Respon Kebijakan Menkeu, Pemprov Bali Didorong Genjot Sektor Unggulan

Oleh : san | 29 Agustus 2016 | Dibaca : 3355 Pengunjung

Respon Kebijakan Menkeu, Pemprov Bali Didorong Genjot Sektor Unggulan

sumber foto :suaradewata

Denpasar, suaradewata.com – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati, telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 125/ PMK 07/ 2016. PMK tersebut berisi tentang penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2016 kepada sejumlah provinsi dan kabupaten/ kota di Indonesia.

Kebijakan inipun menuai protes dari sejumlah daerah. Di tengah kegaduhan akan kebijakan ini, anggota Komisi VI DPR RI Nyoman Dhamantra meminta Pemprov Bali untuk memastikan anggaran krusial serta menggenjot produksi sektor unggulan Bali.

Dhamantra berpandangan, respon seperti itu penting mengingat kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpotensi mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan menghambat upaya pemerataan. Selain itu, kebijakan tersebut merupakan upaya Kemenkeu untuk mengefektifkan keuangan negara di daerah.

"Kebijakan tersebut sekaligus menghilangkan kebiasaan buruk daerah yang menjadikan lemahnya pengelolaan serapan anggaran dalam upaya mengelola cash flow ataupun saldo kas daerah," kata Dhamantra, melalui siaran pers yang diterima wartawan, di Denpasar, Senin (29/8/2016).

Ia menambahkan, program “Pacman” ini lebih diarahkan guna dapat menguras habis saldo kas daerah, yang selama ini tersimpan di Bank Pembangunan Daera (BPD). "Dengan demikian, kebijakan penundaan pencairan DAU ini merupakan punishment, khususnya bagi daerah yang gemar “menabung” saldo kasnya," ujar politisi PDIP asal Bali itu.

Dengan kebijakan ini, lanjut Dhamantra, daerah diharapkan segera mencairkan saldo kasnya untuk dapat membayar kewajiban gaji PNS serta melaksanakan program krusial sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Di sisi lain, pemerintah sendiri melalui Menkeu memangkas anggaran kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah sebanyak Rp 133,8 triliun dari APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016.

"Ini memungkinan target pertumbuhan yang dipatok sebesar 5,2 persen, bisa tak tercapai," tandas Dhamantra, yang juga anggota Fraksi PDIP DPR RI.

Seperti diketahui, total besaran DAU yang ditunda penyalurannya untuk Bali mencapai hampir Rp 650 miliar. Rinciannya, DAU untuk Provinsi Bali sebesar Rp 154 miliar, Kabupaten Badung sebesar Rp 61 miliar, Kabupaten Karangasem Rp 53 miliar, dan Kota Denpasar sebesar Rp 120 miliar.

"Tentu (pemangkasan anggaran) akan ada potensi penurunan pertumbuhan. Dari hasil simulasi saya, pemotongan Rp 650 miliar setara dengan 5 persen dari yang direncanakan APBD Perubahan, sehingga dapat mengoreksi pertumbuhan sekitar 0,5 persen,” kata Dhamantra, yang juga penggagas Forum Perjuangan Hak Bali (FPHB) ini.

Namun demikian, ia menambahkan, pos-pos anggaran yang akan dipotong tersebut akan sangat menentukan besaran pengaruh terhadap laju pertumbuhan tersebut. Sekaligus memastikan, pemotongan tidak dilakukan pada pos-pos yang krusial.

"Seperti anggaran bantuan sekolah, kesejahteraan guru, dan sebagainya. Mengingat, itu berpotensi menurunkan daya beli masyarakat sekaligus berpotensi menyebabkan kegaduhan. Itu yang harus antisipasi pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota,” ucapnya.

Dalam rangka menggenjot daya beli, menurut dia, pemerintah harus menjaga volatilitas harga dan mendorong pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor usaha dan lapangan kerja. "Pada saat bersamaan, usaha dan pekerja lokal juga harus diproteksi. Bukan dengan investasi seperti rencana reklamasi Benoa, yang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya seperti reklamasi Serangan," pungkas Dhamantra. san/hai


Oleh : san | 29 Agustus 2016 | Dibaca : 3355 Pengunjung


TAGS : EKONOMI PERATURAN MENTERI KEUANGAN PENUNDAAN DAU DANA ALOKASI UMUM




Berita Terkait :

