Pemerintah Dituding "Main Mata" dengan Angkutan Online

Oleh : san/ari | 15 Maret 2017 | Dibaca : 1951 Pengunjung

Pemerintah Dituding

sumber foto :suaradewata.com

Denpasar, suaradewata.com - Perseteruan antara transportasi lokal dengan angkutan online, terus berlanjut. Bahkan tak terhitung sudah aliansi maupun paguyuban transportasi lokal turun ke jalan untuk menolak beroperasinya angkutan online di Bali. Namun upaya mereka, tetap saja tak membuahkan hasil.

Faktanya, angkutan berbasis aplikasi online seperti Grab, Uber, hingga Go Car, semakin tumbuh subur dan bahkan cukup banyak dinikmati masyarakat. Di sisi lain, pemerintah justru terkesan melakukan pembiaran, meskipun data menunjukkan bahwa pengoperasian angkutan berbasis aplikasi online ini belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pemerintah.

Hal ini terungkap dalam aksi ribuan sopir yang tergabung dalam Aliansi Asosiasi dan Organisasi Transportasi Lokal Bali, di Gedung DPRD Provinsi Bali, Selasa (14/3). Dalam aksi tersebut, para sopir angkutan lokal ini diterima oleh anggota Komisi II DPRD Provinsi Bali AA Ngurah Adhi Ardhana, didampingi perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

Dalam dialog yang berlangsung di Wantilan Gedung DPRD Provinsi Bali, para sopir ini menyesalkan sikap pemerintah yang tak kunjung menutup aplikasi online. Para sopir ini juga kecewa, karena pemerintah sepertinya tak punya 'taring' untuk menghentikan pengoperasian transportasi online.

"Kalau belum ada izin, kenapa tidak ditutup? Apakah ini artinya tidak ada apa-apa di sini? Ada apa?" ujar salah seorang sopir angkutan, yang mengaku berasal dari Ubud. Ia menuding, masih beroperasinya angkutan online, kemungkinan lantaran adanya "main mata" dengan pemerintah.

Sopir lainnya yang mengaku berasal dari Denpasar, menegaskan, pihaknya sudah berdialog dengan sejumlah desa pakraman, untuk melarang angkutan online beroperasi di masing-masing desa pakraman. Ia pun berharap, pemerintah daerah semestinya bisa melakukan hal yang sama.

"Jadi kelihatan pemerintah tidak tegas. Ini yang bikin repot. Karena itu kami minta, tolong sebelum bambu runcing diangkat, pemerintah harus tegas. Kalau belum juga ditutup, kita akan terus ke jalan dan pada waktunya angkat bambu runcing," pintanya.

Sementara itu Ketua Aliansi Sopir Transport Bali (Alstar B) I Ketut Witra, mengatakan, ini sudah kesekian kalinya aliansi dan paguyuban angkutan lokal turun ke jalan. "Kami kembali menggelar aksi damai untuk kesekian kalinya, karena selama ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya Dinas Perhubungan Bali, terkesan bersikap sangat lembek menerapkan aturan dan regulasi yang ada," kata Witra, yang sekaligus Koordinator Aksi bertajuk 'Turun Kabeh' tersebut.

Menurut dia, untuk aksi kali ini, tuntutan mereka masih sama dengan aksi-aksi terdahulu. "Tuntutan kami dari dulu tetap sama, yakni menolak aplikasi angkutan online baik GrabCar, Uber, dan GoCar beroperasi di Bali," tegasnya.

Witra menambahkan, penolakan terhadap angkutan online ini beralasan, karena angkutan online yang ada belum memenuhi berbagai ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016. "Mereka sudah melanggar aturan, jadi pemerintah harus tegas," tandas Witra, yang didampingi Sekretaris Alstar B, Nyoman Kantun Murjana.

Hal senada dilontarkan Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Asosiasi Sopir Pariwisata Bali (ASPABA) Mangku Wayan Kanta. Ia menegaskan, sejak awal pihaknya bersama asosiasi angkutan lokal Bali lainnya, menolak angkutan online, baik Grab maupun Uber.

Ia bahkan mengkritisi pemasangan baliho angkutan online, yang dinilai tidak pantas dilakukan di tengah perusahaan aplikasinya sama sekali belum berizin. Apalagi, angkutan online tersebut terkesan tidak berniat serius mengurus izin di Bali. "Kita sayangkan, sikap pemerintah yang belum memblokir aplikasi Grab dan Uber di Bali. Kita jadi bertanya, ada apa dengan ini?" kritik Mangku Kanta.

