Diduga Salahgunakan Kewenangan, Sejumlah Pejabat Pemkab Buleleng “Dilaporkan”

Oleh : adi/ari | 20 Maret 2017 | Dibaca : 4902 Pengunjung

Diduga Salahgunakan Kewenangan, Sejumlah Pejabat Pemkab Buleleng “Dilaporkan”

sumber foto :suaradewata.com

Buleleng, suaradewata.com  Sejumlah masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik lahan di Desa Pejarakan mendatangi Kejaksaan Negeri Buleleng, Senin (20/3/2017), setelah sebidang tanah mereka diambil alih oleh PT Prapat Agung. Kedatangan warga Desa Pejarakan itu setelah mengetahui munculnya perpanjangan izin Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang kemudian menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) kepada PT. Prapat Agung dari Pemerintah Kabupaten Buleleng.

“Kami melihat adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan sehingga merugikan masyarakat dan kas daerah. Ada peraturan yang dilanggar oleh oknum pejabat di (Pemerintah Kabupaten) Buleleng sehingga keluar izin itu (Izin HGB dari Pemkab Buleleng). Pantasnya tidak keluar karena melanggar aturan, jadi keluar. Dipaksakan itu (Proses keluarnya izin HGB ke PT. Prapat Agung),” papar Gede Suardana dari LSM Forum Peduli Masyarakat Kecil (FPMK) yang mendampingi warga ke Kejaksaan Negeri SIngaraja.

Menurut Suardana, sejumlah masyarakat di Desa Pejarakan yang mendatangi Kejari Buleleng juga menunjukan bukti kepemilikan tanah mereka. Ada yang berupa Patok D yang dikeluarkan tahun 1959 bahkan penetapan kepemilikan tanah berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 1982 yang disahkan Direktorat Jendral Agraria.

Ironisnya, kegiatan diatas lahan yang di klaim oleh PT Prapat Agung bukan merupakan permasalahan baru. Suardana mengungkapkan, sudah dilakukan pengawasan sejak era Bupati Buleleng Ketut Wirata Sindu. Yang saat itu pemberian izin kepada PT Prapat Agung dalam bentuk HPL. Bahkan, lanjutnya, akibat tidak ada kegiatan signifikan, maka lahan tersebut sempat ditetapkan sebagai lahan terlantar.

Beberapa sumber dari warga pemilik lahan pun bahkan mengaku masih sempat melakukan pengelolaan terhadap lahan tersebut. Hingga akhirnya Bupati Buleleng era Putu Bagiada pada tahun 2008 merekomendasikan izin pembuatan sertifikat hak milik bagi masyarakat yang berpuluh tahun menggarap  lahan terlantar itu.

“Prosesnya sudah sampai di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Singaraja dan sampai sekarang tidak jelas. Bahkan ada PT Coral Park yang sempat masuk dan digugat lalu dimenangkan oleh warga. Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap pun sempat dilampirkan untuk mengurus bukti kepemilikan tanah, tapi tidak belum juga diterbitkan oleh BPN,” papar Suardana.

Suardana pun mengungkapkan, ada bentuk pelepasan hak oleh masyarakat dalam bentuk jual-beli kepada PT Prapat Agung. Tapi di sejumlah lokasi pinggiran yang dekat dengan kawasan pantai tidak ada bentuk pelepasan hak sampai kasus ini dilaporkan ke Kejari Buleleng.

Disinggung terkait siapa oknum pejabat yang dilaporkan dalam dugaan penyalahgunaan wewenang, Suardana enggan menyebutkan sederetan nama. Namun dari penuturan Suardana, sederetan pejabat yang turut merekomendasikan hingga turunnya pepanjangan izin kepada PT Prapat Agung tidak menutup kemungkinan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Pelanggaran terhadap aturan Mendagri itu sudah sangat jelas. Dan kami sudah konfirmasi ke Wakil Rakyat Buleleng (DPRD Kabupaten Buleleng) bahwa MoU (Memorandum of Understending) antara Pemkab Buleleng dengan PT Prapat Agung tidak jelas. Bahkan ditanya berapa PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang masuk juga tidak jelas. Bahkan dalam aturan pengelolaan asset juga tegas disebutkan bahwa izin HPL atau HGB yang diberikan harus atas nama Pemda. Tapi nyatanya itu bukan atas nama Pemda,” ungkap Suardana.

