Penerbitan Izin Galian C Terganjal Perda RTRW

Oleh : san/gin | 01 Maret 2017 | Dibaca : 2089 Pengunjung

Penerbitan Izin Galian C Terganjal Perda RTRW

sumber foto :suaradewata.com

Denpasar, suaradewata.com - Rapat Kerja DPRD Provinsi Bali dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, di Gedung Dewan, Selasa (28/2), benar-benar dimanfaatkan para wakil rakyat di Renon, untuk membahas sejumlah hal yang menjadi sorotan publik selama ini. Di antaranya, terkait penanganan sampah di TPA Suwung hingga masalah pengelolaan tambang galian C di Karangasem.

Dalam rapat tersebut terungkap, di satu sisi UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), mengatur kewenangan perizinan galian C ada di tangan pemerintah provinsi. Sementara di sisi lain, kewenangan pemungutan retribusi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, justru ada di tangan pemerintah kabupaten.

Persoalan tak sampai di sana. Sebab, kewenangan penerbitan izin oleh pemerintah provinsi ini justru masih menyisakan persoalan tersendiri di Bali. Pasalnya, kendati UU Pemda memberi kewenangan Pemprov Bali untuk menerbitkan izin, namun Perda Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Wilayah (RTRW) Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032, justru memberi kewenangan kepada kabupaten untuk mengeluarkan izin tambang galian C.

Di samping itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, juga mengatur IUP yang dikeluarkan provinsi harus berdasarkan rekomendasi pemerintah kabupaten/kota. Rekomendasi dimaksud berupa dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).

Kondisi ini membuat Pemprov Bali gamang dalam mengeluarkan izin tambang galian C, seperti di Kabupaten Karangasem. Pemprov Bali bahkan sangat dilematis, karena di satu sisi kewenangannya menerbitkan izin masih tersandera. Sementara di sisi lain, jika izin itu tak dikeluarkan, maka belasan ribu warga Karangasem akan kehilangan lapangan pekerjaan. Padahal, selama ini mereka menggantungkan nasibnya pada usaha galian.

"Kami tak ingin masyarakat Karangasem menjadi korban dari ketidakpastian hukum soal kewenangan perizinan tersebut," tutur Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali I Nengah Tamba.

Ia pun mengusulkan dalam rapat tersebut, untuk mencari solusi melindungi 12.000 warga yang terancam kehilangan pekerjaan jika usaha galian C ditutup karena tak memiliki izin. "Ini tanggung jawab bersama. Kita harus cari formula hukumnya," ujar Tamba, yang juga Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali.

Menanggapi hal ini, Gubernur Made Mangku Pastika menegaskan, pihaknya tidak memiliki niat untuk menghambat izin tambang galian C. Ia bahkan meminta DPRD Provinsi Bali untuk mengeluarkan rekomendasi kepadanya untuk menerbitkan izin galian C. "Saya minta DPRD Bali mengeluarkan rekomendasinya," pintanya.

Dikatakan, persoalan kewenangan izin itu yang diprioritas untuk dibahas. Adapun terkait kewenangan retribusi, bisa dibahas menyusul.

"Terkait kewenangan menerbitkan izin yang diatur dalam Perda RTRW Kabupaten Karangasem yang mengganjal kewenangan Pemprov, itu melanggar UU Pemda. Karena Perda itu melanggar peraturan perundang-undangan di atasnya (UU Pemda), maka bisa saja Perda tersebut dicabur," tandas Gubernur Pastika.

Kendati demikian, ia tidak serta merta menggunakan kewenangannya untuk mencabut Perda dimaksud. Ia justru meminta DPRD Provinsi Bali untuk melakukan kajian dengan melibatkan pakar hukum, untuk bisa memutuskan apakah dirinya harus mencabut Perda itu atau tidak.

