DPRD Bali Tetapkan Tiga Ranperda Menjadi Perda

Oleh : san/ari | 06 Maret 2017 | Dibaca : 2207 Pengunjung

DPRD Bali Tetapkan Tiga Ranperda Menjadi Perda

sumber foto :suaradewata.com

Denpasar, suaradewata.com - Tiga Ranperda Provinsi Bali, masing-masing Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018, Ranperda Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi Bali dan Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, telah dibahas oleh DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus).

Setelah melalui proses pembahasan yang panjang, DPRD Provinsi Bali akhirnya menetapkan ketiga Ranperda ini menjadi Perda dalam Sidang Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2017, di Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (6/3). Sidang Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama.

Sebelum ditetapkan, Pansus di DPRD Provinsi Bali melaporkan hasil pembahasannya selama ini. Wakil Ketua Pansus RPJMD-PPLH DPRD Provinsi Bali Wayan Adnyana, misalnya melaporkan hasil pembahasan atas Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018 serta Ranperda Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi Bali.

Terkait Raperda RPJMD, demikian Wayan Adnyana, Pansus memahami bahwa revisi ini didasarkan oleh diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Kedua aturan ini mengakibatkan terjadinya perubahan kebijakan-kebijakan yang mendasar, seperti tergesernya kewenangan dan urusan pemerintahan.

Hal lain yang mendasari revisi, yakni adanya Ketentuan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa pembangunan daerah harus sinergis dengan rencana pembangunan nasional.

Sedangkan terkait Ranperda PPLH, jelas Wayan Adnyana, masalah lingkungan hidup senantiasa menjadi isu penting dalam setiap proses pembangunan, baik internasional, nasional maupun daerah. Provinsi Bali sendiri, memiliki masalah lingkungan hidup yang kompleks. Sesuai kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perlu membentuk Peraturan Daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini.

Selanjutnya, Ketut Suwandi selaku Ketua Pansus Ranperda Retribusi Jasa Umum DPRD Provinsi Bali, juga melaporkan hasil pembahasan Pansus yang dipimpinnya. Dalam laporannya, Suwandi menyampaikan, retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

"Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah dan memperhatikan ekonomi masyarakat yang cukup baik serta masih ada potensi retribusi yang dapat dikembangkan, sehingga perlu menyesuaikan Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dengan memperhatikan kondisi saat ini,” kata Suwandi.

Adapun Gubernur Bali Made Mangku Pastika, dalam Pendapat Akhir Kepala Daerah menyampaikan harapannya agar ketiga Ranperda ini dapat diterapkan dan berlaku efektif untuk turut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan ditetapkannya Ranperda RPJMD, maka akan menjadi dokumen dan dasar hukum yang harus dipedomani dalam melanjutkan pembangunan daerah sampai tahun depan.

Sementara mengingat peran penting retribusi daerah, khususnya retribusi jasa umum dalam peningkatan PAD daerah, maka perlu terus ditingkatkan upaya-upaya dalam mengembangkan potensi baru. Di antaranya pada bidang persampahan atau kebersihan serta perubahan terhadap tarif retribusi, terutama yang tidak sesuai dengan kondisi perekonomian dan harga pasar saat ini.

Terkait Ranperda PPLH, diakui Gubernur Pastika, akan menjadi acuan dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Bali. "Sehingga dapat menekan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana program Bali Green Province dan sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya. san/ari


Oleh : san/ari | 06 Maret 2017 | Dibaca : 2207 Pengunjung


TAGS : Denpasar DPRD Bali Ranperda Perda RPJMD




Berita Terkait :