Laporan tersebut awalnya sempat nyaris tidak dilayani terkait Kajari Buleleng H Fahrur Rozy yang sedang tidak berada di tempat. Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Buleleng yakni Gede Eka Haryana awalnya sempat menolak terkait keberadaan Kasi Intel Baharudin yang juga tidak berada di tempat.

Namun setelah terlihat melakukan hubungan telepon dengan seseorang petinggi Kejari Buleleng, Eka Haryana pun akhirnya menerima laporan warga di ruang kerjanya. Dikonfirmasi usai menerima warga, Eka Haryana tidak banyak berkomentar terkait laporan tersebut.

Ia pun hanya membenarkan laporan yang disampaikan warga di Desa Pejarakan. Menurutnya, yang dilaporkan masyarakat adalah terkait dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan terhadap proses pemberiaan izin PT Prapat Agung.

“Proses penerbitannya yang katanya tidak sesuai dengan procedural. Nanti kami laporkan dulu ke pimpinan (Kajari Buleleng),” pungkas Eka Haryana.

Pemilik Lahan Tetap Bayar Pajak?

(Laporan warga akhirnya diterima oleh Kasi Pidum Kejari Buleleng)

Walaupun sudah tidak diberikan mengelola sejumlah lahan yang di klaim dan di pagari PT Prapat Agung, beberapa warga yang memiliki bukti kepemilikan tanah sebelum Undang-undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yakni surat Patok D tahun 1959 mengaku masih tetap melakukan pembayaran pajak hingga tahun 2012.

Bahkan, pembayaran pajak tersebut pun terhenti bukan atas kehendak warga melainkan karena surat tagihan pajak tidak pernah disampaikan ke para pemilik oleh oknum Kepala Desa Pejarakan. Hal tersebut terungkap dari pengakuan Arif yang mertuanya merupakan salah satu pemilik lahan dengan bukti kepemilikan surat Patok D tahun 1959.

“Jadi, surat tagihan pajak (SPPT) di klaim dan tidak diberikan kepada kami. Kemudian kami datangi kantor pajak (Dispenda) dan ternyata ada masih nama orang tua serta langsung kami bayar. Semua bukti pembayaran pajaknya ada. Padahal saat itu lokasi sudah dipatok bahkan ada yang dipagari PT Prapat Agung,” kata Arif yang tampak emosi menjelaskan sejumlah kejanggalan proses keberadaan izin PT Prapat Agung di lokasi seluas 45 hektare tersebut.

Selain diatas tanah  muncul bangunan hotel Bali Dinasti, posisi pagar pun juga sempat dimajukan dari posisi awal oleh PT Prapat Agung. Sehingga, ada barisan pagar lain yang terpaksa dirusak oleh warga karena areal tersebut masih milik masyarakat. adi/ari


Oleh : adi/ari | 20 Maret 2017 | Dibaca : 4902 Pengunjung


TAGS : Buleleng sengketa lahan PT Prapat Agung salah guna wewenang




Berita Terkait :

