KNPI Evaluasi Satu Semester Kinerja Jokowi-JK

21 Mei 2015
00:00 WITA
Denpasar
Dibaca: 3159 Pengunjung

Denpasar, suaradewata.com - Memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bali menggelar diskusi publik. Diskusi Kebangkitan Nasional "Mengulas Rapor Satu Semester Pemerintahan Jokowi-JK" ini diselenggarakan di Gedung Pemuda Tembau, Denpasar, Rabu (20/5).

Dalam diskusi tersebut, secara umum peserta memberikan rapor bagus untuk kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama satu semester berjalan. Walau demikian, tetap ada beberapa kritikan dilayangkan kepada Jokowi-JK.

"Secara umum, kami memandang kinerja Jokowi-JK cukup positif selama satu semester ini," kata Gusti Ketut Puriatha, dalam diskusi ini.

Dikatakan, ada beberapa capaian pemerintah Jokowi-JK selama satu semester ini, yang layak diapresiasi. Di antaranya adalah stabilnya kondisi pemerintahan dan NKRI hingga saat ini.

"Buktinya, prediksi Pak JK bahwa Indonesia akan hancur dalam satu semester jika Jokowi menjadi presiden, tidak terbukti. Republik ini masih bertahan, tidak hancur," tegas Gus Krobo, sapaan akrab Puriartha.

Capaian positif lain, demikian Gus Krobo, terkait ketegasan pemerintahan Jokowi-JK dalam penegakkan hukum serta dinamika politik di Indonesia. Dalam beberapa kasus hukum, misalnya kasus Budi Gunawan dan KPK, Presiden Jokowi menunjukkan ketegasan.

"Terkait kasus dualisme Partai Golkar, meski ada yang menilai ini bentuk intervensi pemerintah, tapi Presiden Jokowi meminta agar tidak lagi ada banding. Ini positif bagi Partai Golkar supaya bisa ambil bagian di Pilkada mendatang," kata Gus Krobo, dalam diskusi yang dipandu pengamat politik Made Suantina ini.

Meski ada sisi positif, diakuinya tetap ada kritik untuk Presiden Jokowi. Misalnya terkait kenaikan harga LPG dan premium. "Memang itu menambah keuntungan. Tetapi mudah-mudahan labanya dikembalikan ke rakyat, misalnya untuk pembangunan infrastruktur," tandas Gus Krobo, yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Badung.

Kritik lain, disampaikan oleh Mieke, dari KAMI Bali. Menurut dia, Presiden Jokowi dalam beberapa hal tidak konsisten. Misalnya mengenai impor pangan.

"Katanya tidak akan impor. Tetapi faktanya masih ada impor beras, juga sapi. Bagi kami di bidang kedokteran hewan, impor sapi ini menyakitkan. Apalagi kami ada upaya untuk mencetak sapi unggul," ujarnya.

Menurut Mieke, Indonesia sangat potensial untuk kembangkan sapi. "Potensi sapi kita tinggi. Kenapa itu tidak dikembangkan? Kenapa harus impor," tegas Mieke.

Sementara itu Ketua DPD KNPI Bali Nyoman Gede Antaguna, mengatakan, pihaknya menggelar diskusi ini dalam rangka menyambut Harkitnas 2015. "Kami ingin memberi ruang kepada pemuda, di Harkitnas ini mengulas rapor pemerintahan Jokowi-JK," pungkasnya. san