Ini Alasan Ketua Komisi I DPRD Bangli Dukung Keputusan Bupati Tunda Rekrutmen PPPK

Oleh : ard/sar | 12 Februari 2019 | Dibaca : 1386 Pengunjung

Ini Alasan Ketua Komisi I DPRD Bangli Dukung Keputusan Bupati Tunda Rekrutmen PPPK

sumber foto :suaradewata

Bangli, Suaradewata.com – Setelah sempat mendapat angin segar, nasib tenaga honorer khususnya yang masuk K-2 di Bangli kini justru merana. Pasalnya, Bupati Bangli telah memutuskan menunda rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini. Imbasnya, penundaan tersebut menutup peluang mereka bisa direkrut menjadi PPPK yang setara PNS tersebut tahun 2019 ini.

Meski demikian, Ketua Komisi I DPRD Bangli Satria Yudha tetap mendukung langkah Bupati Bangli, I Made Gianyar untuk menunda rekrutmen PPPK tahun ini. Alasannya, dari awal telah disampaikan, jadi tidaknya rekrutmen PPPK semua bermuara ke Bupati. “Prinsip awal kita sama, ingin sama-sama membantu para tenaga pengabdi dan tenaga kontrak. Namun jika memang kouta Pusat tidak mengakomodir semua, saya sependapat dengan bapak Bupati,” tegas Satria Yudha saat dikonfirmasi Selasa (12/02/2019).

Menurutnya, jika rekrutmen PPPK dipaksakan dilakukan sekarang, ujung-ujungnya karena gajinya juga dibebankan daerah sehingga dikhawatirkan akan memicu persoalan lain kedepan. “Kan lebih  baik, jika tenaga honorer kita tingkatkan gajinya oleh daerah. Ini, nantinya akan kita bahas dalam  pembahasan APBD tahun 2020 untuk bisa meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer dan pengabdi. Walaupun namanya bukan PPPK. Walaupun tetap namanya, tenaga honorer dan kontrak dan sebagainya, tapi nafkahnya ditingkatkan sesuai kemampuan daerah,” tegas Politisi PDIP asal Dusun Tanggahan Peken, Susut ini.

Tindak lanjut dari itu, pihaknya mengaku akan segera menggelar rapat kembali dengan BKD. “Saya juga nanti akan berbicara langsung dengan Bupati. Bagaimana sebaiknya agar bisa membantu. Karena pada prinsipnya, kita sama-sama ingin membantu rekan-rekan yang sudah mengabdi lama. Kalau memang tidak bisa mengakomodir semua sesuai keingian daerah, akan lebih baik memang ditunda,” jelasnya.

Lantas bagaimana peluang rekrutmen PPPK tahun 2020 apa akan bisa mendapatkan kouta lebih banyak sesuai keinginan Bupati? “Kalau memang pusat tidak memberikan sesuai dengan keinginan di daerah, lebih baik tidak dilakukan rekrutmen PPPK. Kita tinggal, naikkan nafkahnya yang sudah ada. Tidak lagi, kita harus mengikutkan proses PPPK. Tapi nafkahnya kita naikknya, sesuai yang didapat PPPK. Dari pada ikut testing lagi, malah kacau jadi situasinya,” ungkapnya. Prinsipnya di awal, lanjut Satria Yudha, pihaknya tidak ingin ada masalah soal ini.

Lebih lanjut, pihaknya menampik, tidak berarti penundaan ini akan menutup peluang K-2 sebanyak 43 orang untuk menjadi PPPK. “Belum tentu. Yang pasti, semangat kita sama ingin membantu semua.  Kita ikuti juklak-juknisnya. Ketika juklak-juknisnya belum datang, kita tidak berani. Kita ingin itu jelas dulu supaya tidak menjadi masalah kedepannya. Nantinya saya akan rapat kembali dengan BKD dan Bupati agar lebih tahu detailnya dulu. Pokoknya janganlah risau. Kami ingin memperjuangkan semuanya,” pungkas Satria Yudha.

Sebelumnya, keputusan Bupati menunda rekrutmen PPPK hingga tahun 2020, lantaran kuota seleksi yang diberikan pusat sangat sedikit. Selain itu, petunjuk  pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak Juknis) soal penganggaran gaji PPPK juga belum jelas sehingga menyebabkan Pemkab Bangli terpaksa menunda proses rekrutmen PPPK tersebut.Padahal sesuai jadwal pusat, seleksi rekrutmen PPPK tahap I sudah mulai dibuka pada Februari ini. Yang mana, kuota yang diberikan sesuai jumlah tenaga harian eks K-2 di Bangli sebanyak 43 orang yang terdiri dari 6 orang guru dan 37 orang tenaga penyuluh pertanian. Sementara keinginan Bupati Bangli, sesuai pendataan terakhir jumlah pegawai yang diharapkan bisa ikut seleksi PPPK yakni sebanyak 718 orang. Rinciannya, 43 tenaga harian eks K-2, 670 GTT dan 5 tenaga kesehatan. Karena itu, Bupati asal desa Bunutin, Kintamani ini, mengaku akan bersurat secara khusus kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) agar ke 718 tersebut bisa ikut seleksi PPPK. ard/sar


