Pemerintah Dituding "Main Mata" dengan Angkutan Online

Oleh : san/ari | 15 Maret 2017 | Dibaca : 2045 Pengunjung

Pemerintah Dituding

sumber foto :suaradewata.com

Denpasar, suaradewata.com - Perseteruan antara transportasi lokal dengan angkutan online, terus berlanjut. Bahkan tak terhitung sudah aliansi maupun paguyuban transportasi lokal turun ke jalan untuk menolak beroperasinya angkutan online di Bali. Namun upaya mereka, tetap saja tak membuahkan hasil.

Faktanya, angkutan berbasis aplikasi online seperti Grab, Uber, hingga Go Car, semakin tumbuh subur dan bahkan cukup banyak dinikmati masyarakat. Di sisi lain, pemerintah justru terkesan melakukan pembiaran, meskipun data menunjukkan bahwa pengoperasian angkutan berbasis aplikasi online ini belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pemerintah.

Hal ini terungkap dalam aksi ribuan sopir yang tergabung dalam Aliansi Asosiasi dan Organisasi Transportasi Lokal Bali, di Gedung DPRD Provinsi Bali, Selasa (14/3). Dalam aksi tersebut, para sopir angkutan lokal ini diterima oleh anggota Komisi II DPRD Provinsi Bali AA Ngurah Adhi Ardhana, didampingi perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

Dalam dialog yang berlangsung di Wantilan Gedung DPRD Provinsi Bali, para sopir ini menyesalkan sikap pemerintah yang tak kunjung menutup aplikasi online. Para sopir ini juga kecewa, karena pemerintah sepertinya tak punya 'taring' untuk menghentikan pengoperasian transportasi online.

"Kalau belum ada izin, kenapa tidak ditutup? Apakah ini artinya tidak ada apa-apa di sini? Ada apa?" ujar salah seorang sopir angkutan, yang mengaku berasal dari Ubud. Ia menuding, masih beroperasinya angkutan online, kemungkinan lantaran adanya "main mata" dengan pemerintah.

Sopir lainnya yang mengaku berasal dari Denpasar, menegaskan, pihaknya sudah berdialog dengan sejumlah desa pakraman, untuk melarang angkutan online beroperasi di masing-masing desa pakraman. Ia pun berharap, pemerintah daerah semestinya bisa melakukan hal yang sama.

"Jadi kelihatan pemerintah tidak tegas. Ini yang bikin repot. Karena itu kami minta, tolong sebelum bambu runcing diangkat, pemerintah harus tegas. Kalau belum juga ditutup, kita akan terus ke jalan dan pada waktunya angkat bambu runcing," pintanya.

Sementara itu Ketua Aliansi Sopir Transport Bali (Alstar B) I Ketut Witra, mengatakan, ini sudah kesekian kalinya aliansi dan paguyuban angkutan lokal turun ke jalan. "Kami kembali menggelar aksi damai untuk kesekian kalinya, karena selama ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya Dinas Perhubungan Bali, terkesan bersikap sangat lembek menerapkan aturan dan regulasi yang ada," kata Witra, yang sekaligus Koordinator Aksi bertajuk 'Turun Kabeh' tersebut.

Menurut dia, untuk aksi kali ini, tuntutan mereka masih sama dengan aksi-aksi terdahulu. "Tuntutan kami dari dulu tetap sama, yakni menolak aplikasi angkutan online baik GrabCar, Uber, dan GoCar beroperasi di Bali," tegasnya.

Witra menambahkan, penolakan terhadap angkutan online ini beralasan, karena angkutan online yang ada belum memenuhi berbagai ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016. "Mereka sudah melanggar aturan, jadi pemerintah harus tegas," tandas Witra, yang didampingi Sekretaris Alstar B, Nyoman Kantun Murjana.

Hal senada dilontarkan Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Asosiasi Sopir Pariwisata Bali (ASPABA) Mangku Wayan Kanta. Ia menegaskan, sejak awal pihaknya bersama asosiasi angkutan lokal Bali lainnya, menolak angkutan online, baik Grab maupun Uber.

Ia bahkan mengkritisi pemasangan baliho angkutan online, yang dinilai tidak pantas dilakukan di tengah perusahaan aplikasinya sama sekali belum berizin. Apalagi, angkutan online tersebut terkesan tidak berniat serius mengurus izin di Bali. "Kita sayangkan, sikap pemerintah yang belum memblokir aplikasi Grab dan Uber di Bali. Kita jadi bertanya, ada apa dengan ini?" kritik Mangku Kanta.

