Selamatkan Bangsa dengan Pancasila

Oleh : Syarifah Farida | 20 Desember 2016 | Dibaca : 2129 Pengunjung

Selamatkan Bangsa dengan Pancasila

sumber foto :istimewa

Opini, suaradewata.com - Memang tak bisa dipungkiri bahwa atribut dan simbol keagamaan nampaknya selalu menjadi lebih penting dibanding sisi lainnya yang lebih substansial. Agama adalah “simbol” sekaligus atribusi yang dapat membedakan antara dirinya dengan kelompok lain. Simbol-simbol dalam agama-pun selalu menjadi pengikat solidaritas antarindividu yang kemudian pada akhirnya mengikatkan diri dalam komunitas kelompok keagamaannya masing-masing.

Menurut Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam, Atribut atau ornamen Natal hampir selalu menjadi perdebatan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa, menggunakan atribut keagamaan non-Muslim adalah haram. (Sumber : Detik.com. Rabu (14/12)

Sementara itu,  Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, kepadaRepublika.co.id,  menyebutkan, soal pemakaian atribut Natal terhadap umat Muslim tidak memerlukan fatwa dari MUI. Menurutnya, imbauan saja sudah cukup. Namun, pegawai beragama Muslim menurutnya berhak menolak atau menerima pemakaian atribut Natal apabila diperintahkan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Demikian  pula saat Ramadhan atau Idul Fitri. menurutnya pengusaha sebaiknya tidak memaksakan penggunaan atribut Islam terhadap pegawai non-Muslim. Kecuali apabila mereka memang mau mengenakan atribut agama lain atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan. (sumber : Republika.co.id)

Sedangkan Menurut Sekjen MUI Jakarta Robi Nurhadi yang bertemu dengan Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Suntana, Jumat (16/12). Mereka menyepakati fatwa soal penggunaan atribut non-muslim. Fatwa itu adalah fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 yang disepakati bersama kepolisian ke dalam tujuh poin.

Pertama adalah terbitnya fatwa MUI No 56 Tahun 2016 itu tanggal 14 Desember 2016 tentang hukum menggunakan atribut non-Muslim perlu dihormati bersama.

Kedua, instansi terkait agar dapat menyosialisasikan maksud dari fatwa tersebut. Ketiga, memberikan pemahaman kepada para pengelola mall, hotel, usaha hiburan, tempat rekreasi, restoran, dan perusahaan agar tidak memaksakan karyawan atau karyawati muslim untuk menggunakan atribut non-muslim.

Keempat, semua pihak mencegah adanya tindakan main hakim sendiri atau sweeping, baik ormas keagamaan, ormas kedaerahan, dan ormas kepemudaan. Polri diminta untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapa pun yang melakukan aksi sweeping atau tindakan main hakim sendiri.

Kelima, koordinasi antar instansi terkait untuk melakukan langkah antisipasi terhadap kerawanan yang akan timbul dengan melibatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Keenam, semua pihak agar tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku karena negara kita merupakan negara hukum.

Ketujuh, semua pihak tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta beragama. (sumber : Kompas.com 16/12/16)

Persepsi di tengah-tengah lautan kemarahan umat Islam terhadap isu penistaan agama terdapat kekawatiran adanya anasir-anasir seperti ISIS. Dengan kata lain persepsi yang di set-up sedemikian rupa adalah mereka yang berdiri dibelakang kerasnya sikap elemen-elemen Islam sebagai upaya-upaya sistimatis dari gerakan sempalan sesat seperti ISIS. Hal ini juga dapat di cermati dari pernyataan  Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris meminta kepada aparat keamanan dan masyarakat Indonesia untuk mewaspadai ajaran kelompok ISIS yang sudah masuk ke organisasi kemasyarakatan di negeri ini.Terdapat ormas di Indonesia yangsudah menjadi penghubung ISIS di kawasan. Bahkan, ada pentolan ormas yang jelas-jelas membaiat warga untuk menjadi pengikut ISIS.

Menurut Guru Besar Sosiologi Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Prof. Dr. Bambang Pranowo mengungkapkan bahwa penguatan pemahaman agama Islam moderat adalah senjata untuk mencegah dan menghadang propaganda ISIS. Untuk merealisasikan itu, semua pihak harus bersatu dan bersinergi dalam memerangi ISIS.

Menurut Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan untuk mencegah penyebar luasan paham kekerasan, terutama oleh kelompok militan ISIS, bangsa Indonesia harus memperkuat toleransi antar umat beragama dan ideologi Pancasila. Penguatan toleransi dan ideologi adalah solusi untuk menyelamatkan bangsa ini dari pengaruh paham kekerasan dan ISIS. Kalau toleransi tidak digalakkan dan dibina secara serius dan terarah, maka peluang bangsa Indonesia terjangkiti paham kekerasan dan terorisme akan semakin besar.

Bangsa Indonesia, telah melewati berbagai era mulai dari zaman kolonial, orde lama, orde baru dan reformasi. Di zaman sebelum reformasi ancaman terbesar Negara Indonesia adalah disintegrasi bangsa dimana dibeberapa daerah, gerakan separatis menuntut agar dapat memisahkan diri dari NKRI untuk membentuk Negara sendiri. Namun, di era reformasi saat ini ancaman terbesar adalah paham radikal yang ingin membelokan ideologi Pancasila ke ideologi lain. Oleh karenanya kewaspadaan tingkat tinggi terhadap paham radikalisme harus ditanamkan sejak dini oleh masyarakat kita. Berpikir cerdas dan bertindak cepat sangat penting dilakukan, guna menjaga bangsa ini dari pengaruh paham tersebut.Disisi lain kita juga harus terus waspada terhadap kebangkitan paham komunisme.

