Bangli Sabet Penghargaan Raih WTP Tiga Kali Berturut-Turut
- 03 November 2019
- 00:00 WITA
- Bangli
- Dibaca: 1803 Pengunjung
Bangli, suaradewata.com - Pemerintah Kabupaten Bangli dibawah kepemimpinan Bupati I Made Gianyar bersama Wakil Bupati Sang Nyoman Sedana Arta, berhasil menorehkan prestasi tiga kali secara berturut-turut menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Atas keberhasilannya tersebut, sebagai wujud apresiasi Pemerintah dalam hal ini Kementrian Keuangan RI melalui Perwakilan Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, menyerahkan penghargaan kepada Bupati Bangli, I Made Gianyar, Kamis (31/10). Acara yang digelar di Ruang rapat Krisna sekretariat Daerah Kabupaten Bangli dihadiri oleh Bupati Bangli, Kakanwil Perbendaharaan Provinsi Bali beserta jajaran dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli.
Pada kesempatan itu, Bupati Bangli I Made Gianyar, SH.M.Hum.,M.Kn menyampaikan dalam penggunaan keuangan daerah dan keuangan Negara, kita selalu di awasi, yang dalam bahasa undang undangnya di audit dan diperiksa oleh BPK RI. “Seperti kita ketahui tidak akan ada hasil tanpa usaha. Beberapa waktu lalu kita juga dikunjungi dari BI terkait dengan TPID dengan penilainya. Rupanya yang menyebabkan kita berprestasi itu adalah bekerja dan administrasi” terangnya.
Lanjut, dalam sebuah proses penggunaan anggaran autput dan autkam-nya sudah bagus akan tetapi ada yang harus dibenahi yaitu proses. “Jika sudah melakukan belanja barang tentu SOP-nya sudah ada. Tidak mungkin beli barang tanpa SOP karena SOP itu adalah sebuah proses dimana bisa diawali dari perencanaan, katakanlah mau beli barang apa, dimana beli, bagaimana cara belinya, sampai akhirnya barang tersebut bisa sampai ke tangan kita. Hal-hal itu lah disebut SOP yang terkadang tidak kita formalkan dalam dokumen,” jelasnya.
Sebab, salah satu ciri pemerintah adalah kaitanya dengan regulasi mengatur hal hal yang dilaksanakan. “Dari kerja keras kita, Kabupaten Bangli memang tidak sebagus kabupaten lain akan tetapi kita juga sudah meraih WTP tiga kali berturut-turut tentu hal itu adalah capaian yang luar biasa berkat kerja keras dan koordinasi semua pihak” kata Made Gianyar. Lanjut Made Gianyar, meski kita pernah terbawah akhirnya hasil penilaian kemarin tatakelola Aset kita sudah menjadi unggulan dengan nilai tertinggi. “Walaupun masih ada beberapa penilaian yang masih kurang, tentu hal itu harus kita perbaiki melalui pola pola yang lebih kreatif,” tambah Bupati asal desa Bunutin, Kintamani ini.
Sementara Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaraan Provinsi Bali Tri Budianto,SP.MT , menyampaikan penghargaan Pemerintah Republik Indonesia kepada pemerintah Daerah Kabupaten Bangli adalah sebuah wujud apresiasi yang sesuai dengan regulasi. “Kami Kanwil yang ada di semua Provinsi memang dikunjungi oleh Kementerian Keuangan sebagai wakil dari menteri keuangan di daerah. Oleh karena itu kami diberi amanat untuk menyampaikan penghargaan kepada kabupaten Bangli atas capaian WTP yang ketiga kalinya secara berturut-turut,” ungkapnya.
Disampaikan, untuk mencapai WTP dari awalnya pasti terasa sangat sulit dan akhirnya dengan usaha dan kerja keras dari seluruh steak holder akhirnya WTP berhasil di capai. Ditekankan, untuk berikutnya, penilaian bukan menjadi lebih mudah akan tetapi justru menjadi lebih sulit karena kita ketahui pemeriksaan BPK itu semakin meningkat dari tahun ketahun. “Begitu kita mencapai WTP pemeriksaan akan meningkat ke level yang lebih detail. Untuk saat ini yang dilihat BPK bukan hanya dari segi pencatatan saja akan tetapi sudah masuk pada kinerja. Kalau dulu Pemerintah Daerah mengadakan barang sebanyak banyaknya sekarang sudah bisa menjadi temuan karena itu merupakan pemborosan,” tegasnya.
Lebih lanjut Tri Budianto menyampaikan, beberapa problem yang dialami oleh setiap daerah dalam realisasi anggaran yaitu dari segi pola, karena penerapan polanya adalah realisasi anggaran selalu mendekati akhir tahun anggaran, dan hal itu sangat tidak baik. Pemerintah Daerah dalam kurun waktu tertentu harus menyiapkan dana yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan tertentu baik fisik maupun non fisik, hal itu juga sangat tidak berdampak maksimal terhadap perekonomian. “Oleh karena itu pola-pola tersebut bisa dirubah menyesuaikan dengan ketentuan yang sudah di atur dalam serapan realisasi anggaran baik melalui dana pusat dan daerah menghindari realisasi yang numplek di akhir tahun anggaran” pungkasnya. ard/ari
Komentar