalam aturan pengelolaan asset juga tegas disebutkan bahwa izin HPL atau HGB yang diberikan harus atas nama Pemda. Tapi nyatanya itu bukan atas nama Pemda,” ungkap Suardana.

Laporan tersebut awalnya sempat nyaris tidak dilayani terkait Kajari Buleleng H Fahrur Rozy yang sedang tidak berada di tempat. Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Buleleng yakni Gede Eka Haryana awalnya sempat menolak terkait keberadaan Kasi Intel Baharudin yang juga tidak berada di tempat.

Namun setelah terlihat melakukan hubungan telepon dengan seseorang petinggi Kejari Buleleng, Eka Haryana pun akhirnya menerima laporan warga di ruang kerjanya. Dikonfirmasi usai menerima warga, Eka Haryana tidak banyak berkomentar terkait laporan tersebut.

Ia pun hanya membenarkan laporan yang disampaikan warga di Desa Pejarakan. Menurutnya, yang dilaporkan masyarakat adalah terkait dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan terhadap proses pemberiaan izin PT Prapat Agung.

“Proses penerbitannya yang katanya tidak sesuai dengan procedural. Nanti kami laporkan dulu ke pimpinan (Kajari Buleleng),” pungkas Eka Haryana.

Pemilik Lahan Tetap Bayar Pajak?

(Laporan warga akhirnya diterima oleh Kasi Pidum Kejari Buleleng)

Walaupun sudah tidak diberikan mengelola sejumlah lahan yang di klaim dan di pagari PT Prapat Agung, beberapa warga yang memiliki bukti kepemilikan tanah sebelum Undang-undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yakni surat Patok D tahun 1959 mengaku masih tetap melakukan pembayaran pajak hingga tahun 2012.

Bahkan, pembayaran pajak tersebut pun terhenti bukan atas kehendak warga melainkan karena surat tagihan pajak tidak pernah disampaikan ke para pemilik oleh oknum Kepala Desa Pejarakan. Hal tersebut terungkap dari pengakuan Arif yang mertuanya merupakan salah satu pemilik lahan dengan bukti kepemilikan surat Patok D tahun 1959.

“Jadi, surat tagihan pajak (SPPT) di klaim dan tidak diberikan kepada kami. Kemudian kami datangi kantor pajak (Dispenda) dan ternyata ada masih nama orang tua serta langsung kami bayar. Semua bukti pembayaran pajaknya ada. Padahal saat itu lokasi sudah dipatok bahkan ada yang dipagari PT Prapat Agung,” kata Arif yang tampak emosi menjelaskan sejumlah kejanggalan proses keberadaan izin PT Prapat Agung di lokasi seluas 45 hektare tersebut.

Selain diatas tanah  muncul bangunan hotel Bali Dinasti, posisi pagar pun juga sempat dimajukan dari posisi awal oleh PT Prapat Agung. Sehingga, ada barisan pagar lain yang terpaksa dirusak oleh warga karena areal tersebut masih milik masyarakat. adi/ari


Oleh : adi/ari | 20 Maret 2017 | Dibaca : 5267 Pengunjung


TAGS : Buleleng sengketa lahan PT Prapat Agung salah guna wewenang




Berita Terkait :

