Bahas RKPD Badung 2025, Komisi II DPRD Gelar Bersama OPD Terkait

Bupati Sedana Arta saat melantik Riana Putra sebagai Sekda Bangli, Jumat (13/6). SD/Ist

Badung, suaradewata.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan menghadirkan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Pariwisata Kabupaten Badung serta Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung di Ruang Rapat Gosana II DPRD Kabupaten Badung, Jumat, (13/06/2025). 

Raker langsung dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Badung I Wayan Sada didampingi oleh Anggota Komisi II DPRD Badung, yakni I Wayan Sudira dan Nyoman Artawa. Menghasilkan rekomendasi untuk mengawal anggaran pariwisata beserta program kerjanya, termasuk pariwisata berbasis pertanian perlu dikawal dan ditingkatkan. 

"Karena bagaimanapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung yang mencapai Rp 8 Trilyun itu terkait dengan pariwisata. Jadi, itu harus kita kawal, termasuk fasilitas pariwisata, yaitu jalan-jalan yang sekarang selalu macet," papar Wayan Sada. 

Soal kemacetan, pihaknya harus secepatnya berbenah diri, baik Jalan Lingkar Selatan dan daerah Canggu serta Kuta yang perlu adanya gang-gang dibeli Pemerintah, untuk membuat jalan baru di Kuta. "Kalau daerah Berawa, ada hubungan dengan Canggu itu shortcut juga dipindah, karena kalau shortcut ada arus melintang itu malah tetap akan macet. Kalau sudah ada shortcut itu  tidak di perempatan, tapi harusnya di pertigaan, maka kita bisa membuat arus lalu lintas yang jalur satu arah," ungkapnya. 

Untuk itu, pihaknya dari DPRD Badung tidak berpikir negatif, dikarenakan Imigrasi dipastikan memiliki SOP tersendiri, untuk mendeportasi WNA membandel yang dilakukan dengan selektif. Mengingat, Travel Warning itu sangat krusial, lantaran turis ke Bali didominasi dari Warga Negara Asing (WNA) asal Australia. 

Terkait penyakit pariwisata, salah satunya arogansi bule-bule yang ada di wilayah Kabupaten Badung, Wayan Sada menyebutkan  diperlukan kerjasama OPD terkait di Kabupaten Badung, terutama Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kabupaten Badung yang harus dikolaborasikan dengan Imigrasi dan Polres Badung. 

"Itu sudah ada wacana dari Polres Badung, ada media canggih dan cepat yang tentunya didukung oleh Pemerintahan Kabupaten Badung dengan adanya CCTV berkualitas tinggi merekam suara dan gambar yang bagus," kata Wayan Sada. rls/ang/gin

• TAGS:
• Komisi2dprdbadung
• Pariwisatabadung
• Birokrasi