Publik juga seharusnya tidak mudah terpancing oleh provokasi-provokasi yang tak berdasar yang saat ini semakin liar diberbagai media, baikmedia  konvensional maupun media sosial. Saya kira, bangsa ini sudah sangat cerdas dalam memilah dan memilih, mana informasi yang membangun dan mana informasi yang merusak. Semoga komitmen para tokoh agamaakan menjadi suatu “titik balik” mempersatukan dan mendekatkan kembali “puing-puing” persatuan yang retak, sekat-sekat sosial-keagamaan yang demikian memudar sehingga bangsa ini disadarkan untuk bersatu membangun peradaban yang semakin baik dan bijaksana melalui penegakan dan pengamalan Pancasila. */ari

 

 

*) Penulis adalah pemerhati masalah kebangsaan, dan aktif pada Gerakan Penegak Pancasila untuk Kesejahteraan


Oleh : Syarifah Farida | 20 Desember 2016 | Dibaca : 2129 Pengunjung


TAGS : opini Pancasila fatwa MUI




Berita Terkait :

Nusantara, 22 Februari 2017 17:14
Waspada Kepentingan Aksi-Aksi Mengatasanamakan Agama
Opini, suaradewata.com - Tak terasa sebentar lagi pesta demokrasi secara serentak diselengga ...
Nusantara, 19 Februari 2017 19:46
Menjaga Eksistensi Kerukunan Bangsa Indonesia
Opini, suaradewata.com - Mantan Bupati Belitung Timur Basuki Tjhaya Purnama atau yang akrab disap ...
Nusantara, 19 Februari 2017 19:40
Pilkada 2017, Pesta Rakyat atau Politisi
Opini, suaradewata.com - Hajatan demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak kedu ...
Nusantara, 18 Februari 2017 23:21
Melawan Daya Tarik ISIS
Opini, suaradewata.com - Pertengahan tahun 2015 publik di Indonesia dikejutkan dengan  Dwi D ...
Nusantara, 18 Februari 2017 23:12
Apa Sih Pemilukada Sehat?
Opini, suaradewata.com - Sebentar lagi pesta demokrasi secara serentak diselenggarakan hampir dis ...
Denpasar, 06 Februari 2017 22:09
Tolak FPI, Puluhan Ribu Warga Bali Turun ke Jalan
Denpasar, suaradewata.com - Puluhan ribu warga Bali, yang terdiri dari elemen lintas ag ...
Nusantara, 12 Januari 2017 09:56
Pernyataan Sikap BEM NUSANTARA
Opini, suaradewata.com - Kebijakan Presiden melalui PP Nomor 60 tahun 2016 sedang menjadi topik h ...
Nusantara, 09 Januari 2017 20:16
Isu Tenaga Kerja Asing Hingga ke Konflik SARA
Opini, suaradewata.com - Isu masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) Ilegal ke Indonesia semakin hangat ...
Nusantara, 09 Januari 2017 20:06
Jangan Percayai Isu Serbuan Tenaga Asing
Opini, suaradewata.com - Beberapa hari belakangan, isu serbuan tenaga asing khususnya asal C ...
Nusantara, 06 Januari 2017 12:56
Nilai-nilai Kebhinekaan Dalam Multikulturalisme dan Ancamannya
Opini, suaradewata.com - Indonesia dengan berbagai suku, agama, ras sudah sejak dahulu salin ...


Berita Lainnya :

Buleleng, 23 Maret 2017 19:49
Rencana Jalan Shortcut, Pemerintah Pusat Disebut "Berkomitmen Penuh"
Buleleng, suaradewata.com - Rencana pembangunan Jalan Shorcut, menjadi prioritas utama untuk ...
Tabanan, 23 Maret 2017 19:49
Hoax Ancam NKRI, AMO Bali Deklarasikan Anti Hoax
Tabanan, suaradewata.com– Berita-berita hoax selain sering membuat kegaduhan juga kerap men ...
Denpasar, 23 Maret 2017 19:48
Bali Perjuangkan Nyepi Tanpa Siaran Masuk UU Penyiaran
Denpasar, suaradewata.com - DPRD Provinsi Bali, memberikan atensi khusus pada revisi UU ...
Tabanan, 23 Maret 2017 19:46
Pemkab Tabanan Gelar Makan Daging Babi Bersama
Tabanan, suaradewata.com - Guna meyakinkan masyarakat untuk tidak ragu mengkonsumsi dag ...
Tabanan, 23 Maret 2017 19:25
Ida Ayu Candrawati Mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi
Partai Nasdem kabupaten Tabanan Mengucapkan Rahajeng Nyangra Rahina Nyepi Caka 1939 ...
Buleleng, 23 Maret 2017 19:21
Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Buleleng Mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi
Partai PERINDO KABUPATEN BULELENG Mengucapkan"SELAMAT HARI RAYA NYEPI TAHUN CAKA  1939, ...
Klungkung, 23 Maret 2017 18:09
PKK Klungkung Raih Juara Umum HKG 2017
Klungkung, suaradewata.com - Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kab ...
Karangasem, 23 Maret 2017 17:59
Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939
Karangasem, suaradewata.com - Menjelang Hari Raya Nyepi yang jatuh pada tanggal 28 Maret 201 ...
Tabanan, 23 Maret 2017 17:51
Pernikahan Dengan Keris, Akibat Hamil Diluar Nikah
Tabanan, suaradewata.com - Akibat hamil diluar nikah, JAA asal dari Kecamatan Pupuan ak ...
Buleleng, 23 Maret 2017 17:40
Konsleting Dekat BBM, Toko Nyaris Ludes Terbakar
Buleleng, suaradewata.com - Warga Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, dibuat kelabakan ...

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 

Facebook

Twitter