Pandangan Gubernur Pastika ini, akan ditindaklanjuti oleh lembaga dewan. Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama, langsung meminta Komisi I yang membidangi urusan hukum, untuk menindaklanjuti permintaan tersebut. san/gin


Oleh : san/gin | 01 Maret 2017 | Dibaca : 2089 Pengunjung


TAGS :




Berita Terkait :

Denpasar, 21 Oktober 2017 17:06
Golkar Tabanan Bagikan Sembako Hingga Kursi Roda
Denpasar, suaradewata.com  - DPD II Partai Golkar Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, menggela ...
Nusantara, 21 Oktober 2017 17:05
Mengingat Kembali Peristiwa Sumpah Pemuda
Opini, suaradewata.com - Sumpah pemuda merupakan salah satu tonggak sejarah pergerakan kemerdekaa ...
Nusantara, 21 Oktober 2017 17:03
Terorisme Bukanlah Jihad
Opini, suaradewata.com - Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban y ...
Nusantara, 21 Oktober 2017 17:02
Tantangan Deradikalisasi
Opini, suaradewata.com - Sejak dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) oleh Pe ...
Tabanan, 21 Oktober 2017 17:01
Pemkab Tabanan Gelar Aksi dan Green Festival Kota Hijau
Tabanan, suaradewata.com –Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan, Penelitia ...
Nusantara, 20 Oktober 2017 23:18
Menilik Kinerja 3 Tahun Pemerintahan Jokowi - JK
Opini, suaradewata.com - Selama 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK ada banyak tanggapan bernada sinis ...
Tabanan, 20 Oktober 2017 23:15
RDTR Terkatung-katung, Dewan Sidak Eksekutif
Tabanan, suaradewata.com –Hingga saat ini Kabupaten Tabanan belum memiliki Rencana Detail T ...
Nusantara, 20 Oktober 2017 23:15
Kerja Kongkrit Jokowi Membangun Papua
Opini, suaradewata.com - Selama 72 tahun Indonesia merdeka pada akhirnya masyarakat Papua dapat m ...
Nusantara, 20 Oktober 2017 23:11
299, Pejuangan Demokrasi Yang Anti Demokrasi
Opini, suaradewata.com - Penolakan Perppu Ormas oleh Ormas radikal mulai disuarakan kembali setel ...
Karangasem, 20 Oktober 2017 23:09
PAD Karangasem Hancur-hancuran, Pengusaha Galian C Berizin Mohon Diberikan Beroperasi
Karangasem, suaradewata.com - Sejak Gunung Agung statusnya dinaikkan ke level awas, aktifitas usa ...


Berita Lainnya :

Denpasar, 21 Oktober 2017 17:06
Golkar Tabanan Bagikan Sembako Hingga Kursi Roda
Denpasar, suaradewata.com  - DPD II Partai Golkar Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, menggela ...
Nusantara, 21 Oktober 2017 17:05
Mengingat Kembali Peristiwa Sumpah Pemuda
Opini, suaradewata.com - Sumpah pemuda merupakan salah satu tonggak sejarah pergerakan kemerdekaa ...
Nusantara, 21 Oktober 2017 17:03
Terorisme Bukanlah Jihad
Opini, suaradewata.com - Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban y ...
Nusantara, 21 Oktober 2017 17:02
Tantangan Deradikalisasi
Opini, suaradewata.com - Sejak dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) oleh Pe ...
Tabanan, 21 Oktober 2017 17:01
Pemkab Tabanan Gelar Aksi dan Green Festival Kota Hijau
Tabanan, suaradewata.com –Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan, Penelitia ...
Nusantara, 20 Oktober 2017 23:18
Menilik Kinerja 3 Tahun Pemerintahan Jokowi - JK
Opini, suaradewata.com - Selama 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK ada banyak tanggapan bernada sinis ...
Tabanan, 20 Oktober 2017 23:15
RDTR Terkatung-katung, Dewan Sidak Eksekutif
Tabanan, suaradewata.com –Hingga saat ini Kabupaten Tabanan belum memiliki Rencana Detail T ...
Nusantara, 20 Oktober 2017 23:15
Kerja Kongkrit Jokowi Membangun Papua
Opini, suaradewata.com - Selama 72 tahun Indonesia merdeka pada akhirnya masyarakat Papua dapat m ...
Nusantara, 20 Oktober 2017 23:11
299, Pejuangan Demokrasi Yang Anti Demokrasi
Opini, suaradewata.com - Penolakan Perppu Ormas oleh Ormas radikal mulai disuarakan kembali setel ...
Karangasem, 20 Oktober 2017 23:09
PAD Karangasem Hancur-hancuran, Pengusaha Galian C Berizin Mohon Diberikan Beroperasi
Karangasem, suaradewata.com - Sejak Gunung Agung statusnya dinaikkan ke level awas, aktifitas usa ...

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 

Facebook

Twitter