RAPBD Buleleng Tahun 2023 Dirancang Produktif Pemenuhan Hak- Hak Dasar Masyarakat
- 17 November 2022
- 17:30 WITA
- Buleleng
- Dibaca: 1444 Pengunjung
Buleleng, suaradewata.com - DPRD Kabupaten Buleleng menggelar rapat antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Buleleng dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buleleng, di Ruang Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Buleleng, pada Kamis, (17/11/2022).
Tampak hadir dalam rapat tersebut Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buleleng yang tergabung dalam Badan Anggaran, Sekda Gede Suyasa dan Asisten Setda, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buleleng serta undangan lainnya.
Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna, SH membahas optimalisasi anggaran yang bersifat pemenuhan hak-hak dasar terhadap pelayanan masyarakat. Diantaranya terkait dengan pendidikan, kesehatan, pangan dan infrastruktur.
Terhadap penyediaan layanan kesehatan terutama yang menjadi persoalan dimasyarakat saat ini , Ketua Dewan Supriatna menegaskan bahwa Pemerintah Daerah telah mengupayakan semaksimal mungkin terhadap pelayanan hak-hak masyarakat dengan pemenuhan target UHC. Sehingga lebih dari 95 persen masyarakat telah tercover jaminan kesehatan.
"Terhadap layanan ambulance jenazah bagi pasien miskin pemegang kartu KIS, untuk di Tahun 2023 ini Pemkab Buleleng dengan Dewan Buleleng akan segera mengambil langkah-langkah menyiapkan anggaran untuk layanan ambulance jenazah gratis bagi masyarakat pemegang kartu KIS." pungkas Supriatna.
Sementara itu, Pj. Bupati Lihadnyana mengatakan bahwa sesuai dengan komitmen bersama dengan DPRD untuk merancang anggaran yang sehat, realistis dan produktif dalam kontek pembelanjaan APBD, seperti halnya pada belanja hibah kepada instansi vertikal, dalam hal ini dipandang perlu mendapat evaluasi.
"Sehingga anggaran yang diperlukan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, APBD Buleleng Tahun Anggaran 2023 setelah Nota Pengantar Keuangan dirancang sebesar Rp 2,18 Triliun lebih, mengalami penurunan Rp 92,32 Miliar lebih atau 4,06 persen, dengan rincian dari PAD dalam RAPBD sebesar Rp 500 Miliar dan Pendapatan Transfer dalam RAPBD dirancang sebesar Rp 1, 68 Triliun lebih.
Belanja daerah dalam RAPBD 2023 dirancang sebesar Rp 2,19 Triliun lebih, dengan perbandingan komponen pendapatan dan belanja daerah, RAPBD tahun anggaran 2023 dirancang mengalami defisit sebesar Rp 12,63 milyar lebih yang akan ditutupi melalui Pembiayaan Daerah.
Selanjutnya Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2023 akan segera dilakukan penyempurnaan dalam agenda rapat selanjutnya sebelum ditetapkan menjadi APBD.sad/nop
Komentar