Oleh : ard/sar | 12 Februari 2019 | Dibaca : 1386 Pengunjung


TAGS :




Berita Terkait :

Denpasar, 13 November 2019 15:58
Wisata Halal kembali Mencuat, PD KMHDI Bali: Coba Pak Metri Jalan-Jalan dan Selami Kembali Pulau Bali
Denpasar, suaradewata.com - Belakangan ini, muncul kembali wacana bahwa Pulau Bali akan dija ...
Nusantara, 13 November 2019 14:14
Pemkab Tabanan Rayakan HKN ke 55 di Gedung Kesenian I Ketut Maria
Tabanan, suaradewata.com – Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Kesehatan, ...
Nusantara, 13 November 2019 13:11
Menyoal Pencekalan Habib Rizieq Shihab
Oleh : Bustaman al Rauf Opini, suaradewata.com - Sejumlah Ormas Islam seperti Front Pemb ...
Nusantara, 13 November 2019 13:09
Cari Identitas Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan Melalui Sidik Jari
Jakarta, suaradewata.com - Tim Inafis dari Kepolisian sedang melakukan olah TKP usai ledakan ...
Nusantara, 13 November 2019 13:08
Komitmen Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju
Oleh : Rahmat Kartolo Opini, suaradewata.com - Presiden Jokowi dan KH. Ma’ruf Amin ...
Nusantara, 13 November 2019 13:06
Masyarakat Menolak Reuni 212
Oleh : Irvan Ramadhan Opini, suaradewata.com - Persaudaraan Alumni (PA) 212berencana men ...
Nusantara, 13 November 2019 13:04
Presiden Jokowi Hormati Proses Judicial Review RUU KPK di MK
Oleh : Alfisyah Kumalasari Opini, suaradewata.com - Presiden Jokowi hingga saat ini belu ...
Nusantara, 13 November 2019 13:04
Gunakan Jaket Ojol, Begini Tanggapan Pihak Gojek
Jakarta, suaradewata.com - Manajemen Gojek buka suara terkait adanya dugaan bom&nb ...
Nusantara, 13 November 2019 12:59
Masyarakat Papua Tidak Akan Merayakan Kemerdekaan West Papua New Guinea dan HUT OPM
Oleh : Tw Deora Opini, suaradewata.com - Kelompok makar dan separatis seperti West Papua ...
Nusantara, 13 November 2019 12:53
Jangan Sebar Foto Jasad Terduga Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan
Jakarta, suaradewata.com - Ledakan terjadi di Polresta Medan, Sumatera Utara. Ledakan ini di ...


Berita Lainnya :

Denpasar, 13 November 2019 15:58
Wisata Halal kembali Mencuat, PD KMHDI Bali: Coba Pak Metri Jalan-Jalan dan Selami Kembali Pulau Bali
Denpasar, suaradewata.com - Belakangan ini, muncul kembali wacana bahwa Pulau Bali akan dija ...
Nusantara, 13 November 2019 14:14
Pemkab Tabanan Rayakan HKN ke 55 di Gedung Kesenian I Ketut Maria
Tabanan, suaradewata.com – Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Kesehatan, ...
Nusantara, 13 November 2019 13:11
Menyoal Pencekalan Habib Rizieq Shihab
Oleh : Bustaman al Rauf Opini, suaradewata.com - Sejumlah Ormas Islam seperti Front Pemb ...
Nusantara, 13 November 2019 13:09
Cari Identitas Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan Melalui Sidik Jari
Jakarta, suaradewata.com - Tim Inafis dari Kepolisian sedang melakukan olah TKP usai ledakan ...
Nusantara, 13 November 2019 13:08
Komitmen Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju
Oleh : Rahmat Kartolo Opini, suaradewata.com - Presiden Jokowi dan KH. Ma’ruf Amin ...
Nusantara, 13 November 2019 13:06
Masyarakat Menolak Reuni 212
Oleh : Irvan Ramadhan Opini, suaradewata.com - Persaudaraan Alumni (PA) 212berencana men ...
Nusantara, 13 November 2019 13:04
Presiden Jokowi Hormati Proses Judicial Review RUU KPK di MK
Oleh : Alfisyah Kumalasari Opini, suaradewata.com - Presiden Jokowi hingga saat ini belu ...
Nusantara, 13 November 2019 13:04
Gunakan Jaket Ojol, Begini Tanggapan Pihak Gojek
Jakarta, suaradewata.com - Manajemen Gojek buka suara terkait adanya dugaan bom&nb ...
Nusantara, 13 November 2019 12:59
Masyarakat Papua Tidak Akan Merayakan Kemerdekaan West Papua New Guinea dan HUT OPM
Oleh : Tw Deora Opini, suaradewata.com - Kelompok makar dan separatis seperti West Papua ...
Nusantara, 13 November 2019 12:53
Jangan Sebar Foto Jasad Terduga Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan
Jakarta, suaradewata.com - Ledakan terjadi di Polresta Medan, Sumatera Utara. Ledakan ini di ...

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 

Facebook

Twitter