Demokrasi Berkedaulatan

  • 19 Desember 2014
  • 00:00 WITA
  • Nasional
  • Dibaca: 2660 Pengunjung

Opini, suaradewata.com- Momentum peralihan kepemimpinan (Pemilihan Presiden/Pilpres) pada beberapa bulan ke depan akan menghasilkan pemimpin yang akan menjawab pertanyaan tentang quo vadis Negara ini. Puncak momentum dari pergantian pemimpin nasional akan memberikan gambaran dari visi dan misi serta program yang akan direalisasikan untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Indonesia memiliki beribu evaluasi yang perlu segera dibenahi karena nasib masa depan bangsa merupakan apa yang telah dikerjakan hari ini oleh bangsa ini. Quo vadis bangsa ini menjadi dilema bagi masyarakat Indonesia saat ini, karena problema yang dihadapi masyarakat Indonesia ini, semakin hari kian menjadi sangat kompleks.

Menjadi masyarakat ketika berkaca pada kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi Negara tersebut menggunakan system demokrasi, maka sudah sewajarnya jika Negara merupakan sarana untuk mengakomodasi keutuhan warga negaranya, kebijakan pada saat proses legislasi sampai pada proses distribusi, harus benar-benar menjadi focus pemerintah yang ditujukan sebagai kebaikan bersama untuk setiap warganya.

Kondisi rakyat Indonesia bias menjadi cermin yang jelas, karena dengan melihat bagaimana kondisi rakyat ini, rakyat Indonesia terombang-ambing oleh berbagai macam permasalahan yang tak kunjung selesai, baik permasalahan sosial, politik, maupun ekonomi. Banyak hal pembenar bagi masyarakat Indonesia ini ketika seolah-olah peran negara dirasakan hilang oleh rakyatnya sendiri.

Realitas yang dialami oleh bangsa ini begitu mengalami kemunduran jika dilihat secara substansi, tidak lain kerena Indonesia tidak bias lagi mencetak pemimpin yang bias mendorong bangsa ini agar kembali menjadi negara yang berdaulat dan berdikari. Indonesia berdikari dilihat sebagai segala upaya yang terkait dengan konsep penguatan Negara baik dari dimensi Sosbudpolekhukam. Konsep ini dianggap penting karena kegagalan negara dalam membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya yang dibuktikan dengan masih banyaknya penduduk miskin, rendahnya tingkat kesehatan hingga masalah keamanan yang muncul dengan isu teroris dunia.

Pada dasarnya negara memiliki fungsi dan peranannya, sehingga penguatan Negara sendiri yang mengarah pada indicator berdaulat dan berdikari terletak bagaimana Negara menjalankan fungsi dan peranannya sesuai dengan ekpektasi warga Negara dan berpacu pada aspek-aspek yang meliputi peran dan fungsinya. Kemampuan Negara diuji agar dengan kinerjanya baik untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, efisiensi administrasi dengan birokrasi minimum, pemberantasan korupsi, menjamin adanya transparasi dan akuntabilitas pada semua institusi pemerintahan serta yang paling penting adalah upaya penegakan hukum.

Kemerdekaan yang dirasakan oleh bangsa ini dikatakan oleh Soekarno hayalah pintu gerbang, artinya dimana dan kemana kita akan membangun bangsa ini ditentukan oleh generasi penerusnya. Menghadapi permasalahan nasional yang begitu kompleks bangsa ini hanya dipertemukan dengan dua pilihan yaitu mati atau bangkit. Untuk menjadi bangsa yang bangkit maka bangsa ini perlu melihat aspek mana saja yang perlu diperbaiki dan diprioritaskan, karena tanpa itu semua kemajuan bangsa ini akan sangat sulit tercapai.