Buleleng, 15 Agustus 2017 22:28
Pangdam Kunjungi SMA Bali Mandara, Tanamkan Nilai Nilai Kebangsaan
Buleleng, suaradewata.com - Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Komaruddin Simanjuntak, S.I.P.,M. ...
Buleleng, 11 Agustus 2017 22:06
Busyeeeeet...Pencuri Beraksi Di Seberang "Markas" Polisi??
Buleleng, suaradewata.com - Pencurian di Kabupaten Buleleng pun kian nekat. Aksi kali i ...
Buleleng, 11 Agustus 2017 22:04
36 Petani Tejakula Menangkan Gugatan Sengketa Lahan di PN Singaraja
Buleleng, suaradewata.com - Perjuangan para petani di Dusun Sembung, Desa Tembok, Kecam ...
Buleleng, 11 Agustus 2017 00:16
Sepasang Mayat Membusuk di Kebun Kopi, Diduga Korban Laka Lantas?
Buleleng, suaradewata.com - Wrga Dusun Bujak, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupat ...
Buleleng, 09 Agustus 2017 20:03
Komplotan Pencuri Bercadar Kembali Beraksi, Gasak Toko di Desa Padangbulia
Buleleng, suaradewata.com - Setelah sederetan kasus pencurian sepeda motor yang be ...
Buleleng, 26 Juni 2017 20:58
ABG 15 Tahun Cabuli Bocah 5 Tahun
Buleleng, suaradewata.com - Putu Arya Kusuma (15) warga Dusun Lebah Sari, Desa Unggahan, Kec ...
Buleleng, 02 Juni 2017 21:49
Video BEM Undiksha "Cinta Pancasila" Timbulkan Kontroversi
Buleleng, suaradewata.com - Video pernyataa BEM REMA Undiksha atas paham-paham yang merusak ideol ...
Buleleng, 11 Mei 2017 20:31
Kamar Suci Sekaligus Gudang Cengkeh Ludes Terbakar
Buleleng, suaradewata.com - Musibah kebakaran, menggegerkan warga Banjar Dinas Dangin Margi, ...
Buleleng, 09 Mei 2017 22:38
Penemuan Rudal di Pantai Gegerkan Buleleng Barat
Buleleng, suaradewata.com - Temuan sebuah rudal disebuah pantai sempat menggegerkan warga Desa Sa ...
Buleleng, 08 Mei 2017 21:21
Merasa Sering Berbuat Salah, Warga Bondalem Tewas Gantung Diri
Buleleng, suaradewata.com - Ketut Yana (70) warga Dusun Kaje Kangin (Celuk), Desa Bondalem, ...


Berita Lainnya :

Tabanan, 20 September 2017 15:59
Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Tabanan Sepakati 6 Buah Ranperda Menjadi Perda
Tabanan, suaradewata.com - Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Tabanan sepakat menetapkan 6 ( ...
Gianyar, 20 September 2017 15:38
Wabup Mahayastra Meletakkan Batu Pertama Pembangunan Balai Banjar Gambih
Gianyar, suaradewata.com - Wakil Bupati Gianyar I Made ‘Agus’ Mahayastra me ...
Gianyar, 20 September 2017 14:47
Sweeping Apotik, Cegah Peredaran Tablet PCC
Gianyar, suaradewata.com - Satuan Res Narkoba Polres Gianyar bersama Dinas Kesehatan Kabupat ...
Karangasem, 20 September 2017 14:44
Kepala BNPB Pantau Pos Pengamatan Gunung Agung
Karangasem, suaradewata.com - Meningkatnya status Gunung Agung ke level III (siaga), Kepala ...
Tabanan, 20 September 2017 12:24
Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Baturiti Dilantik
Tabanan, suaradewata.com - Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabanan Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya s ...
Tabanan, 20 September 2017 00:25
Jelang Pilgub, Staf KPU Dibintek Kearsipan Elektronik
Tabanan, suaradewata.com- Sosialisasi Elektronik sistem kearsipan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ta ...
Tabanan, 20 September 2017 00:01
Pendaftaran Panwascam Dibuka 23 September 2017
Tabanan, suaradewata.com- Panitia pengawas pemilihan umum ( Panwaslu ) Kabupaten Tabanan membuka ...
Karangasem, 19 September 2017 23:45
Citra Satelit Himawari Temukan Titik Panas Dikawah Gunung Agung
‎Karangasem, suaradewata.com - Status Gunung Agung kini sudah dinaikkan kelevel III. Pihak Ba ...
Denpasar, 19 September 2017 23:43
Gus Adhi Berkomitmen Perjuangkan Kesejahteraan Petani
Denpasar, suaradewata.com - Anggota Komisi IV DPR RI AA Bagus Adhi Mahendra Putra kembali menggel ...
Nusantara, 19 September 2017 22:33
Ada Kepastian Harga, DPR Dukung Kebijakan HET Beras
Jakarta, suaradewata.com — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyatakan dukungann ...

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 

Facebook

Twitter