Bupati Bangli Ambil Alih Penetapan Target Kunjungan

Bangli, suaradewata.com – Anjloknya tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangli pada triwulan pertama 2016, memantik berbagai kecurigaan dari kalangan pelaku pariwisata. Sebab, banyak dugaan telah terjadi kebocoran yang menyebabkan hal tersebut terjadi.

Lantaran itu, Bupati Bangli I Made Gianyar pun angkat bicara. Pihaknya menilai ada yang salah dalam kinerja petugas pungut dan jajaran Disbudpar Bangli dalam menetapkan target kunjungan.

Oleh sebab itu, ke depan bupati langsung yang akan mengambil alih membuatkan target kunjungan wisatawan kepada Kadisbudpar. “Ke depan bupatinya langsung yang akan membuatkan target, bukan lagi Kepala Dinas Pariwisata,” tegas Made Gianyar, Rabu (25/05/2016).

Sebelum membuat target, Made Gianyar mengaku akan bertemu dulu dengan para pemilik pariwisata.

“Saya pastikan kedepan Bupati yang akan buatkan target. Nanti Kadis Pariwisata, siap gak dengan target demikian. Dengan begitu, target sekarang tidak boleh dipakai main-main. Kalau saya, targetkan semisal satu juta per tahun, maka harus tercapai satu juta. Kalau tidak tercapai, Kadisnya harus siap berhenti,” ancamnya dihadapan Kadisbudpar Bangli, I Wayan Adnyana.

Namun sebelum kadis diberhentikan, lanjut dia, jajaran pejabat di bawahnya juga harus siap-siap juga diberhentikan, bila perlu hingga ke petugas pungutnya akan di PHK. “Selama ini, kinerjanya sudah tidak mencapai target, namun semuanya masih tetap menjabat. Ini kan berat jadinya,” sesalnya.

Kedepan dia menekankan, pihaknya tidak mau lagi mendengar ada kata kebocoran yang terjadi dalam pemungutan retribusi pariwisata di Bangli. “Saya tidak mau dengar ada bicara, bocor-bocor lagi. Untuk tidak terjadi kebocoran saya sudah memberikan alternatif. Petugas tiket tidak boleh menerima uang. Hanya bisa menyerahkan tiket saja. Bila perlu, yang menerima uangnya langsung dari petugas pendapatan,” ungkap Bupati asal Desa Bunutin, Kintamani ini.

Dengan kata lain, alternatif yang ditawarkan adalah adanya pemisahan antara yang menerima uang dan pemberi tiket. “Kayaknya ini yang paling gampang dilakukan untuk menekan kebocoran. Sebab, bisa saling melakukan pengawasan. Satu orang tamu, satu orang bayar. Tiga orang tamu, sekian juga yang bayar. Bila perlu Dinas Pendapatan tidak usah ngantor, karena tugasnya di lapangan untuk meningkatkan pendapatan daerah,” ungkap Bupati.

Sebab, lanjut dia, jika PAD naik, kesejahteraan pegawai dan masyarakat bisa ditingkatkan. “Bagaimana caranya untuk bisa sejahtera? kita harus kerja, kerja dan kerja. Naikkan PAD, nanti kesejahteraan pegawai pasti naik,” ujarnya. Alternatif lain yang ditawarkan, chek and balance harus ada. Kalau memang dipandang lebih menguntungkan, petugas bisa langsung ditempatkan di masing-masing restauran yang saat ini masih aktif di Kintamani. Kalau ada wisatawan yang masuk restauran langsung kasi karcis. Dengan pola tersebut, juga bisa meminimalis kebocoran PHR. Hanya saja, hal tersebut diingatkan harus dikaji terlebih dahulu. ard

• TAGS: