Absen Petugas di Pos KTP, Fiktif
- 17 Maret 2015
- 00:00 WITA
- Jembrana
- Dibaca: 4432 Pengunjung
Jembrana, suaradewata.com- Pos Pantau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi setiap orang yang hendak memasuki Bali lewat Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk terus digoyang masalah. Setelah kasus pungutan liar yang sempat merepotkan Pemkab Jembrana beberapa waktu lalu, kini Pos KTP Gilimanuk digoyang absen fiktif.
Informasi yang berhasil dikumpulkan koran ini menyebutkan, dugaan absen fiktif dilakukan agar petugas jaga di Pos KTP Gilimanuk tetap mendapatkan uang transport meski tidak ikut bertugas di sana. Selama ini Pemkab Jembrana melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jembrana menganggarkan uang transport untuk seorang petugas sebesar Rp. 1,3 juta per orang selama sebulan.
Guna melakukan penjagaan di Pos KTP Gilimanuk, Penmkab Jembrana melakukan kerjasama dengan TNI dan Polri. Penjagaan dilakukan unsur petugas Dukcapil, Satpol PP, Kepolisian, TNI/PM dan Tim Deteksi Dini. Setiap petugas yang ditunjuk melakukan tugas di Pos KTP Gilimanuk mendapat insentif Rp. 40 ribu per hari. Jadi, seorang petugas yang dipercaya melakukan penjagaan di Pos KTP Gilimanuk mendapatkan dana Rp. 1,3 juta yang diterima setiap bulan.
“Namun dalam kenyataan, tidak semua orang yang ditunjuk untuk menjalankan tugas di Pos KTP Gilimanuk melaksanakan tugasnya. Ada orang yang tidak pernah datang tetapi dalam buku absen, terdaftar melaksanakan tugas secara rutin. Hal ini yang kami katakan sebagai absen fiktif,” ujar sumber koran ini.
Anehnya menurut sumber tersebut, kelompok yang membuat absen fiktif adalah unsur petugas dari lingkungan Pemkab Jembrana sendiri. Hal ini menimbulkan kecemasan, penjagaan di pintu masuk Bali tersebut bakal didak efektif dilakukan. Akibatnya bisa fatal bagi keamanan di Jembrana. Apalagi, kelompok tersebut sering melakukan intimidasi terhadap kelompok lain dengan membawa-bawa nama Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Jembrana.
Sumber ini juga meminta agar Pemkab Jembrana lebih tegas dan jeli dalam melakukan pengawasan terhadap para petugas yang diberi kepercayaan mengawal pintu masuk Bali dari barat. Karena ia mengaku malu terhadap aparat Kepolisian, TNI dan Poliasi Militer (PM) yang begitu disiplin menjaga pintu masuk di Gilimanuk. Sementara unsur petugas yang ditugaskan Pemkab Jembrana justru sering berulah dan melakukan manuver yang tidak mendidik.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jembrana, Ketut Wiaspada yang dikonfirmasi terpisah, Senin (16/03/2015) mengaku sudah mengetahui informasi tersebut. Setelah mengetahui informasi itu, ia sudah memanggil dua orang kepala bidang yang menangani masalah penjagaan di Pos KTP Gilimanuk. Kedua kepala bidang ini ditugaskan untuk mengusut tuntas praktik abesensi fiktif tersebut dan melaporkannya kepada Kadis dan Bupati Jembrana.
“Saya baru saja memanggil dua orang kepala bidang untuk membahas masalah ini. Mereka sudah ditugaskan ke Gilimanuk guna mengusut tuntas kasus tersebut. Petugas jangan main-main dengan masalah ini karena menyangkut keamanan dan kenyamanan masyarakat seluruh Bali,” tegas Wiaspada. dem
Komentar