Buleleng, 21 April 2017 20:32
Kartini Polres Buleleng Dapat Scoopy Untuk Bertugas
Buleleng, suaradewata.com - Bertepatan dengan Hari Kartini, yang jatuh pada 21 April ini, te ...
Buleleng, 21 April 2017 20:31
Marak Jaringan Baru, Sopir Truk Pun Pakai Narkoba
Buleleng, suaradewata.com - Peredaran NARKOBA di Buleleng, terbilang marak. Rata-rata para p ...
Buleleng, 17 April 2017 21:02
Polisi Ciduk Pelaku Narkoba Jaringan Lapas Kerobokan
Buleleng, suaradewata.com - Sat Resnarkoba Polres Buleleng, mengamankan Albertus Agung Denny Bian ...
Gianyar, 17 April 2017 20:57
Bocah 9 Tahun Tewas Tertimpa Pohon Saat Mandi
Buleleng, suaradewata.com - Nasib malang dialami pelajar SD Komang Yulia Verayanti (9) warga Dusu ...
Buleleng, 13 April 2017 15:05
Serius Tanggapi Laporan TN Pejarakan, Kajari Buleleng Siapkan Tim
Buleleng, suaradewata.com - Kejaksaan Negeri Buleleng, M Fahrur Rozy, menyikapi serius lapor ...
Buleleng, 12 April 2017 19:24
Kalapas Singaraja Tangkap 3 Napi Pesta “Sabu”
Buleleng, suaradewata.com – Pemberantasan peredaran narkoba di Lembaga Pemas ...
Buleleng, 12 April 2017 17:53
Meski Tak Terbukti, Satu Pelaku Dijerat UU Perlindungan Anak
(Kasat Reskrim AKP Teuku Fadliansyah didampingi Kasubbag Humas Polres Buleleng memberikan keteran ...
Buleleng, 11 April 2017 22:55
Takut Dengan Orangtua, TM Ternyata Berbohong Diperkosa
Buleleng, suaradewata.com -  Kasus dugaan pemerkosaan yang dialami TM (15) yang telah dilaku ...
Buleleng, 11 April 2017 22:20
Kasus Dugaan Pemerkosaan, Sedang Pendalaman Unit PPA Polres Buleleng
Buleleng, suaradewata.com - Proses penyelidikan terkait dugaan pemerkosaan yang dialami TM (15) d ...
Buleleng, 11 April 2017 11:04
Hasil Visum Lambat, Penyelidikan Kasus Pemerkosaan Terhambat
Buleleng, suaradewata.com - Kasus dugaan pemerkosaan yang dialami TM (17) oleh tiga pelaku y ...


Berita Lainnya :

Tabanan, 23 April 2017 21:42
Belasan Karung Cengkeh Digondol Maling, Petani Cengkeh Pupuan Rugi 86 Juta
Tabanan, www.suaradewata.com – Salah satu petani cengkeh di Banjar Dinas Palisan ...
Tabanan, 23 April 2017 21:41
Persempit Gerak Teroris, Polsek Pupuan Sidak Duktang
Tabanan, www.suaradewata.com -Guna mempersempit ruang gerak teroris masuk wilayah Kecam ...
Tabanan, 23 April 2017 20:56
Selfie di Sungai, Pelajar Tewas Tenggelam
Tabanan, suaradewata.com– Asik mandi dan selfie di sungai Yeh Panahan, lingkungan Taman Sar ...
Tabanan, 23 April 2017 20:05
Delegasi Pramuka se Asia-Pasifik Disambut Okokan
Tabanan, suaradewata.com – Penyambutan para Delegasi Pramuka se Asia-Pasifik (9 Asia-P ...
Tabanan, 23 April 2017 20:04
Sanjaya Apresiasi Lomba Mancing di Banjar Sakeh
Tabanan, www.suaradewata.com - Gelar Penggalian Dana berupa lomba mancing di saluran ir ...
Tabanan, 22 April 2017 22:40
Dari 7 Penambang Paras Ilegal di Sarwagenep, 1 Ditangkap dan Kini Wajib Lapor
Tabanan, www.suaradewata.com – Karena tidak mengantongi ijin yang sah, satu orang ...
Tabanan, 22 April 2017 22:05
Balapan Liar di Pantai Mekayu, 7 Motor Diamankan, Penonton Dihukum Push Up
Tabanan, www.suaradewata.com –Balapan liar memang kerap membahayakan lantaran tid ...
Tabanan, 22 April 2017 21:46
Ditabrak dari Belakang, Pengendara Grand Masuk RS
Tabanan, www.suaradewata.com – Pengendara sepeda motor honda grand nopol DK 5079 ...
Tabanan, 22 April 2017 21:42
Antisipasi Teroris, Polisi Sidak Pekerja Proyek
Tabanan, suaradewata.com - Guna menciptakan situasi aman dan kondusif di wilayah Kecama ...
Denpasar, 22 April 2017 21:37
Wagub Ajak Generasi Muda Tingkatkan Pengamalan Nilai Pancasila
Denpasar, suaradewata.com - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengajak segenap lapisan masyarak ...

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 

Facebook

Twitter