Setelah mendengar aspirasi para sopir ini, anggota Komisi II DPRD Provinsi Bali AA Adhi Ardhana, berjanji akan meneruskan aspirasi para sopir ini ke pusat. "Prinsipnya, dewan atas nama lembaga sudah bersikap. Kami akan rekomendasikan, kalau memang tidak berizin tidak boleh beroperasi," pungkasnya. san/ari


Oleh : san/ari | 15 Maret 2017 | Dibaca : 1951 Pengunjung


TAGS : Dprd bali taksi online demonstrasi taksi lokal




Berita Terkait :

Denpasar, 23 Maret 2017 21:29
Desa Adat Minta Bagi Hasil Tiket Masuk Pulau Menjangan
Denpasar, suaradewata.com - Pulau Menjangan memiliki tiga desa adat. Selain itu, pulau ...
Denpasar, 23 Maret 2017 19:48
Bali Perjuangkan Nyepi Tanpa Siaran Masuk UU Penyiaran
Denpasar, suaradewata.com - DPRD Provinsi Bali, memberikan atensi khusus pada revisi UU ...
Denpasar, 22 Maret 2017 23:28
PHDI Bali Usulkan Jaringan Internet dan Telepon Diputus Saat Nyepi
Denpasar, suaradewata.com - Komisi I DPRD Provinsi Bali menggelar acara Sosialiasi Himb ...
Denpasar, 22 Maret 2017 23:20
Masyarakat Mengharapkan Bali Miliki Perda Galian C
Denpasar, suaradewata.com - DPRD Provinsi Bali menggelar Sidang Paripurna, di Gedung De ...
Denpasar, 16 Maret 2017 22:18
Pariwisata Bali Dinilai Hanya Untungkan Badung
Denpasar, suaradewata.com - Selama sepekan, tanggal 13-18 Maret, seluruh anggota DPRD P ...
Denpasar, 15 Maret 2017 03:12
Pemerintah Dituding "Main Mata" dengan Angkutan Online
Denpasar, suaradewata.com - Perseteruan antara transportasi lokal dengan angkutan onlin ...
Denpasar, 14 Maret 2017 11:09
Kucuran DAU Pendidikan Minim, Bali Rasionalisasi Anggaran
Denpasar, suaradewata.com - Terhitung sejak Januari 2017, pengelolaan SMA/SMK dialihkan ...
Denpasar, 12 Maret 2017 21:48
DPRD Bali dan Parlemen Thailand Lirik Kerja Sama Pariwisata
Denpasar, suaradewata.com - DPRD Provinsi Bali dan Parlemen Thailand, saling bertukar inform ...
Karangasem, 07 Maret 2017 19:02
Jaring Aspirasi Masyarakat, DPRD Bali Sosialisasikan Ranperda LPD
Karangasem, suaradewata.com - Dalam upaya untuk menjaring aspirasi masyarakat sebagai w ...
Denpasar, 06 Maret 2017 22:42
DPRD Bali Tetapkan Tiga Ranperda Menjadi Perda
Denpasar, suaradewata.com - Tiga Ranperda Provinsi Bali, masing-masing Ranperda Tentang ...


Berita Lainnya :

Denpasar, 23 Maret 2017 21:29
Desa Adat Minta Bagi Hasil Tiket Masuk Pulau Menjangan
Denpasar, suaradewata.com - Pulau Menjangan memiliki tiga desa adat. Selain itu, pulau ...
Tabanan, 23 Maret 2017 21:07
Bupati Eka Hadiri Persembahyangan di Pura Penataran Agung Ulun Danu Beratan
Tabanan, suaradewata.com – Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menghadiri perse ...
Buleleng, 23 Maret 2017 21:01
Optimis Diusung, Ini Syarat Pendamping Sudikerta di Pilgub Bali 2018
Buleleng, suaradewata.com - Ketut Sudikerta yang juga Wakil Gubernur Bali, memastikan diri m ...
Gianyar, 23 Maret 2017 20:28
Polisi Tangkap Judi Ceki Saat Tengah Malam
Gianyar, suaradewata.com - Jajaran Reskrim Polres Gianyar berhasil menciduk 5 orang judi cek ...
Gianyar, 23 Maret 2017 20:23
Operasi Cipkon, Polsek Ubud Amankan Ratusan Liter Arak
Gianyar, suaradewata.com – Menjelang perayaan Pangerupukan pada Senin (27/3), kepolisi ...
Buleleng, 23 Maret 2017 19:49
Rencana Jalan Shortcut, Pemerintah Pusat Disebut "Berkomitmen Penuh"
Buleleng, suaradewata.com - Rencana pembangunan Jalan Shorcut, menjadi prioritas utama untuk ...
Tabanan, 23 Maret 2017 19:49
Hoax Ancam NKRI, AMO Bali Deklarasikan Anti Hoax
Tabanan, suaradewata.com– Berita-berita hoax selain sering membuat kegaduhan juga kerap men ...
Denpasar, 23 Maret 2017 19:48
Bali Perjuangkan Nyepi Tanpa Siaran Masuk UU Penyiaran
Denpasar, suaradewata.com - DPRD Provinsi Bali, memberikan atensi khusus pada revisi UU ...
Tabanan, 23 Maret 2017 19:46
Pemkab Tabanan Gelar Makan Daging Babi Bersama
Tabanan, suaradewata.com - Guna meyakinkan masyarakat untuk tidak ragu mengkonsumsi dag ...
Tabanan, 23 Maret 2017 19:25
Ida Ayu Candrawati Mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi
Partai Nasdem kabupaten Tabanan Mengucapkan Rahajeng Nyangra Rahina Nyepi Caka 1939 ...

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 

Facebook

Twitter