Maaf Belum Cukup, Dewan Bangli Desak BKSDA Ungkap Para Oknum Perusak Alam
Selasa, 14 Oktober 2025
19:00 WITA
Bangli
2460 Pengunjung
Anggota DPRD Bangli, I Made Sudiasa. SD/Ist
Bangli, suaradewata.com - Anggota DPRD Bangli, I Made Sudiasa menilai permintaan maaf Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali atas polemik alih fungsi Taman Wisata Alam (TWA) Penelokan di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli dinilai belum cukup. Pihaknya meminta BKSDA tidak hanya merespon apa yang viral di media sosial (medsos). Namun harus mengungkap oknum-oknum yang bermain atas eksploitasi alam Bangli, dan mengembalikan kawasan konservasi seperti semula.
Politisi Partai Demokrat asal Deaa Undisan, Tembuku ini, mengaku tak habis pikir atas polemik yang disebabkan oleh BKSDA Bali. Dimana lembaga yang seharusnya berperan sebagai penjaga dan melestarikan alam, justru menjadi lembaga yang memberikan keputusan yang merugikan lingkungan.
Pasalnya, Sudiasa melihat selama ini, banyak hutan di kawasan lereng gunung Batur maupun pinggiran Danau Batur yang disucikan masyarakat, justru berdiri akomodasi pariwisata. Pihaknya pun meminta agar BKSDA mengungkap data dan menindak hal tersebut. "Itu yang di TWA Penelokan kawasan Kedisan itu kan baru satu. Sedangkan hutan kita yang dimanfaatkan untuk akomodasi, bukan dijaga ada banyak. Banyak oknum yang bermain. Coba BKSDA telusuri itu, banyak penyalahgunaan hutan, harus dibuka data siapa yang sudah memanfaatkan atau menyalah gunakan," tegasnya.
Terlebih selama ini, setiap orang telah sepakat bahwa Danau Batur dan hutan di sekelilingnya merupakan kawasan suci. Karena itu, tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, terlebih lagi dalam bentuk usaha pariwisata. "Kalau dimanfaatkan untuk pertanian, itu tidak masalah. Tapi kalau dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi pribadi dalam bentuk usaha pariwisata, itu harus ditegaskan," ujarnya. Untuk itu, BKSDA diharapkan tidak hanya fasih terhadap teori konservasi, tetapi juga harus benar-benar menerapkannya. "Jangan hanya berbicara teori tata ruang, konservasi. Tapi pelaksanaannya justru merusak. Kami harap hal-hal seperti itu, tidak terulang lagi agar kawasan hutan Kintamani tetap lestari," pungkasnya. (ard/red
Komentar