Setelah mendengar aspirasi para sopir ini, anggota Komisi II DPRD Provinsi Bali AA Adhi Ardhana, berjanji akan meneruskan aspirasi para sopir ini ke pusat. "Prinsipnya, dewan atas nama lembaga sudah bersikap. Kami akan rekomendasikan, kalau memang tidak berizin tidak boleh beroperasi," pungkasnya. san/ari


Oleh : san/ari | 15 Maret 2017 | Dibaca : 2045 Pengunjung


TAGS : Dprd bali taksi online demonstrasi taksi lokal




Berita Terkait :

Denpasar, 13 April 2017 18:12
Legislator Ingatkan Badung Tak Ngotot Bagikan Langsung PHR
Denpasar, suaradewata.com - Pemkab Badung masih tetap ngotot menyalurkan sendiri bagi h ...
Denpasar, 13 April 2017 18:09
Ini Hasil Konsultasi Pansus LKPJ DPRD Bali ke Kemendagri
Denpasar, suaradewata.com - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawab ...
Denpasar, 11 April 2017 22:50
Legislator Usulkan Bentuk Pansus RSUD Bali Mandara
Denpasar, suaradewata.com - Polemik seleksi penerimaan tenaga non PNS/ kontrak RSUD Bal ...
Denpasar, 07 April 2017 22:51
DPRD Bali Ingatkan Pembangunan Hotel di Jakarta Harus Berkualitas
Denpasar, suaradewata.com - Kantor Badan Penghubung Pemprov Bali di Jakarta, akan disul ...
Denpasar, 07 April 2017 22:43
Masa Berlaku IMTA Pendek, DPRD Bali Temui Kemenaker
Denpasar, suaradewata.com - Masa berlaku IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Asing) hanya ...
Denpasar, 07 April 2017 20:36
DPRD Bali Sebut Permenhub Nomor 26 Tak Selesaikan Masalah
Denpasar, suaradewata.com - Terkait penanganan angkutan berbasis aplikasi online, Komis ...
Buleleng, 30 Maret 2017 21:09
Semangat “Upe Saje dan Penuh Kedamaian”
Melalui Kemenangan Dharma, Mari Bersama Membangun Buleleng Khususnya dan Bali Pada Umumnya Dengan ...
Denpasar, 30 Maret 2017 21:05
Pengusaha Tambang Diwajibkan Serahkan Dana Jaminan
Denpasar, suaradewata.com - Pembahasan Ranperda Provinsi Bali Tentang Pengelolaan Perta ...
Denpasar, 24 Maret 2017 23:23
Gedung DPRD Bali Nyaris Terbakar
Denpasar, suaradewata.com - Gedung DPRD Provinsi Bali nyaris terbakar, Jumat (24/3). Pe ...
Denpasar, 23 Maret 2017 21:29
Desa Adat Minta Bagi Hasil Tiket Masuk Pulau Menjangan
Denpasar, suaradewata.com - Pulau Menjangan memiliki tiga desa adat. Selain itu, pulau ...


Berita Lainnya :

Tabanan, 29 Mei 2017 16:28
Polsek Kediri Berikan Penyuluhan Di Banjar Delod Puri
Tabanan, suaradewata.com - Polsek Kediri Berikan Penyuluhan kepada warga Banjar dan mud ...
Klungkung, 29 Mei 2017 16:27
Ketut Mandia Diminati Partai Hanura Jadi Bupati Klungkung 2018
Klungkung, suaradewata.com - Ketut Mandia yang akan dibidik untuk maju di Pikada Klungkung versi ...
Klungkung, 29 Mei 2017 16:20
SMADARA Tuai Prestasi
Klungkung, suaradewata.com Kabupaten Klungkung kembali menuai prestasi, salah seorang siswi ...
Klungkung, 29 Mei 2017 16:13
Pengiriman Sembako dan Bahan Material Ke Nusa Penida Terganggu
Klungkung, suaradewata.com - Akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi sejumlah sampan tradisional ...
Klungkung, 29 Mei 2017 16:11
Pasca Pencurian di Pasar, Bupati Tinjau Keamanan
Klungkung, suaradewata.com - Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta melakukan pemantauan ke Pasar Seni ...
Bangli, 29 Mei 2017 16:08
Antisipasi Teror, Patroli Gabungan TNI/Polri Obok-Obok Rumah Kos
Bangli, suaradewata.com – Guna mengantisipasi segala bentuk teror dan menjaga sit ...
Tabanan, 29 Mei 2017 16:04
Dharma Shanti Nyepi Caka 1939 di Tabanan Angkat Tema Persaudaraan
Tabanan, suardewata.com - Perayaan hari raya Nyepi bagi umat Hindu memiliki arti dan makna yang s ...
Denpasar, 29 Mei 2017 15:58
Raperda Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Setujui DPRD Bali
Denpasar, suaradewata.com - DPRD Bali menerima dan menyetujui Raperda tentang Pengelolaan Pertamb ...
Tabanan, 29 Mei 2017 13:00
Pemkab Tabanan Gelar Dharma Shanti
Tabanan, suaradewata.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan gelar Dharma Shanti Ny ...
Tabanan, 29 Mei 2017 10:46
Sekda Wirna Hadiri Pelaksanaan PKB Tabanan di Gedung Kesenian I Ketut Maria
Tabanan, suaradewata.com - Pesta Kesenian Bali (PKB) yang dilaksanakan Pemerintah Kabup ...

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 

Facebook

Twitter