Faktor ekonomi menjadi fondasi kokohnya kekuatan negara dalam kesejahteraan rakyatnya dan kemandirian bangsanya sehingga tidak dengan mudah diintervensi oleh negara lain. Apa yang terjadi hari ini adalah gabungan korporasi besar, kekuatan politik pemerintah, kekuatan perbankan, kekuatan militer, kekuatan media massa, dan kecanggihan intelektual penghamba kekeuasaan merupakan kekuatan yang sangat dahsyat untuk menjalan imperialisme ekonomi terhadap negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa negara berkembang yang mudah dijadikan sebagai negara pelayan kapitalisme internasional adalah negara yang pemimpinnya masih mengalami penjajahan mental. Selama kolonisasi mental itu tetap bercokol kuat dibenak pemimpin bangsa ini, selama itu pula sulit diharapkan bangsa Indonesia bisa betul-betul memelihara kemerdekaan dan kedaulatanya.

Isu tentang kemandirianekonomi bangsa Indonesia akan menjadi kekuatan negara ini untuk keluar dari penjajahan jenis baru di era modern sekarang ini. Sistemkapitalismeinternasionalturutmenggeruskedaulatannegaradankembalimelakukanintervensipolitikmelaluisiteminternasional yang ada dengan kata lain bahwa Indonesia bisa lepas dari cengkraman kapitalisme internasional tergantung pada satu hal pokok yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi Bangsa tanpa banyak tergantung pada negara lain, terutama Amerika dan sekutunya ataupun beberapa korporasi besar yang selama ini mengusai SumberDayaAlam (SDA) Indonesia.

Jika berkaca pada apa yang harus dibenahi oleh Negara ini dahulu adalah aspek yang berkaitan dengan perekonomian, jika dirasakan lagi ternyata Negara ini memiliki potensi besar. Indonesia memilikijumlah penduduk besar, peringkat ke 4 dunia, memiliki kekayaan SDA yang tidak terkelola dengan maksimal untuk bias dirasakan dan dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. Justru kekayaan alam ini seolah menjadi “kutukan” yang menyengsarakan rakyat Indonesia akibat pengelolaan dan penguasaannya bukan di tangan pemerintah Indonesia namun oleh berbagai perusahaan asing yang dengan dalih investasi modal asing, mampu menguasai dan menjarah SDA sah milik Indonesia. Bahkan jika melihat peta pengeboran migas di Indonesia  bias dilihat sebagian besar lebih banyak dikuasai asing. Dari sinilah awal mula “penjajahan” itu terjadi di era modern ini. Sudah selayaknya dan sewajarnya bahwa seharusnya kekayaan itu dikelola dan dikuasai sendiri oleh pemerintah demi mewujudkan kemandirian ekonomi dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Melihat bagaimana kondisi Indonesia saat ini setidaknya membuat kita tahu harus diarahkan kemana Negara ini. Sebagai solusi adalah kondisi yang akan dirubah harus turut merubah juga kondisi yang lainya. Pertama, sebagai contoh dari segi mental pemimpin bangsa dan rakyat Indonesia secara keseluruhan harus turut berubah. Tidak ada lagi yang bermental inlander, harus ada pemimpin yang kuat dan tegas untuk tidak menjadikan negerinya menjadi hamba korporasi asing dan kepentingan asing lainnya.

Pada momentum Pilpres nasib Indonesia akan dibawa karena dengan memiliki pemimpin yang tegas, serta berani untuk membela kepentingan bangsa di atas kepentingan segalanya akan membuat Negara ini kembali menemukan ‘jiwa’nya. Ketegasan seorang pemmimpin dalam konteks ini diharuskan memiliki visi dan misi serta sikap yang jelas, layaknya seorang militer yang dapat mengkonsolidasikan serta mentransformasikan tujuan dengan sempurna. Pemimpin harus memiliki kemampuan seperti sifat militer yang dapat menumbuhkan stabilitas untuk mendorong pembangunan, karenabisamenangkalfaktor-faktor yang mengancam stabilitas dan pembangunan baik yang berasal dari dalam dan dari luar. Negara ini tidak butuh seorang pemimpin yang hanya manis akan janjinya akan tetapi tidak memiliki integritas dan komitmen yang memadai untuk membawa Indonesia ke puncak kemajuan dan kejayaan.

Danang Sangga Buwana, Penulis adalah Komisioner Komite Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.

 

 


TAGS :

Komentar

FACEBOOK

TWITTER