Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Bangli, PAD Bangli Masih Bisa Dioptimalkan

Suasana sidang paripurna DPRD Bangli dengan agenda pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan APBD Induk 2025, Senin (14/10). SD/Ist

Bangli, suaradewata.com - DPRD Kabupaten Bangli mulai melakukan pembahasan terkait Rancangan APBD Induk tahun 2025 yang sebelumnya telah diajukan eksekutif. Awal pembahasan dilakukan melalui sidang paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, Senin (14/10/2024). Sidang dipimpin Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika, SH, MH didampingi Wakil Ketua DPRD Bangli, I Nyoman Budiada SE, MAP dan I Komang Carles SE, MH. Dari eksekutif dihadiri langsung Pjs Bupati Bangli, Made Rentin dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam Pandangan Umum Fraksi Golkar, yang dibacakan Drs IB Made Santosa menyoroti berbagai hal. Salah satunya, merespon penyampaian Pjs Bupati Bangli, I Made Rentin dalam penyampaian nota keuangan APBD Bangli tahun 2025, pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Bangli dirancang Rp 1,2 triliun. Yang mana, sumber pendapatannya berasal dari PAD sebesar Rp 307 miliar. "Angka Rp 307 miliar tersebut masih bisa dioptimalkan, khususnya dari sektor pajak hotel dan restoran melalui perluasan basis pajak serta evaluasi dalam metode dan sistem pemungutannya," tegasnya.

Mengingat, lanjut dia, kunjungan pariwisata ke Bali baik dari turis mancanegara maupun domestik pasca Covid-19 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. "Perkembangan bisnis pariwisata, khususnya di regional Kintamani juga mengalami perkembangan yang sangat pesat, diantaranya dengan bertumbuhnya banyak hotel, glamping, villa, restaurant, coffee shop. Ini berarti bertambahnya jumlah wajib PHR," papar Gus Santosa.

Untuk itu, pihaknya menilai ekskutif perlu memperbaiki metode dan sistem pemungutan dengan lebih banyak memanfaatkan teknologi informasi serta digitalisasi (online). "Pemerintah perlu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam penggalian potensi dan metode pemungutannya. Upaya peningkatan perolehan PHR jangan hanya berkutat pada perluasan basis PHR di kisaran warung-warung dan rumah makan seputaran kota Bangli. Kita ketahui bersama anggaran makan per orang untuk warung-warung makan di kota Bangli hanya dikisaran Rp 10 ribu sampai Rp 15 ribu," bebernya. Menurutnya warung-warung makan ini tentu tidak layak di klasifikasikan sebagai sebuah restauran. Dimana para pelanggannya merupakan pekerja lokal kelas menengah ke bawah.

Sementara Pandangan Fraksi Restorasi Raya yang dibacakan I Ketut Guna SE menyatakan pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini TAPD dan masing-masing OPD agar dapat lebih serius dan berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi-aspirasi yang ada di dalam masyarakat. Pemerintah Daerah diharap dapat memenuhi dan mendukung anggaran berupa aspirasi DPRD serta pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bentuk tanggung jawab pihaknya berada di tengah-tengah masyarakat. "Fraksi Restorasi Raya berpendapat seperti pembicaraan pada tahun anggaran lalu, agar pemerintah daerah melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembayaran pembangunan daerah," ujar Guna.

Sedangkan Pandangan Fraksi PDIP yang dibacakan Nengah Dwi Madya Yani, mengapresiasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Daerah, khususnya sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Yang mana, salam kurun waktu tiga tahun terakhir, PAD Kabupaten Bangli mengalami peningkatan yang pesat, dari Rp 119 miliar lebih pada 2021 menjadi Rp 307 miliar lebih dalam RAPBD 2025. "Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dan mengelola sumber daya secara efektif," ungkapnya. Untuk diharapkan, upaya ini terus ditingkatkan dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan dan memperkuat tata kelola pendapatan agar kemandirian fiskal daerah semakin kuat.ard/adn

• TAGS:
• DPRD
• Paripurna