Denpasar, 26 April 2017 22:10
DPP Peradah Menyatakan Sikap Terkait Pasupati Bendera Partai Perindo
Denpasar, suaradewata.com - DPP Peradah Indonesia Bali menyikapi kegiatan pasupati bendera Partai ...
Denpasar, 25 April 2017 18:58
Wagub Sudikerta Dukung Penerapan Pendidikan Vokasi
Denpasar, suaradewata.com - Di era globalisasi yang penuh dengan persaingan saat ini,  ...
Denpasar, 14 April 2017 22:36
APRINDO Bali Monitoring Implementasi Pengaturan Harga Gula dan Minyak Goreng
Denpasar, suaradewata.com - Kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan RI tentang penga ...
Denpasar, 13 April 2017 18:12
Legislator Ingatkan Badung Tak Ngotot Bagikan Langsung PHR
Denpasar, suaradewata.com - Pemkab Badung masih tetap ngotot menyalurkan sendiri bagi h ...
Denpasar, 13 April 2017 18:09
Ini Hasil Konsultasi Pansus LKPJ DPRD Bali ke Kemendagri
Denpasar, suaradewata.com - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawab ...
Denpasar, 11 April 2017 22:50
Legislator Usulkan Bentuk Pansus RSUD Bali Mandara
Denpasar, suaradewata.com - Polemik seleksi penerimaan tenaga non PNS/ kontrak RSUD Bal ...
Denpasar, 11 April 2017 22:27
PSI Dukung Jokowi Sebagai Capres
Denpasar, suaradewata.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan dukungannya ...
Denpasar, 11 April 2017 11:38
Ini Reaksi Gubernur Soal Protes Peserta Seleksi Pegawai RSUD Bali Mandara
Denpasar, suaradewata.com - Gubernur Bali Made Mangku Pastika, mengatakan, peserta sele ...
Denpasar, 11 April 2017 11:34
Gubernur Tanggapi Pandangan Fraksi Terkait Ranperda Minerba
Denpasar, suaradewata.com - Gubernur Made Mangku Pastika, menyampaikan jawaban atas pan ...
Denpasar, 11 April 2017 11:31
Gubernur Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Aturan
Denpasar, suaradewata.com - UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, di dalamn ...


Berita Lainnya :

Denpasar, 29 April 2017 13:37
PP KMHDI Minta Hary Tanoesoedibjo Perhatikan Aktifitas Partainya di Daerah
Denpasar, suaradewata.com - Sejak munculnya pemberitaan terkait kegiatan Pasupati bendera Partai ...
Gianyar, 29 April 2017 13:32
Meningkatkan Profesional Guru Melalui Seminar PTK
Gianyar, suaradewata.com – 35 guru dari 5 SMP yang ada di Blahbatuh, Ubud dan Gianyar ...
Klungkung, 29 April 2017 12:54
Yoga Massal dan DAHSYAT RCTI Meriahkan Festival Semarapura 3
Klungkung, suaradewata.com - Memeriahkan Festival Semarapura III pemerintah Kabupaten Klungkunng ...
Bangli, 29 April 2017 12:52
Ratusan Ribu Benih Nila Disebar Di Danau Batur
Bangli, suaradewata.com - Salah satu kegiatan serangkaian peringatan HUT Kota Bangli ya ...
Tabanan, 29 April 2017 12:52
Polsek Marga Kerja Bakti Bersihkan Sampah Pasar
Tabanan, suaradewata.com - Guna menciptakan lingkungan yang bersih. Polsek Marga bersam ...
Tabanan, 29 April 2017 12:50
IPSI Tabanan Cup Ditutup, SMA N 2 Tabanan Gondol Piala Bergilir Bupati Tabanan
Tabanan, suaradewata.com - IPSI Tabanan Cup yang berlangsung selama empat hari dari selasa (25/4) ...
Tabanan, 29 April 2017 12:49
Diduga Mengantuk, Alya Salto Di Sawah
Tabanan, suaradewata.com - Diduga mengantuk mengemudikan sebuah kendaraan Alya nopol DK ...
Tabanan, 29 April 2017 12:48
Dewan Soroti SDM Di OPD Terkait, Ada Apa?
Tabanan, suaradewata.com - Komisi I DPRD Tabanan menggelar rapat kerja bersama Organisa ...
Bangli, 29 April 2017 12:47
Dewan Dorong Penerapan E-Ticketing Segera Dilakukan
Bangli, suaradewata.com – Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ...
Tabanan, 29 April 2017 12:43
Bupati Eka Merasa Kehilangan Camat Terbaiknya
Tabanan, suaradewata.com – Rasa bela sungkawa atas kepergian Camat Baturiti Tos Partha teru ...

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 

Facebook

Twitter