Denpasar, 29 Oktober 2017 14:22
Kecakapan Literasi Keuangan Masyarakat Bali Masih Rendah
Denpasar, suaradewata.com - Pengamat Keuangan Sephy Lavianto SE, MM mengungkapkan bahwa peng ...
Nusantara, 14 Oktober 2016 21:21
Dukung Paket Kebijakan Ekonomi untuk Pembangunan Ekonomi Nasional
Opini, suaradewata.com – Pada awal September 2015, Pemerintah pertama kali meluncurkan Pake ...
Tabanan, 29 September 2016 19:07
Ada 60 LPD “Sakit”, Bupati Beri Target Penyelesaian Dua Tahun
Tabanan, suaradewata.com – Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Tabanan jumlahnya m ...
Denpasar, 27 September 2016 19:53
DAU Akan Dicairkan Pada Januari 2017
Denpasar, suaradewata.com - Pemprov Bali dan DPRD Bali sempat kelimpungan lantaran keha ...
Tabanan, 23 September 2016 19:51
Daya Serap Beras Anjlok, Kodim 1619/Tabanan Sidak Bulog
Tababan, suaradewata.com – Anjloknya daya serap Bulog terhadap gabah para petani ...
Klungkung, 02 September 2016 21:42
Menjelang Galungan, Bupati Suwirta Sidak Pasar Galiran
Klungkung, suaradewata.com - Menjelang Hari Raya Galungan Dan Kuningan, Bupati Suwirta didampingi ...
Denpasar, 01 September 2016 10:30
Perda LPD Harus Dicabut, Bukan Direvisi
Denpasar, suaradewata.com - Polemik terkait payung hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ...
Denpasar, 01 September 2016 10:23
DPRD Bali Paksa Eksekutif Genjot Pendapatan
Denpasar, suaradewata.com – Pemprov Bali dipaksa memutar otak. Pasalnya, selain k ...
Tabanan, 31 Agustus 2016 19:31
BNI-Pemkab Tabanan Akan Gencarkan Bedah Warung dan E-Warung
Tabanan, suaradewata.com – Berbagai program pro rakyat terutama yang mampu meningkatkan tin ...
Denpasar, 30 Agustus 2016 22:57
Tunda Pencairan DAU, Menkeu Ingin Kuras Saldo Kas Daerah “Nakal”
Denpasar, suaradewata.com - Sejumlah daerah memprotes keras kebijakan Menteri Keuangan ...


Berita Lainnya :

Gianyar, 19 Maret 2019 22:54
PN Gianyar Jatuhkan Vonis 20 Tahun Bagi Bandar Narkoba
Gianyar, suaradewata.com - Majelis hakim PN Gianyar yang diketuai oleh Ida Ayu Sri Adriyanth ...
Denpasar, 19 Maret 2019 22:11
4 Pelaku Kejahatan Siber Crime asal Rumania Diringkus Polisi
Denpasar, suaradewata.com - Tindak kejahatan pelaku Siber Crime yang sebelumnya kerap dilaku ...
Denpasar, 19 Maret 2019 22:07
Terkait Banyaknya "Layon" Dititip di RS, Gubernur Koster Harap Masyarakat Ikuti Keputusan PHDI
  Denpasar, suaradewata.com - Serangkaian dengan Panca Wali Krama di Pura Agung Bes ...
Bangli, 19 Maret 2019 22:03
Kabupaten Bangli Masuk UHC, BJPS Akui Komitmen Pemkab Menuju 100 Persen
Bangli, suaradewata.com -  Kepala BPJS Cabang Klungkung, dr. Endang Triana Simajun ...
Bangli, 19 Maret 2019 22:02
Evaluasi Program Bansos Rastra, Bupati Bangli Tekankan Ini
Bangli, suaradewata.com - Dalam upaya mewujudkan krama Bali yang sehat dengan pemberian ...
Denpasar, 19 Maret 2019 21:59
Temannya Pacar Diperkosa, Brandy Dituntut 11 Tahun
Denpasar, suaradewata.com - Hasrat nafsu kesetanan yang dilakukan terdakwa Brandy Adrian da ...
Denpasar, 19 Maret 2019 21:58
Bawa 613,6 gram Sabu, Mahardika Divonis 12 tahun
Denpasar, suaradewata.com - Nyoman Mahardika (31) yang terjerat kasus narkoba dengan barang ...
Denpasar, 19 Maret 2019 21:56
Targetkan Wajib Belajar 12 Tahun, Gubernur Koster Pastikan Ruang Kelas Terpenuhi
Denpasar, suaradewata.com - Untuk mencapai target wajib belajar 12 tahun di Bali, Gubernur B ...
Tabanan, 19 Maret 2019 15:29
300 BKK Bedah Rumah dari Pemkab Badung di serahkan kepada masyarakat Tabanan
Tabanan, suaradewata.com – Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama  denga ...
Denpasar, 19 Maret 2019 15:26
Dalam Enam Bulan, Gubernur Koster Terbitkan Enam Pergub Implementasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali
Denpasar, suaradewata.com - Sejak dilantik pada tanggal 5 September 2018 yang lalu, Gubernur ...

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 

Facebook

Twitter